Page 8 - EXPOSEMEDIA.ID - Edisi Rabu, 23 September 2020

8 OPINI EXPOSEMEDIA
RABU, 23 SEPTEMBER 2020
Penundaan Pilkada 2020
Jalan Bijak di Tengah Pandemi Covid-19
Oleh: Dr. Radian Syam, S.H., M.H, Pengajar HTN FH Universitas Trisakti
Beberapa hari yang lalu kita diberitakan Wali Kota perseorangan, serta pendaftaran Pemerintah.
dengan peningkatan angka yang positif Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Covid-19. Selama Pandemi Covid-19 putra- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Hak untuk hidup yang dijaminkan dalam
putri terbaik bangsa sudah ada yang dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945, Pasal 4
dinyatakan positif Covid-19 dan bahkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
ada yang meninggal. P e n u l i s i n g i n ke m b a l i m e n - c o b a Tentang Hak Asasi Manusia: “Hak untuk
menyampaikan ter-dapat beberapa alasan hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
Kita juga sempat dike-jutkan beberapa hari kenapa perlu ditundanya pelaksanaan kebebasan pribadi, pikiran dan hati
terakhir ini dengan pemberitaan di mana Pilkada tahun 2020. Terdapat 7 hal penting nurani, hak beragama, hak untuk tidak
Ketua KPU RI Saudara Arif Budiman, serta jika Pilkada dise-lenggarakan Desember diperbudak, hak untuk diakui sebagai
2 anggota KPU RI yakni Pramono Ubaid Evi 2020, yakni: (1) Bahwa akan berpotensi pribadi dan persamaan di hadapan hukum,
Novida Ginting dinyatakan Positif covid- pada Per-panjangan Masa Tanggap dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
19, di mana sebelumnya di bulan Juni 2020 Darurat Kesehatan. Hal ini dengan kondisi hukum yang berlaku surut adalah hak-hak
anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalo darurat kesehatan yang masih belum manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
juga pernah diberitakan positif Covid-19 menentu. Tahapan akan aktif kembali di keadaan apapun dan oleh siapapun”, dan
(kini telah sembuh), serta Ketua KPU bulan Juni 2020, di mana kita melihat Pasal 6 Kovenan Hak Sipil dan Politik
Kabupaten Musi Rawas Utara Agus tahapan itu ada yang melibatkan ratusan (Diratifikasi dengan UU Nomor 12 Tahun
Marianto yang dinyatakan positif Covid- dan/ atau ribuan orang. Maka opsi ini 2005); Hak atas kesehatan yang pengaturan
19. sangat beri-siko pada kualitas pelak- jaminannya ditetapkan dalam Pasal 28H
sanaan pilkada serentak yang tidak
Ketua KPU RI pun sempat mengatakan ada maksimal dikarenakan tahapan yang UUD NRI 1945, Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun
1999 Tentang HAM, Pasal 12 ayat (1)
59 pasangan calon kepala daerah yang sangat padat di mana setiap daerah Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya bagi Penyelengga
t e l a h m e n d a f t a r k a n d i r i ke K P U memiliki karakter yang berbeda; (Diratifikasi dengan UU Nomor 11 Tahun DKPP
dinyatakan positif Covid-19 dari hasil 2005), dan UU Nomor 36 Tahun 2009 umum secara langsung, umum, bebas,
swab. Jika kita juga melihat hasil (2) Harmonisasi Aturan. Pasca Perpu No. 2 Tentang Kesehatan; Hak atas rasa aman, rahasia, ju
perkembangan Pandemi Covid-19 yang Tahun 2020 terbit, KPU kemudian harus menekankan kewajiban negara atau apabila dilaksanaka
melanda dunia telah menyebabkan mengeluarkan PKPU dan Bawaslu pemerintah untuk memberikan jaminan pemilihan umum yang mempuny
ekonomi semua negara melambat dan/ Perbawaslu; (3) Penghitungan Hasil atas perlindungan diri, kehormatan, i n t e g r i t a s ,
atau memproyeksikan penu-runan Rekapitulasi Suara (kurang lebih 30 hari); martabat, dan hak milik.Kewajiban akuntabilitas.
pertumbuhan ekonominya akibat (4) Per-selisihan Hasil Pemilihan Umum tersebut tertuang dalam Pasal 28G ayat (1)
pandemi Covid-19, serta sudah ada negara (PHPU) di Mahka-mah Konstitusi RI; (5) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 29 dan Pasal 30 Akuntabilt
yang telah menyatakan resesi. Kondisi Alam pada bulan Desember atau UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. terlibat dalam penyelengg
akhir tahun; (6) Bahwa persiap-an SDM Sehingga apabila Pilkada di bulan harus mempertanggungjawabkan
Bahwa melihat dasar dari Pelaksanaan yang juga sangat penting; (7) Bahwa terkait Desember 2020 tetap dipaksakan, maka pelaksanaa
Pilkada De-sember tahun ini adalah anggaran yang juga membutuhkan waktu hak asasi manusia yang mana menjadi kepada publik baik s
b e r a w a l s a a t P r e s i d e n d e n g a n dalam pencairan sehingga akan berpotensi unsur terpenting dalam sebuah negara
kewenangan yang telah diberikan UUD pada tidak maksimal dalam melakukan akan dipertaruhkan yakni: hak atas hidup,
NRI Tahun 1945 Pasal 22 ayat (1) pemanfaatan anggaran. hak atas sehat, dan hak rasa aman yang Oleh sebab itu Penulis ingin me
mengeluarkan Perpu Nomor 2 tahun 2020 seharusnya dijamin oleh negara. Dalam hal bahwa Pemilu memiliki 3 hal yang sangat
tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Jika kemudian kita melihat kondisi saat ini ini pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi amat ter
Undang Nomor 1 Tahun 2015 ten-tang maka apa yang menjadi hal penting yang Covid-19 yaitu hak dasar warga negara terpisahkan ya
Penetapan Peraturan Pemerintah telah disampaikan Penulis menjadi harus y a i t u h a k s e h a t d i d u g a a k a n (2) Pesert
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun kembali diperhitungkan khususnya 2 hal terabaikan.Namun yang terpenting dan (3) Prosedural, Su
2014 tentang Pemi-lihan Gubernur, Bupati, yakni: pertama terkait covid-19 di mana menurut Penulis di mana Pemilu dapat dan/atau
dan Walikota menjadi undang-undang, adanya kenaikan bagi yang positif Covid- disebut juga sebagai ”pasar politik”
yang ke-mudian disetujui oleh DPR RI 19 bahkan Penyelenggara Pemilu dan (political market), di mana tempat individu Setelah meli
sehingga menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020. Pasangan Calon Kepala Daerah yang Positif atau masyarakat berinteraksi untuk Penulis dan juga
Covid-19. Kedua, terkait harmonisasi melakukan kontrak sosial (perjanjian diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2020 Pasal
Pada Pasal 201A ayat (2) disebutkan, aturan di mana kita ketahui lamanya masyarakat) antara peserta Pemilu 2 0 1 A ay a t
bahwa pemungutan suara serentak yang proses terben-tuknya PKPU khususnya (parpol) dengan pemilih (rakyat) yang pemungutan suara
ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat PKPU Nomor 6 Tahun 2020 bahkan KPU RI memiliki hak pilih setelah lebih dahulu dimaksud pada
(1) dilaksanakan pada bulan Desember mengeluar-kan SE Nomor 20 Tahun 2020 melakukan serangkaian aktivitas politik dilaksanakan, pe
2O2O. Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur yang meliputi kampanye dan sebagainya ditunda dan dijadwalkan kembali segera
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil guna meyakinkan pemilih sehingga setelah bencana nonalam sebagaimana
Atas dasar itulah kemudian KPU telah Bupati, Dan/ Atau Wali Kota dan Wakil Wali pencoblosan dapat melakukan pilihannya dimaksud pada
mengeluarkan 3 (tiga) Peraturan Komisi Kota Serentak Lan-jutan Dalam Kondisi terhadap salah satu parpol yang menjadi mekanisme se
Pemilihan Umum (PKPU) yakni: (1) PKPU Bencana Nonalam Corona Virus Disease peserta pemilu untuk mewakilinya dalam Pasal 122A.
Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan 2019 (Covid-19). badan legislatif maupun eksekutif, akan
Ketiga Atas Pe-raturan Komisi Pemilihan tidak dapat dijalankan dengan maksimal Terlebih Presiden pun telah mengatakan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Di mana sebenarnya Surat Edaran tidak karena adanya batasan-batasan dalam Keselamatan Rak
Tahapan, Program Dan Jadwal Pe- termasuk ka-tegori peraturan perun-dang- melakukan kampanye di mana disebabkan tertinggi (Salus Populi
nyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan undang dan/atau sebuah produk hukum adanya Protokol Kesehatan Covid-19 lebih baik Pemeri
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, yang mengikat semua pihak namun Surat karena kita sadar dan/atau ketahui bahwa Daerah bersama
Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Edaran hanya mengikat ke dalam sebuah Pemilu pasti akan melibatkan bangsa bersatu melawan
Tahun 2020; (2) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 (internal) dan sifatnya memperjelas banyak masyarakat dan hal ini yang 19.
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur peraturan yang mesti dijalankan. Sehingga dilarang dalam Protokol Covid-19 di mana
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Surat Edaran yang telah dikeluarkan KPU harus menggunakan masker serta tidak Maka langkah
Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali RI tersebut seakan Surat Edaran rasa boleh ada kerumunan orang harus jaga Desember 20
Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi PKPU. jarak (social distancing). bijak dan/atau tepat di mana ditunda
Bencana Nonalam Corona Virus Disease menjadi tahun 2021, karena akan
2019 (Covid-19); dan (3) PKPU Nomor 10 Kita melihat sikap Peme-rintah, DPR RI Dalam hal ini memang Pemilu yang memberikan se
Tahun 2020 Tentang Perubahan atas bersama KPU di mana tetap dengan berkala merupakan salah satu indikator seluruh rakyat Ind
Peraturan Komisi Pemilihan Umum menjalankan tahapan Pilkada, maka dari sebuah negara dapat disebut sebagai dalam mencegah semakin b
Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan kemudian Penulis menduga potensi negara demokratis, di mana dengan terkena positif Covid-1
Pe-milihan Gubernur dan Wakil Gubernur, meningkatnya kasus Covid-19 semakin Pemilu, rakyat dapat mengartikulasikan diduganya damp
Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali tidak terkendali. kepentingan. Namun sekali lagi Penulis ( d a m p a k y a n g k u ra
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak lebih ingin memperhatikan bahwa Pemilu pelaksanaan Pilkada di bulan Desember
Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Atas hal itu maka Penulis menduga akan seharusnya dijalankan sesuai dengan 2020.
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). terjadi pelanggaran hak asasi manusia prinsip-prinsip dan/atau kebebasan-
(HAM) yang mana jelas Konsep Hak Asasi kebebasan yang telah diatur oleh Pasal 22E Pemilu dan Politik sesuatu hal yang
Dengan telah diterbitkannya UU Nomor 6 Manusia telah diatur dalam Pembukaan ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 di mana penting, namun
Tahun 2020 dan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-4; UUD NRI dikatakan Pemilu dilaksanakan secara dari pandemi Covid
maka KPU melanjutkan dan/atau Tahun 1945 Pasal (1) ayat (2) menyatakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan sangat amat penting
mengaktifkan kembali tahapan yang bahwa “kedaulatan berada di tangan adil setiap lima tahun sekali, sehingga sehat maka akan
sempat tertunda karena adanya Pandemi rakyat dan dilaksanakan menurut kemudian pemilu dapat betul-betul umum, bebas, rahasia, jujur
Covid-19, di antaranya tahapan berupa Undang-Undang Dasar, serta terdapat di melahirkan pemerintah yang memiliki dengan nilai
verifikasi faktual pasangan calon antaranya: Pasal 28I Ayat (4)UUD 1945: legitimasi yang kuat, sekaligus rakyat yang pemilu di man
G u b e r n u r d a n Wa k i l G u b e r n u r Perlindung-an, pemajuan, penegakkan dapat menyuarakan kepentingan mereka pemerin
perseorangan, Bupati dan Wakil Bupati dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanpa ada rasa ketakutan karena di tengah dengan sebuah
perseorangan, dan/atau Walikota/ Wakil tanggung jawab negara terutama Pandemi Covid-19 serta adanya rasa aman dari rakyat. Salam Kedaulat