Page 4 - EXPOSEMEDIA.ID - Edisi Senin, 4 Meil 2020

EXPOSEMEDIA
DIGITAL NEWSPAPER
NASIONAL
Diperlukan Kepres
Pelibatan TNI di Covid

EXPOSEMEDIA, JAKARTA ­ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai
Presiden Joko Widodo perlu menerbitkan Keputusan Presiden mengenai
pelibatan TNI dalam penanggulangan Covid­19.
enurut Komnas HAM Menurut Anam penerbitan Karena itu, ia menilai TNI
penerbitan Kepres itu Kepres mengenai pelibatan tak perlu dilibatkan dalam
Mdiperlukan untuk TNI dalam hal kesehatan jauh penanganan keamanan
memberikan legalitas bagi TNI lebih baik ketimbang usul dalam kondisi tersebut.
dalam upaya menanggulangi Kepala Pusat Penerangan TNI
pandemi ini. Mayor Jenderal Sisriadi. “Penting untuk menjaga
agar tidak ada pelibatan
“Nah aspek legalitasnya ini Sisriadi dalam sebuah diskusi TNI dalam tata kelola
kalau merujuk pada UU TNI itu b e b e r a p a w a k t u l a l u keamanan. Kalau sampai
perbantuan, perbantuan ini mengatakan TNI menyiapkan ada tata kelola keamanan
bisa dikerahkan dengan pasukan untuk menghadapi dalam darurat kesehatan
Kepres,” kata Komisioner adanya kemungkinan gejolak ini, maka akan muncul
Komnas HAM Choirul Anam sosial akibat pandemi Covid­ potensi pelanggaran
saat dihubungi Ahad, 3 Mei 19. Belakangan, Sisriadi hukum dan HAM,” ujar dia.
2020. mengklarifikasi bahwa usul itu (tmpo/*)
merupakan ide pribadi, bukan
Selain memberikan aspek institusi.
legalitas, Kepres dinilai perlu
diterbitkan untuk memberikan Anam mengatakan Komnas
tanggung jawab yang jelas menolak usulan tersebut. Dia
k e p a d a T N I d a l a m menilai kondisi pandemi
penanggulangan Covid­19. Covid­19 tidak mengarah pada
Komnas meminta tugas TNI potensi munculnya gejolak
d i f o k u s k a n k e p a d a sosial. “Kalau ada yang
perbantuan mengenai aspek mengatakan terjadi dinamika
kesehatan. yang mengarah pada gejolak
d i m a s y a r a k a t , s a y a
“Pelibatan tentara dalam memandangnya itu penilaian
konteks prajurit medisnya dan yang berlebihan,” ujar dia.
rumah sakit yang bisa
digunakan itu sesuatu yang Menurutnya pemerintah juga
secara faktual tak bisa sudah memutuskan bahwa
dihindari, tapi pelibatan ini pandemi Covid­19 merupakan
harus ada aspek legalitasnya,” kondisi darurat kesehatan,
ujar dia. bukan darurat keamanan.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam
4 | EXPOSEMEDIA.ID | Edisi Senin, 4 Mei 2020