Jaksa untuk Kasus RSP Halbar Lemah?, Hendra Sebut Ada Pintu Masuk Menjerat Bupati James Uang

EXPOSEMEDIA.ID, JAKARTA – Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dinilai keliru menyampaikan legal opini terkait mangkraknya proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP), Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Provinsi Maluku Utara (Malut). Sebab, legal opini atau pendapat penyidik Jaksa hanya bisa dituangkan dalam berkas sebuah perkara yang disidik.

”Jaksa tidak bisa mengeluarkan legal opini atas satu perbuatan korupsi. Pendapat itu nanti dituangkan dalam berkas perkara yang disidik. Aneh, kok penyidik mengeluarkan legal opinion. Ini jaksa sudah masuk angin,” kata praktisi hukum, Dr. Hendra Karianga seperti dikutip dari poskomalut, Senin, (16/11/2026).

Mangkraknya pembangunan RSP Halbar, sebut Hendra, merupakan praktik korupsi di depan mata, sehingga tidak bisa dinegosiasikan.

”Ini kasus jelas korupsi di depan mata. Masa korupsi dinegosiasikan lagi,” tutur Hendra tegas.

Lantaran itu, sebut Hendra, proyek pembangunan RSP Halbar yang dikerjakan PT Mayangi Mandala Putra, masa kontrak kerja (contrack of Work) 280 hari kalender, terhitung 25 Maret 2024 melewati 2 (dua) tahun siklus anggaran dipastikan bermasalah. Lanjut Hendra, sudah jelas ada kerugian negara mulai dari perencanaan, karena terjadi pemindahan lokasi secara sepihak oleh Bupati James Uang.

”Perkara korupsi ini harus ditindak. Pejabat maupun pihak ketiga yang melakukan perbuatan melawan hukum hingga mengakibatkan negara dirugikan harus bertanggung jawab. Tidak boleh ada legal opinion atau negosiasi,” ungkapnya.

Hendra, bahkan menyebut pihak yang terlibat dalam negosiasi ikut melakukan dan melindungi tindak pidana korupsi. Tak hanya itu, Hendra membeberkan terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan Rp 17 miliar dari total anggaran Rp 42 miliar raib, namun proyek dinyatakan mangkrak.

”Ini mestinya menjadi pintu masuk penyidik untuk menjerat Bupati James Uang. Bukan malah menyampaikan legal opini yang bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang digaungkan Kejagung RI. Komisi kejaksaan harus mengevaluasi penyidik, karena menghambat penanganan korupsi,” ujar Hendra, Alumnus Doktoral Unhas Makassar ini.

BPK RI Perwakilan Maluku Utara, seperti informasi-informasi sebelumnya disebutkan bahwa dalam dokumen LHP Nomor: 15/A/LHP/XIX/05/2025 tanggal 26 Mei 2025 menyebutkan, Pemda Halmahera Barat belum menyelesaikan lahan RSP.

Mirisnya, sudah terjadi pencairan anggaran pembebasan lahan senilai Rp507 juta. Juga realiasasi anggaran senilai Rp 17 miliar dari pagu anggaran Rp42 miliar. Janggalnya, laporan realisasi anggaran tersebut tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk diketahui, sebagaimana informasi yang dihimpun media ini, dugaan Bupati James, beberapa waktu lalu menginisiasi pertemuan yang dihadiri Gubernur, Sherly Laos, perwakilan BPKP, Banggar DPRD Halbar, dan perwakilan Kejati Malut.

Terinformasi, pertemuan itu hanya mendengar legal opini penyidik jaksa dan penyampaian sejumlah rekomendasi BPKP yang harus diselesaikan Pemda Halbar. Salah satu poin rekomendasi yang disampaikan BPKP, yakni status lahan pembangunan RSP Halbar. (Redaksi/*)

Baca Juga:  Dr. Hendra Luncurkan Buku "APBD dalam Bingkai Negara Hukum"

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *