Page 19 - Edisi Senin 13 April 2020

EXPOSEMEDIA 19
DIGITAL NEWSPAPER
Edisi Kamis, 9 April 2020
cadangan logistik untuk menopang
kebutuhan masyarakat.
"Setelah dilakukan kajian adanya
peningkatan penderita Covid-19
dilihat dari masa waktunya begitu
juga kategori penularannya sudah
masuk kategori transmisi lokal. Dan
dilihat masa waktu penularannya,
kemudian tidak kalah penting
tentunya soal kesiapan Pemda
mengcover logistik ketika harus stay
at home n lockdown," tutur Toar
tegas.
Selain itu, Toar mengingatkan terkait
ruang interkasi masyarakat yang
dapat dikecualikan. Sebagaimana
arahan Presiden Jokowi, bahwa
aktivitas ekonomi kerakyatan tetap
berjalan seperti biasa juga menjadi
pertimbangannya.
Toar Palilingan "Walaupun terjadi pembatasan
Palilingan: sosial namun ada aktivias atau
kegiatan yang dikecualikan. Intinya
apa yang dilakukan mereka tidak
Setiap Pemda Harus dibenarkan aturan kalau lockdown
dilakukan. Kalaupun kita berpikir
Lakukan Kajian positif demi kebaikan bersama
anggap saja itu kearifan lokal karena
Secara Holistik tujuannya baik namun harus
fleksibel," kata Toar menutup.
(*/Can)
EXPOSEmedia, MANADO ­ "Contoh seperti di Jakarta
Pakar hukum, DR. Toar dan sekitarnya di setujui
Palilingan, SH.,MH, memberi untuk dilakukan PSBB,"
saran kepada pemerintah ujar dosen Fakultas
BMR Provinsi Sulawesi Utara Hukum Universitas Sam
(Sulut) ini agar melakukan R a t u l a n g i ( U n s r a t ) Provinsi Sulawesi Utara
kajian sebelum mengambil M a n a d o i n i , S e n i n Selamat & Sukses
langkah. (13/4/2020). Atas terbitan perdana
KORAN DIGITAL EXPOSEmedia
Menurutnya, Pemda BMR Toar menyarankan agar di Sulawesi Utara
tiap pemerintah daerah Senin, 6 April 2020
memang bermaksud baik melakukan kajian secara
denganMemperketat jalur h o l i s t i k t e r k a i t
lalulintas kendaraan dan penyebaran Covid-19 di
orang yang melintas di daerah masing-masing.
wilayah mereka. Tapi
Atas peningkatan jumlah
tindakan seperti itu sudah ada pasien positif Covid-19 di
ketentuan Permenkes 9 tahun Sulut, menurut Toar
2020 yang mengatur sebagai perlunya pemerintah
penjabaran PP 21 tahun 2020. memikirkan stok dan
Lanny Anggriany Ointu, SE
Divisi Program Perencanaan Data & Informasi