Page 2 - EXPOSEMEDIA.ID - Edisi Rabu, 29 April 2020

EXPOSEMEDIA
Berita Utama DIGITAL NEWSPAPER
Foto Diri Jangan Ada
di Paket Bantuan APBD/APBN

EXPOSEMEDIA, MANADO – Kepada pemangku Hanya saja, dalam pelaksanaanya
kepentingan atau kepala daerah yang membagikan bantuan masih menggantung karena
sembako di tengah Pandemi COVID 19 dengan terjadinya kekosongan hukum.
menggunakan anggaran pemerintah agar tidak Contoh sederhananya adalah
mencantumkan embel­embel lain yang berbau pencitraan. pengawasan terhadap aturan Pasal
71 tentang larangan mutasi
jabatan dilakukan kepala daerah
e m i k i a n d i t e g a s k a n untuk dilaksanakan Desember
Supriyadi Pangellu, SH, 2020, cukup mengganggu kerja­ e n a m b u l a n s e b e l u m
DKoordinator Divisi Hukum, k e r j a p e n g a w a s a n d a n pendaftaran/penetapan calon.
Humas dan DatIn, Bawaslu ketidakpastian dalam pengawasan
Provinsi Sulawesi Utara, kepada h u k u m p e n y e l e n g g a r a a n "Kalau ini kami lakukan maka
EXPOSEMEDIA, Rabu (29/4) sore pemilihan. hitungan enam bulannya diambil
tadi. d a r i m a n a , i n i ya n g j u g a
Namun begitu, selama belum ada membingungkan. Apalagi posisi
Menurut Pangellu, penyampaian aturan baru atau Perppu yang baru Gakkumdu saat ini dalam posisi
ini penting untuk diketahui semua tentang Pilkada yang dijadwalkan off," pungkas Komisioner Bawaslu
pihak termasuk kepala daerah pelaksanannya pada bulan yang juga pengacara. (rin/*)
petahana yang berkeinginan maju Desember 2020, maka Bawaslu
kedua kali dalam kontestasi Pilkada tetap berpegang pada aturan
Serentak 2020 yang saat ini sebelumnya. Apalagi sampai hari
mengalami penundaan. ini KPU hanya menunda empat
tahapan dan tidak menunda
"Karena itu, sebagai himbauan semua tahapan penyelenggaraan
moril Bawaslu kepada seluruh secara keseluruhan.
pemangku kepentingan, terutama
kepala daerah jangan melebeli foto "Artinya, dari kacamata hukum
atau identitas diri, orang per orang hanya empat tahapan yang
atau partai dalam paket bantuan mengalami penundaan,
sembako yang diambil dari dana sementara tahapan
APBD ataupun APBN, karena itu lain belum
s u m b e r a n g g a ra n nya d a r i dicabut," tegas
pemerintah. Kecuali itu diambil dari Pangellu.
dana pribadi atau personal yang
bersangkutan, maka silahkan
melebelinya dengan foto, identitas
d i r i a t a u p a r t a i y a n g
bersangkutan," tukas Pangellu.
D i b a g i a n l a i n P a n g e l l u
menambahkan, bahwa penundaan
Pilkada serentak dari jadwal
sebelumnya 23 September 2020
dan kemudian ada kesepakatan­
kesepakatan dengan pemerintah
Supriyadi Pangellu, SH
(Koordinator Divisi Hukum, Humas dan DatIn, Bawaslu Sulut)
2 | EXPOSEMEDIA.ID | Edisi Rabu, 29 April 2020