JAKARTA, EXPOSEMEDIA.ID – Tekanan publik atas dugaan penyimpangan anggaran negara di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), terus meningkat tensinya. Salah satunya yang berkaitan dengan penanganan dugaan korupsi anggaran Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), tahun anggaran 2023 – 2024. Satu persatu saksi dipanggil Kejaksaan Negeri Halbar.
Kamis, 12 November 2026, Bupati Halmahera Barat, Jems Uang, akhirnya diperiksa tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Halbar terkait dugaan penyimpangan anggaran Bansos yang nilainya ditaksir mencapai lebih dari Rp 6 miliar.
Proses pemeriksaan terhadap James Uang ini menjadi perhatian serius publik. Sebab, anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat diduga disunat, disimpangkan, pendistribusiannya dilakukan dengan tidak profesional yang kemudian berimplikasi pada indikasi pelanggaran hukum.
Kasi Intelijen Kejari Halmahera Barat, Lehavre Abeto, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Bupati Jems Uang.
”Betul, hari ini ada pemeriksaan,” kata Lehavre, kepada Redaksi Kierahapost.com, seperti dilansir Exposemedia.id, Kamis (12/11/2026).
Untuk diketahui, pemeriksaan ini menjadi bagian dari rangkaian penyidikan yang tengah dilakukan Kejari Halbar. Sebelumnya, sejumlah pihak telah dimintai keterangan, di antaranya Kepala Dinas Sosial Halbar, Amos, mantan Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta sejumlah kepala desa.
Tak berhenti pada pemeriksaan para saksi, penyidik juga dikabarkan mulai membongkar mekanisme pengadaan bahan kebutuhan pokok atau sembako yang diperuntukkan bagi masyarakat penerima bantuan. Komoditas yang menjadi perhatian antara lain beras, minyak goreng, dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya.
Dugaan mark up atau penggelembungan harga dalam proses pengadaan menjadi salah satu aspek yang tengah didalami. Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar administrasi yang bermasalah, melainkan berpotensi menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan uang negara.
Selain itu, sebagaimana diketahui, nilai anggaran yang mencapai lebih dari Rp 6 miliar ini harus benar-benar dibuka ke publik dipergunakan seperti apa dan kepada siapa saja diberikan Bansos tersebut. Dana tersebut bersumber dari anggaran publik dan diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Publik mendorong agar penyidik tidak berhenti pada pemeriksaan formalitas. Seluruh proses harus dibongkar secara terang, mulai dari perencanaan anggaran, penentuan penyedia, proses pengadaan, penetapan harga, distribusi sembako, hingga realisasi bantuan kepada masyarakat penerima.
Lalu, apakah masyarakat benar-benar menerima bantuan sesuai nilai anggaran yang dibelanjakan?. Jika terdapat selisih harga, ketidaksesuaian volume, atau barang yang tidak sesuai spesifikasi, siapa yang harus bertanggung jawab?.
Kita semua berharap Penyidik juga perlu menelusuri dokumen kontrak, bukti pembayaran, aliran dana, serta kemungkinan kerugian keuangan negara melalui mekanisme yang sah. Pemeriksaan terhadap Jems Uang menjadi momentum penting bagi Kejari Halbar untuk menunjukkan keseriusan dalam mengusut dugaan penyimpangan anggaran bansos tersebut.
Karena kita tak mau jangan sampai perkara yang menyangkut hak masyarakat kecil hanya berhenti pada pemeriksaan sejumlah saksi, sementara pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab justru luput dari jerat hukum.
Apapun itu, masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang bansos lebih dari Rp 6 miliar itu dikelola. Siapa yang mengatur pengadaan? Siapa yang menentukan harga? Siapa yang menerima keuntungan jika benar terjadi penggelembungan harga?Semua harus dijawab berdasarkan fakta dan alat bukti.
Satu hal yang yang juga tidak boleh ditawar yakni uang bantuan sosial adalah hak masyarakat, bukan barang bancakan yang dimanfaatkan seseorang atau sekelompok orang dan berpotensi dispute. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
Publik juga mendorong, dan terus mengawal agar Kejaksaan Negeri Halmahera Barat mengusut secara tuntas dan komprehensif agar kasus ini diungkap sampai ke akar-akarnya. Jika ditemukan bukti keterlibatan siapa pun, tanpa memandang jabatan dan kekuasaan, hukum harus ditegakkan secara adil. (Redaksi/*)
