Exposemedia.id, Jakarta – Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia belakangan ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk aktivis reformasi 1998, Aznil Tan.
Dalam pernyataannya, Aznil menuding kebijakan pemerintah, khususnya Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, sebagai penyebab utama krisis ini.
“Sudah saatnya Bahlil dicopot dari jabatannya. Kebijakannya ugal-ugalan, seperti orang mabuk, yang menimbulkan kelangkaan gas 3 kg. Gas yang merupakan kebutuhan pokok kini menjadi sumber kekacauan bagi kehidupan masyarakat menengah ke bawah,” tegas Aznil Tan kepada media, Selasa (4/2/2025).
Aznil juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas kebutuhan pokok rakyat.
“Ini bukan pertama kalinya terjadi. Seharusnya pemerintah memiliki solusi jangka panjang dan sudah melakukan mitigasi risiko, bukan tiba-tiba membuat kebijakan yang berakibat fatal bagi perekonomian rakyat banyak,” ujarnya.
Kelangkaan gas 3 kg telah dirasakan sejak awal Januari 2025. Sejumlah daerah, termasuk Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, melaporkan kesulitan mendapatkan pasokan. Pedagang pasar hingga ibu rumah tangga mengeluhkan harga gas melonjak hingga dua kali lipat dari harga normal.
Menanggapi situasi ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim sedang berupaya memperbaiki distribusi dan menambah pasokan.
Namun, Aznil menilai langkah tersebut tidak cukup. Aktivis ini tidak hanya meminta Presiden Prabowo untuk memberikan sanksi pencopotan Bahlil sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, tetapi juga menuntut adanya sanksi moral dan hukum.
“Kebijakan Bahlil yang dibuat tanpa perencanaan matang telah menimbulkan kekacauan nasional. Sebagai rakyat yang membayar gaji para pejabat, kami menuntut penegak hukum untuk memperkarakan dia (Bahlil) atas kebijakan yang menyebabkan kekacauan ini,” tegas Aznil.
Tekanan publik terus menguat, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas dalam mengatasi krisis ini.
“Pertanyaannya, apakah Prabowo akan mempertahankan Bahlil atau justru menjadikannya sebagai tumbal sejarah kegagalan pemerintah?,” tutup Aznil. (*/Redaksi)
