Page 16 - Edisi Selasa 7 April 2020

16

opsi kedua 17 Maret 2021 atau opsi ketiga
KPU Bolsel Belum dilaksanakan 29 September 2021. Nah, tiga
opsi itu, hingga kini belum ada keputusan,”
Terima Surat Resmi jelasnya.
KPU Bolsel katanya, akan tetap patuh terhadap
intruksi serta keputusan yang ada. Apalagi
Penundaan Pilkada dalam menghadapi penanganan pencegahan
Covid 19.Sehingga perlu untuk ketetapan
sehingga itu menjadi dasar KPU untuk
melakukan pengembalian dana hibah.
“Jika memang sudah ada keputusan resmi,
tentu KPU Bolsel akan menghitung berapa
dana yang belum terpakai untuk dikembalikan
ke kas daerah,” akunya.
Pengembalian dana yang belum dipakai
nantnya akan direalokasi untuk penanganan
Covid-19. Jay sapaan akrabnya mengatakan,
sementara ini dari anggaran sebesar Rp 16
miliar itu. KPU Bolsel baru mendapatkan dana
sebesar Rp 6 miliar pada tahap pertama
pencairan.
Ketua KPU Bolsel Eskolano Kakunsi “Tahap pertama 2019 itu Rp 6 miliar. Selebihnya
belum. Yang sudah di kita dan sudah kita kelola
EXPOSEmedia, Bolsel - Penyebaran virus itu kurang lebih sekitar Rp 6 miliaran,” tuturnya.
corona atau Covid-19 yang kian masif telah
membuat penyelenggaraan Pemilihan kepala Anggaran tersebut, diakuinya, sudah dipakai
daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, untuk membiayai beberapa tahapan
menemui berbagai penundaan dibeberapa Pilkada.Sementara itu, Sekretaris Daerah
tahapan.
Bolsel Marzansius Arvan Ohy mengatakan,
untuk pengembalian dana hibah, pemerintah
Bahkan saat ini dengan fokusnya untuk daerah masih menunggu Perppu. “Nanti ada
pencegahan penyebaran Covid 19, muncul mekanisme penghitungan penggunaan dengan
rumor untuk pengembalian dana hibah ke kas melibatkan dari BPKP dan Inspektorat,”
daerah.Komisioner KPU Kabupaten Bolaang jelasnya.
Mongondow Selatan (Bolsel) Fijay Bumolo
mengatakan, soal penundaan Pilkada Menurutnya pemerintah tinggal mengikuti
serentak, KPU Bolsel belum menerima surat petunjuk yang ada, kendati pencairan dana
resmi dari KPU RI.
hibah tahap Satu sudah dicairkan ke KPU dan
Bawaslu.
“Soal penundaan kita belum menerima surat
resmi dari KPU RI. Meski sudah ada rapat KPU “Kalo Bolsel yang belum ditransfer untuk dana
RI dengan DPR RI saat pertemuan bersama hibah itu yakni dana pengamanan baik Polres
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,” maupun Kodim 3,5 Miliar,” jelasnya.
ujarnyanya.
Sedangkan untuk KPU dan Bawaslu sudah ada
Dikatakannya rapat bersama itu, belum ada permintaan tahap 1 dan sudah dicairkan. Untuk
keputusan resmi. Sebab hingga kini belum ada KPU berjumlah Rp 6,1 Miliar, sedangkan
surat resmi yang diterima.Hanya ada, Bawaslu Rp 2,7 Milir lebih yang belum dicairkan
b e b e r a p a o p s i y a n g m u n c u l s o a l untuk KPU berjumlah Rp 9,150 Miliar, dan
pelaksanaaan Pilkada.
Bawaslu Rp 4,109 Miliar.
“Ada tiga opsi dari petemuan tersebut, apakah “Kita berharap semua kendala ini segera akan
Pilkada dilaksanakan pada 9 Desember 2020,
teratasi sehingga kegiatan yang direncanakan
pada tahun ini akan berjalan,”tandasnya. (ssf)