Page 5 - EXPOSEMEDIA.ID - Edisi Jum'at, 8 Januari 2021

EXPOSEMEDIA SULAWESI UTARA 5
JUM’AT, 8 JANUARI 2021
DPRD Sulut Cek Vaksin
Covid-19 hingga ke Menkes

EXPOSEMEDIA, MANADO — Pendistribusian vaksin Covid-19 di Sulawesi Utara ikut mendapat
perhatian DPRD Sulut. Kemarin, DPRD mendatangi Kementerian Kesehatan. Terkait hal ini
Anggota Komisi IV Melky Pangemanan mengatakan, pihaknya akan memastikan jika penerima
vaksin di tahap pertama ini memang yang prioritas. Di antaranya tenaga kesehatan (nakes).
Kunjungan kerja DPRD Provinsi
Sulawesi Utara ke Kementerian
“Kesehatan RI, di Jakarta dalam
Kepastian 7 Komisioner rangka konsultasi dan koordinasi terkait
proses dan teknis penyaluran vaksin
Covid-19 di Sulawesi Utara. Ini sangat
KPID Sulut Menunggu penting mengingat, angka positif di Sulut
tiap hari bertambah,” katanya.
Kunjungan kerja tersebut diterima
Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan
SK Gubernur dan Pengendalian Penyakit (P2P)
Kementerian Kesehatan RI dr H
Muhammad Budi Hidayat, MKes di
Gedung Adhyatma, Kementerian
Kesehatan RI.
Dia menjelaskan, vaksinas Covid-19
bertujuan mengurangi transmisi atau
p e n u l a ra n , m e n u r u n k a n a n g k a
kesakitan dan kematian, mencapai
kekebalan kelompok di masyarakat
(herd immunity) dan melindungi
masyarakat agar tetap produktif secara
sosial dan ekonomi.
“Kekebalan kelompok hanya dapat
terbentuk apabila cakupan vaksinasi
tinggi dan merata di seluruh wilayah.
Upaya pencegahan melalui pemberian
program vaksinasi jika dinilai dari sisi
ekonomi, akan jauh lebih hemat biaya,
apabila dibandingkan dengan upaya
pengobatan,” tukasnya.
Pelayanan vaksinasi diharapkan
dilaksanakan dengan tetap menerapkan
protokol kesehatan yaitu upaya pen-
cegahan dan pengendalian infeksi (PPI)
EXPOSEMEDIA, MANADO — Dewan Perwakilan Rakyat dan menjaga jarak aman, sesuai dengan
petunjuk teknis pelayanan vaksinasi
Daerah (DPRD) Sulut melalui Komisi I bersama Timsel telah pada masa pandemi.
menyelesaikan tahapan Fit and Proper tes calon Komisioner “Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas
Kesehatan kabupaten/ kota dan
KPID. puskesmas harus melakukan advokasi
ahapan selanjutnya, kata aturan tentang KPI nama-nama kepada pemangku kebijakan setempat,
serta berkoordinasi dengan lintas
Ketua Komisi I DPRD Sulut yang lolos tidak lagi melalui pe- program, dan lintas sektor terkait,
TVonny Paath, pihaknya akan n g u m u m a n . G u b e r n u r a k a n termasuk organisasi profesi, organisasi
menyerahkan hasil FPT ke Pemprov mengeluarkan SK paling lambat 60 kemasyarakatan, organisasi keagamaan,
Sulut. hari artinya bisa saja dua hari, tiga t o ko h m a s y a ra k a t d a n s e l u r u h
“Hasil seleksi dalam waktu dekat hari atau satu minggu SK-nya sudah k o m p o n e n m a s y a r a k a t d a l a m
pelaksanaan kegiatan pelayanan
akan diserahkan kepada Peme- ada. Dan semuanya memiliki pe- vaksinasi,” harapnya.
rintah Propinsi dan akan dibuatkan luang yang sama tidak ada yang Petugas kesehatan juga harus
SK Gubernur bagi 7 anggota komi- namanya incumbent maupun yang melakukan upaya komunikasi, informasi
sioner KPID yang lolos uji kelayakan baru semuanya memiliki peluang,” dan edukasi (KIE) kepada masyarakat
dan kepatutan,” ungkap Vonny tutup Paath. serta memantau status vaksinasi setiap
Paath. Diketahui, uji kelayakan dan sasaran yang ada di wilayah kerjanya
untuk memastikan setiap sasaran men-
Dilanjutkannya, untuk 7 komi- kepatutan bagi 21 calon Komisioner dapatkan vaksinasi lengkap sesuai
sioner terpilih nanti tidak lagi KPID ini sendiri dilakukan secara dengan yang dianjurkan. (mp/jp)
diumumkan. bertahap selama 6-7 Januari di
“Tujuh nama itu langsung dican- Kantor DPRD Sulut. (bm/*)
tumkan dalam SK Gubernur. Dalam

Wowor: Bunkep
Prioritas Penyaluran
APD dan Logistik