EXPOSEMEDIA, JAKARTA – Pernyataan Bupati Halmahera Barat, James Uang, yang membantah proyek Rumah Sakit Pratama (RSP) mangkrak dan menyatakan hanya menunggu rekomendasi BPKP, pada Jumat, 13 November 2026, ternyata bertentangan dengan temuan resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemkab Halmahera Barat Tahun 2024, BPK mengungkap sejumlah masalah mendasar yang justru menunjukkan adanya pelanggaran prosedural dan kelalaian serius.
Hal tersebut seperti diungkap Asdian Taluke, S.H.,M.H, praktisi hukum yang juga putra Kabupaten Halmahera Barat.
1. PERPINDAHAN LOKASI TIDAK DISETUJUI PUSAT — MELANGGAR ATURAN
Bupati James mengaku lokasi dipindahkan karena akses jalan ke Desa Jano, Kecamatan Loloda Tengah, belum memadai. Namun BPK mencatat bahwa Kementerian Kesehatan melalui surat tertanggal 24 Juli 2024 secara tegas TIDAK menyetujui perubahan lokasi dan meminta pembangunan tetap dilaksanakan di lokasi awal Desa Jano, Kecamatan Loloda Tengah.
Dalam Aturan permenkes jelas yang menyatakan perubahan lokasi hanya dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, atau wabah penyakit menular — kondisi yang tidak terjadi di lokasi awal. Bupati menetapkan perpindahan lokasi melalui Keputusan Bupati Nomor 95/KPTS/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tanpa persetujuan pusat.
2. PROGRES HANYA 40% — PENYEDIA SUDAH MINTA HENTIKAN KONTRAK
Bupati menyatakan proyek berjalan sesuai pencairan dana. Faktanya, BPK mencatat sampai Februari 2025 tidak ada kemajuan pekerjaan di luar termin II sebesar 40%. Penyedia pelaksana PT MMP bahkan telah mengajukan permohonan penghentian kontrak sejak 24 Desember 2024 dengan dua alasan utama:
– Dokumen gambar teknis belum lengkap karena ketidakjelasan lokasi yang sebenarnya
– Keterlambatan pembayaran menghambat pasokan material
Fakta kritis lainnya: PPK dan penyedia TIDAK PERNAH melaksanakan Show Case Meeting (SCM) untuk membahas kelanjutan pekerjaan — padahal ini prosedur wajib ketika ada kendala pelaksanaan.
3. LAHAN DI LOKASI BARU BELUM DIMILIKI SECARA SAH OLEH PEMDA
Ini temuan paling krusial BPK: lahan di Desa Soana Masungi, Kecamatan Ibu, belum menjadi milik Pemerintah Daerah. Harga lahan Rp250.000 per m² disepakati secara lisan antara Kepala Dinas Kesehatan dengan pemilik — bukan melalui mekanisme resmi. Belum ada dokumen penilaian independen yang sah, belum ada sertifikat tanah atas nama Pemda, dan belum ada pembayaran yang sah.
Sementara itu, di lokasi awal Desa Jano justru sudah ada Berita Acara kesepakatan harga tanah yang sah sejak Mei 2023.
4. REKOMENDASI BPK BUKAN SEKADAR MENUNGGU — TEGURAN KEPADA BUPATI DAN KADIS
Bupati menyatakan tinggal menunggu hasil BPKP. Padahal BPK sudah memberikan rekomendasi tegas dalam LHP-nya:
Kepada Bupati: Memperbaiki prosedur perubahan lokasi yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait status keberlanjutan pembangunan RSP.
Kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku PPK: Lebih cermat dalam pengendalian pelaksanaan kontrak, menyusun langkah strategis terkait status keberlanjutan kontrak, dan berkoordinasi dengan SKPD terkait kepastian status lahan.
BPK secara eksplisit menyebut penyebab utama masalah: Bupati menetapkan perubahan lokasi tidak sesuai prosedur, dan Kepala Dinas Kesehatan tidak menjalankan pengendalian kontrak dengan baik serta memaksakan lokasi di mana lahan belum sah dikuasai.
SERUAN: PERLUNYA PEMERIKSAAN MENYELURUH DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK TERKAIT
Berdasarkan temuan-temuan di atas, terlihat jelas bahwa pernyataan Bupati James bahwa proyek “tidak mangkrak” tidak sejalan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan resmi BPK. Justru terindikasi adanya pelanggaran prosedur yang berpotensi merugikan keuangan negara dan menghambat akses layanan kesehatan bagi warga Halmahera Barat.
Oleh karena itu, hasil pemeriksaan ini patut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk:
1. Melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Bupati Halmahera Barat terkait keputusan sepihak mengubah lokasi proyek tanpa persetujuan pusat yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan.
2. Meminta pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas kelalaian dalam pengelolaan kontrak, tidak dilaksanakannya rapat penyelesaian sengketa kontrak, serta penggunaan lahan yang belum sah dikuasai pemerintah daerah.
3. Meninjau ulang seluruh proses perpindahan lokasi dan memastikan setiap langkah selanjutnya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dana masyarakat senilai miliaran rupiah tidak terbuang sia-sia.
Masyarakat berhak mengetahui kebenaran dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Transparansi dan akuntabilitas bukan permintaan berlebihan — itu adalah hak rakyat. (Redaksi/*).
