Page 7 - EXPOSEMEDIA.ID - Edisi Rabu, 6 Januari 2021

EXPOSEMEDIA NASIONAL 7
RABU, 6 JANUARI 2021
ICW Kritik Pelantikan
6 Jenderal Polisi
Jadi Pegawai Struktural KPK,
EXPOSEMEDIA, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri melantik
sejumlah pegawai ke dalam struktural organisasi lembaga antirasuah. Dari puluhan orang yang
diangkat, enam di antaranya menyandang pangkat jenderal kepolisian.
elantikan dilakukan di Gedung melantik puluhan pejabat KPK itu rokrasi, legitimasi KPK dalam mem-
Merah Putih KPK pada Selasa juga dapat dinilai sebagai tindakan berikan masukan untuk peram-
P(5/1). penyalahgunaan kewenangan oleh pingan kementerian dan lembaga
Keenam anggota kepolisian pimpinan. negara lainnya akan berkurang
yang masuk dalam struktur jabatan "Hal itu dikarenakan landasan akibat penggemukan struktur KPK.
strategis dalam KPK, antara lain, hukum yang dijadikan dasar pelan- Akibat lainnya dari peng-
Irjen Karyoto sebagai Deputi Bidang tikan bermasalah," ucapnya. gemukan ini adalah melambatnya
Penindakan dan Eksekusi KPK. Menurut Kurnia, perubahan kinerja KPK. Kurnia juga menga-
Brigjen Didik Agung Widjanarko, regulasi KPK menjadi Undang-Un- takan terbuka melakukan uji materi
Brigjen Yudhiawan, serta Brigjen dang Nomor 19 Tahun 2019 tentang untuk Perkom No. 7/2020 di Mah-
Bahtiar Ujang Purnama masing- revisi UU KPK tidak diikuti dengan kamah Agung.
masing sebagai Direktur Koordinasi pergantian substansi Pasal 26 dalam Menurutnya, Perkom Nomor 7
Supervisi I, II, dan II KPK. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tahun 2020 dapat dibatalkan oleh
L a l u , B r i g j e n K u m b u l KPK. Mahkamah Agung jika ada penga-
Kuswidjanto Sudjadi menjadi Direk- "Artinya, nomenklatur struktur juan uji materiel terhadapnya, akan
tur Pembinaan Peran Serta Masya- KPK harus kembali merujuk pada makin besar sebab pada prinsipnya,
rakat KPK. Firli juga melantik Pasal 26 UU No. 30/ 2002 sebagai- sebuah regulasi yang menjadi turu-
Brigjen Setyo Budiyanto sebagai mana telah diubah dengan UU No. nan dari UU tidak boleh berten-
Direktur Penyidikan KPK, Brigjen 19/2019, yaitu bidang pencegahan, tangan satu sama lain.
Endar Priantoro menjadi Direktur bidang penindakan, bidang infor- "Perkom No. 7/ 2020 secara te-
Penyelidikan KPK, dan Brigjen masi dan data, serta bidang penga- rang-terangan bertentangan dengan
Agung Yudha Wibowo menduduki wasan internal dan pengaduan UU No. 19/2019," ungkap Kurnia.
kursi Direktur Monitoring KPK. masyarakat," kata Kurnia. Masalah lainnya, pelantikan
Dalam kesempatan itu, Firli Namun, kenyataannya Perkom pejabat struktural KPK tersebut
melantik tiga orang Deputi, 14 No. 7/2020 malah menambahkan akan semakin menurunkan keper-
direktur, satu kepala biro, satu nomenklatur baru, seperti deputi cayaan publik kepada KPK.
kepala bidang, empat kepala bagian, bidang pendidikan dan peran serta "Penting untuk diingat, sepan-
tiga kepala sekretariat kedeputian masyarakat, inspektorat, staf jang tahun 2020 setidaknya ada lima
dan 10 pelaksana tugas mulai dari khusus, dan jabatan lainnya. lembaga survei yang mengonfirmasi
bidang kedeputian hingga kepala "Ini menunjukkan bahwa Kepu- adanya degradasi kepercayaan pub-
bagian. tusan Pimpinan KPK Nomor 1837/ lik pada KPK, semestinya ini menjadi
Indonesia Corruption Watch 2020 tentang Pengangkatan dan Pe- catatan dan evaluasi bagi pimpinan
(ICW) mengomentari pelantikan 37 ngukuhan dalam Jabatan Pimpinan untuk tidak lagi mengeluarkan
orang untuk mengisi 38 jabatan Tinggi dan Administrator pada KPK kebijakan yang keliru," kata Kurnia.
struktural baru di KPK. bertentangan dengan UU No. 19/ (repu/*)
ICW khawatir banyaknya ang- 2019 dan tidak dapat dibenarkan,"
gota Polri menjadi pejabat struktural ujarnya.
bisa mengikis independensi lem- Nomenklatur baru KPK itu,
baga penegakan hukum tersebut. menurut dia, juga bertolak belakang
"Secara umum, masalah pelan- dengan konsep reformasi birokrasi
tikan pejabat struktural baru KPK yang menitikberatkan pada isu
dapat dipandang sebagai upaya dari efisiensi karena tadinya KPK hanya
pimpinan untuk makin mengikis memiliki empat kedeputian dengan
independensi kelembagaan," kata 12 direktorat.
peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Namun, setelah pemberlakuan
Jakarta, Selasa (6/1). Perkom No. 7/2020, stuktur KPK
"Saat ini saja, pascapelantikan, m e m b e n g k a k m e n j a d i , l i m a
setidaknya ada sembilan perwira kedeputian dengan 21 direktorat.
tinggi Polri yang bekerja di KPK, di "Penggemukan ini juga berim-
antaranya tujuh orang pada level plikasi pada pelaksanaan fungsi
direktur, seorang pada level deputi trigger mechanism KPK," ucapnya.
dan seorang pada level pimpinan," Sebagai lembaga negara, Kurnia
ujar Kurnia. melanjutkan, sepatutnya menjadi
Tidak hanya itu, kebijakan untuk contoh reformasi dan efisiensi bi-