Page 9 - EXPOSEMEDIA.ID - Edisi Selasa, 1 September 2020

9 HUKUM & HAM EXPOSEMEDIA
SELASA, 1 SEPTEMBER 2020
KPK Banding Vonis
Mantan Komisioner KPU
EXPOSEMEDIA, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) mengajukan banding terhadap mantan Komisioner
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan mantan
anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio
Fridelina.
"Hari ini Tim JPU (jaksa penuntut berlanjut dengan orang ke-
umum) telah menyatakan upaya percayaannya, Agustiani Tio
hukum banding dalam perkara Fridelina, dengan menerima uang
Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Rp600 juta terkait penetapan
Fridelina," kata Jaksa KPK Takdir pergantian antarwaktu (PAW)
Suhan lewat pesan tertulis kepada anggota DPR RI periode 2019-2024.
wartawan, Senin (31/8).
Wahyu juga terbukti menerima
Ia menjelaskan salah satu alasan Rp500 juta dari Sekretaris KPU
pihaknya mengajukan banding Provinsi Papua Barat, Rosa
lantaran majelis hakim tak Muhammad Thamrin Payapo.
mempertimbangkan pencabutan Uang tersebut terkait dengan
h a k p o l i t i k W a h y u u n t u k pemilihan calon Anggota KPU
menduduki jabatan publik selama Daerah Provinsi Papua Barat
4 tahun. periode tahun 2020-2025.
Sebelumnya, majelis hakim Vonis tersebut lebih ringan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi daripada tuntutan Jaksa Penuntut
Jakarta menjatuhkan vonis 6 tahun Umum (JPU) KPK yang menuntut
penjara dan denda sebesar Rp150 Wahyu dengan pidana 8 tahun
j u t a s u b s i d e r e m p a t b u l a n penjara dan denda Rp400 juta Sementara untuk Agustiani Tio
kurungan kepada Wahyu. subsider 6 bulan kurungan. Selain Fridelina yang merupakan mantan
itu jaksa juga menuntut pen- anggota Bawaslu, divonis dengan
Majelis menilai Wahyu terbukti cabutan hak untuk dipilih dalam pidana 4 tahun penjara dan denda
bersalah melakukan tindak pidana jabatan publik selama 4 tahun sebesar Rp150 juta subsider 4
korupsi secara bersama-sama dan kepada Wahyu. bulan kurungan. (cnni/*)
Legislator: MA Jarang Menangkan bekerja sesuai kaidah hukum. Ia juga
m e n g i n g a t k a n b a h w a
Rakyat Soal Sengketa Tanah b a g a i m a n a p u n , p e m b i ay a a n
kegiatan yang dilakukan MA juga
berasal dari uang rakyat.
EXPOSEMEDIA, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Desmond Junaidi Mahesa menyinggung hasil putusan- " P a d a h a l M A m e n j a l a n k a n
putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara-perkara administrasi pembiayaan kegiatan
adalah uang rakyat walaupun ada
sengketa tanah antara rakyat dan pengembang.
pajak pengembang," ujar Politikus
Gerindra itu.
Menurut Desmond, MA hampir soal penggunaan anggaran dalam
tidak pernah memenangkan rapat bersama Komisi III DPR RI, Meski mengkritik MA, Desmond
masyarakat. Senin (31/8). Menurut Desmond, tidak meminta MA menjawab
Komisi III mendapat banyak pertanyaannya. Sebab rapat tersebut
"Mahkamah Agung ini banyak laporan masyarakat terkait
banget laporannya khususnya sengketa dengan pengembang dan fokus membahas soal Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat APBN
w a r g a m a s y a r a k a t y a n g perkebunan.
berhadapan dengan pengembang Tahun anggaran 2019; dan tindak
lanjut Hapsem BPK Semester I & Il
pengembang macam macam "Dari catatan kami hampir belum Tahun Anggaran 2019.
khususnya kalau bersengketa ada masyarakat yang bersengketa
tentang lahan," kata Desmond, dalam sektor penggunaan lahan "Ini catatan saja agar keadilan dan
Senin (31/8). rakyat dimenangkan," ujar kepastian hukum terhadap rakyat
Pernyataan Desmond disampaikan Desmond. sesuai negara hukum," kata Desmond
usai MA menyampaikan laporan Desmond mengingatkan agar MA
menutup per-nyataannya. (rep)