Page 14 - EXPOSEMEDIA.ID - Edisi Kamis, 23 April 2020

EXPOSEMEDIA
DIGITAL NEWSPAPER
Ada beberapa catatan apabila Saat ini perhatian rakyat Agar rakyat dapat turut serta
konsep Omnibus Law ini tersedot untuk memikirkan dalam proses penyelenggaraan
menjadi pilihan sebuah politik keselamatan dan kebutuhan N e g a r a d a n m e n g a k s e s
hukum bangsa Indonesia hidup mereka sehari­sehari. kebijakan publik secara bebas
dalam upaya memberikan Aspirasi publik tentu tidak dan terbuka.
dasar hukum terhadap akan terakomodasi dalam
p e n c i p t a a n l a p a n g a n pembahasan RUU Cipta Kerja Tidak ada urgensi pembahasan
pekerjaan melalui RUU Cipta y a n g d i l a n j u t k a n RUU Cipta Kerja Omnibus Law
Kerja. pembahasannya ditengah ditengan pandemi, hanya akan
pandemi covid­19. Ini akan membuat kemarahan banyak
Pertama, Ruh atau Jiwa m e n c i d e r a i p r o s e s sampai di ubun­ubun. Disaat
sebuah Undang­Undang t r a n s p a r a n s i d a l a m banyak orang butuh bantuan
terletak dalam landasan pembahasan RUU. karena pandemi Corona, wakil
filosofis yang termuat dalam rakyat kita di Senayan malah
konsiderans. Ruh Undang­ Padahal bagaimanapun tujuan buru­buru mau sahkan Omnibus
Undang tersebut harus dibentuknya undang­undang Law atau RUU Cipta Kerja,
menjiwai setiap pasal demi adalah untuk kesejahteraan bukannya fokus tangani wabah.
pasal. Ini yang dinamakan u m u m s e l u r u h r a k y a t
sebagai Asas materil dalam Indonesia. Sehingga menjadi Masalahnya bukan cuma salah
pembentukan peraturan kewajiban Negara dan tugas fokus, Omnibus Law ini sudah
perundang­undangan. Jika pemerintah untuk melindungi diprotes dan ditolak berbagai
asas materil tidak menjiwai d a n m e l aya n i s e g e n a p kalangan karena akan rugikan
pasal­pasal dalam Undang­ kepentingan masyarakat guna banyak orang, termasuk petani,
Undang tertentu, maka ini terwujudnya kebahagiaan nelayan dan masyarakat adat.
kemudian memenuhi syarat seluruh rakyat Indonesia. Yang diuntungkan hanya pemilik
untuk dibatalkan (judicial Untuk itu secara filosofis, modal.
review). yuridis, dan sosiologis
pembentukan perundang­ Banyak pasal­pasal yang justru
RUU Cipta Kerja filosofinya undangan merujuk pada obral tanah, memperparah
a d a l a h m e m b u k a d a n t u j u a n N e g a r a y a i t u konflik agraria, dan diskriminatif
mempermudah investasi “memajukan kesejahteraan terhadap hak petani serta
sedangkan Undang­Undang umum”. masyarakat adat. Kalau ini
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang disahkan, siapa aja bisa digusur
Ketenagakerjaan filosofinya M e m a k s a k a n j a l a n n y a untuk kepentingan proyek
adalah perlindungan tenaga pembahasan RUU Cipta Kerja pemerintah. Kamu dan saya,
kerja. Maka, jika ada Pasal­ omnibus law tanpa melibatkan bisa digusur kapan aja untuk
Pasal UU Ketenagakerjaan aspirasi masyarakat dinilai proyek pembangunan yang
yang direvisi kemudian masuk tidak aspiratif, hal ini dapat bahkan tak penuhi AMDAL.
dalam RUU Cipta Kerja akan memunculkan kecurigaan
terjadi konflik filosofis antara mengenai kriteria dalam O h I y a , P a s a l 1 6 4 U U
filosofi kemudahan investasi menentukan “siapa mendapat Ketenagakerjaan termasuk yang
vis a vis dengan filosofi apa”. Pertisipasi publik pada dihapus. Artinya, jika omnibus
perlindungan pekerja ini dasarnya adalah jaminan yang Law ini berlaku, pekerja yang di
menimbulkan ketidakpastian harus diberikan kepada PHK karena wabah atau bencana
hukum. rakyat. tidak lagi mendapat uang
pesangon. (*/)
14 | EXPOSEMEDIA.ID | Edisi Kamis, 23 April 2020