Page 2 - EXPOSEMEDIA.ID - Edisi Jum'at, 11 September 2020
P. 2

2           BERITA
UTAMA   EXPOSEMEDIA
                              JUM’AT,
11
SEPTEMBER
2020
        JOKOWI

BILANG
HARUS
DILAKSANAKAN
        Pemerhati
Pemilu

        dan
Anggota
DPR

     Minta
Pilkada
Disetop

    EXPOSEMEDIA,
JAKARTA
–
Desakan
sejumlah
pemerhati
Pemilu
maupun
politisi

agar
Pilkada

          Serentak
2020
ditunda
pelaksanaannya
makin
kencang.
   Tak
 hanya
 mendesak
  Undang-undang
 Nomor
 6
  "Situasi
 tidak
 bisa
 dibiar-  menghadapi
pandemi.
   untuk
 menunda
 Pilkada.
  Tahun
 2020
 Tentang
  kan,
 penyelenggaraan

   Mereka
 juga
 meminta
  Penetapan
Perppu
Nomor
  p i l k a d a 
 h a r u s 
 t e t a p
  "Saya
kira
kita
halusinasi

   agar
 presiden
 Jokowi
  2
 Tahun
 2020
 Tentang
  dilakukan,
 tidak
 bisa
  lihat
 diri
 kita
 mampu

   tidak
 
 mengintervensi
  Pemilihan
 Gubernur,
  m e n u n g g u 
 p a n d e m i
  pilkada
 dalam
 kondisi

   KPU
 dengan
 meminta
  Bupati
 dan
 Wali
 Kota
  berak-hir
 karena
 kita
  C o v i d 
 m e n e - r a p k a n

   agar
 tahapan
 Pilkada
  m e n g h a r u s k a n 
 K P U
  tidak
 tahu,
 negara
 mana
  protokol
 dengan
 tertib.

   S e r e n t a k 
 2 0 2 0 
 t e t a p
  berkonsultasi
 dengan
  pun
 tidak
 tahu
 kapan
  Kita
 juga
 tidak
 mampu

   dilanjutkan.  pemerintah
 dan
 DPR
 jika
  pandemi
 ini
 berakhir,"
  m e n c e g a h ,

            hendak
menunda
pilkada.  kata
 Jokowi
 disiarkan
 di
  membubarkan,
 men-
   Seperti
 diungkapkan
  akun
 Youtube
 Sekretariat
  jatuhkan
 sanksi
 yang

   Mantan
 Komisioner
 KPU
  Dengan
 aturan
 itu,
 KPU
  Presiden,
Selasa
(8/9).  punya
 efek
 jera,"
 tutur-
   RI
 Hadar
 Nafis
 Gumay.
  kehilangan
 kemandirian
  nya.
   H a d a r 
 m e n g a t a k a n
  untuk
mengelola
pilkada.
  Usulan
 menunda
 pilkada


   presiden
tidak
seharusnya
  Padahal
 menurut
 Hadar,
  bermunculan
juga
dikare-  Dia
 berkata
 Indonesia

   m e n g a t u r - a t u r 
 K P U .
  seharusnya
 KPU
 bisa
  nakan
 sejumlah
 bakal
  butuh
 persiapan
 lebih

   S e b a b 
 K P U 
 a d a l a h
  menyetop
 pilkada
 jika
  p a s a n g a n 
 c a l o n
  m a t a n g 
 m e n a n g a n i

   lembaga
 mandiri
 yang
  p a n d e m i 
 C o v i d - 1 9
  m e l a n g g a r 
 p r o t o k o l
  p a n d e m i 
 s e b e l u m

   bebas
intervensi
dan
bisa
  semakin
parah.  pencegahan
 Covid-19
 di
  menggelar
pilkada.
   menentukan
 kebijakan-  masa
pendaf-taran.
   nya
sendiri.  "Itu
 pintu
 yang
 keliru.
  "Baiknya
 disetop,
 kemu-
            Akhirnya
 KPU
 tidak
 bisa
  Bawaslu
 mencatat
 316
  dian
dibenahi,
baru
jalan

   "Presiden-presiden
 sebe-  apa-apa.
 Ide-ide
 lain
  bapaslon
 di
 243
 daerah
  lagi.
 Bahwa
 kita
 belum

   lumnya
 enggak
 pernah
  enggak
 bisa
 dia.
 Kalau
  melakukan
 pelanggaran.
  siap
 akhirnya
 terbukti.

   nyuruh-nyuruh
 KPU-  presiden
 bilang
 tetap
  Kejadian
itu
juga
menjadi
  Sudah,
 kita
 jangan
 coba-
   Bawas-lu.
 KPU-Bawaslu
  h a r u s 
 D e s e m b e r , 
 y a
  perhatian
Jokowi.
Namun
  coba
nekat,"
kata
Hadar

   lembaga
 mandiri,
 tidak
  sudah,"
tuturnya.  ia
menegaskan
  




sebagaimana
dilansir

   usah
 diingat-kan
 (untuk
  pilkada
tetap
  













cnni.com.
   melanjutkan
 pilkada)
  Presiden
 Jokowi
 menya-  harus
dijalan-
   terbuka
di
depan
publik,"
  takan
 penyelenggaraan
  kan
di
tengah
  













Dia
menyarankan

   kata
Hadar.  Pilkada
 Serentak
 2020
  pandemi.
  














pilkada
ditunda

            harus
 tetap dilaksanakan
  















sekitar
empat

   Hadar
   di
tengah
pandemi
virus
  Hadar
pun
me-  














hingga
tiga
bulan.

   menam-   




corona.
Pasalnya,
tak
  nyarankan
agar
  














Di
masa
itu,

   bahkan,
  






ada
satu
pun
negara
  pilkada
ditunda
  














pemerintah
dan

   desain
  



termasuk
Indonesia
  sementara
waktu.
  




















penyelenggara

   Pilkada
  


yang
mengetahui
  Ia
menilai
pilkada

   2020
    




kapan
pandemi
  kali
ini

   sudah
   




ini akan
  


dipaksa
   keliru
sejak  

















berakhir.  


kan

   dimulai
lagi
    karena

   15
Juni
         seluruh

   lalu.
           pihak

                    terlihat
                    tidak

      Mantan
Komisioner
KPU
RI
Hadar
Nafis
Gumay  siap
  Radian
 Syam,
 pengamat
 Kepemiluan

                           dan
pengajar
Hukum
Tata
Negara
Tri
Sakti
   1   2   3   4   5   6   7