Page 3 - EXPOSEMEDIA.ID - Edisi Jum'at, 11 September 2020
P. 3

3           BERITA
UTAMA   EXPOSEMEDIA
                              JUM’AT,
11
SEPTEMBER
2020





                            ANGGOTA
 FRAKSI
 PPP

  pemilu
 harus
 merombak
 ditunda
dan
dijad-  Minta
DITUNDA
  aturan
 dan
 mekanisme
 walkan
kembali

  pilkada.  segera
setelah

           bencana
non      Anggota
 DPR
 dari
 Fraksi

  "Lakukan
 semua
 pilkada
 alam
sebagaimana
  PPP
 Saifullah
 Tamliha,

                            mengungkap
 alasan
 yang

  ini
 tanpa
 ada
 pertemuan-  dimaksud
pada
  sama

  pertemuan
yang
langsung,"
 ayat
(1)
berakhir,

  ujarnya.  melalui
mekanisme
  "Saya
 berharap
 Presiden

           sebagaimana

  Hadar
 menyarankan
 agar
 dimaksud
dalam
  Jokowi
dan
pimpinan
DPR

                            mempertimbangkan
 kem-
  Undang-undang
Nomor
 10
 Pasal
122A,"
demi-  bali
 pelaksanaan
 Pilkada

  T a h u n 
 2 0 1 6 
 t e n t a n g
 kian
bunyi
Pasal
  yang
bisa
saja
kita
anggap

  Pilkada
segera
direvisi.
  201A
angka

           3
UU
a
quo.      sebagai
 'biang
 kerok'

  Tahapan
 pilkada
 harus
  peningkatan
 signifikan

                            p a n d e m i 
 C o v i d 
 1 9 
 d i

  d i s e s u a i k a n 
 d e n g a n
  Indonesia,"
kata
Saifullah.
  kondisi
pandemi,
terutama

  soal
tahapan-tahapan
yang
  Radian
 Syam,
 pengamat
  (Perludem)
 Titi
 Anggraini
 Menurut
 dia
 pelaksanaan

  berpotensi
 menimbulkan
  Kepemiluan
 dan
 pengajar
  juga
berpendapat
sama.  Pilkada
 di
 masa
 pandemi

  kerumunan.
 Dia
 menyam-  Hukum
Tata
Negara
Tri
Sakti
  s a n g a t 
 b e r i s i ko 
 b a g i

  paikan
 aturan
 saat
 ini
  juga
berpendapat
sama.  Titi
 menilai
 Pemerintah,
 masyarakat.
 Terlebih

  masih
 mewajibkan
 bebe-  KPU,
 dan
 DPR
 tidak
 dapat
 sudah
 ada
 puluhan
 calon

  rapa
 tahapan
 digelar
  Dikatakan
Radian,
sejak
awal
  memastikan
 protokol
 k e p a l a 
 d a e r a h 
 y a n g

  secara
tatap
muka.
  dirinya
 telah
 menolak
 Pil-  kesehatan
 akan
 dipenuhi
 terpapar
Covid-19.
           kada
 Serentak
 2020
 dilak-  secara
ketat.
Jika
demikian

  Selain
 itu,
 belum
 ada
 sanakan
 di
 tengah
 pandemi
  sebaiknya
tahapan
  















"Jangankan
rakyat

  larangan
 dan
 sanksi
 tegas
 Covid
19.  Pilkada
2020
  



















biasa,
calon

  bagi
 kandidat
 pelanggar
  ditunda
terlebih
  




















kepala
daerah

  protokol
 Covid-19.
 Pe-  "Saya
 dari
 awal
 pandemi
  dahulu,
agar
pil  






















banyak
ber-
  nundaan
 pilkada
 dimung-  sudah
 menolak
 Pilkada
  kada
tidak
men  
























guguran.

  k i n k a n 
 o l e h 
 U n d a n g -  digelar
 Bulan
 Desember

 jadi
titik
baru
  
























Bagaimana

  undang
 Nomor
 6
 Tahun
 2020,
 jadi
 
 artinya
 dengan
  pen-yebaran
  






















dengan
rakyat

  2020
 Tentang
 Penetapan
 k o n d i s i 
 s a a t 
 i n i 
 d a n
  Covid-19.  
























biasa,"

  Perppu
 Nomor
 2
 Tahun
 meningkatnya
 Covid
 maka
  

























kata
dia.
  2020
 Tentang
 Pemilihan
 harus
 dihentikan
 dan/
 atau

  Gubernur,
Bupati
dan
Wali
 tunda
 pilkada
 Desember

  Kota.
   2020,"
urai
Radian.
  Pelaksanaan
 pilkada
 di-  Pasal
 201A
 ayat
 3
 sudah

  sebut
bisa
ditunda
kembali
 membuka
ruang
penundaan

  sampai
 bencana
 non-alam
 tinggal
 sekarang
 fokus
 pe-
  dalam
 hal
 ini
 pandemi
 nanganan
 covid,
 keluarkan

  Covid-19
berakhir.
  perpu
terkait
adanya
kepala

           daerah
 yang
 habis
 masa

  "Dalam
 hal
 pemungutan
 jabatan
 gubernur,
 bupati

  s u a ra 
 s e r e n t a k 
 s e b a -  dan
walikota,
tutup
Radian.
  gaimana
 dimaksud
 pada

  a y a t 
 ( 2 ) 
 t i d a k 
 d a p a t
 Anggota
 Dewan
 Pembina

  d i l a k s a n a k a n , 
 p e m u -  Perkumpulan
 untuk
 Pemilu

  ngutan
suara
serentak  dan
Demokrasi
   1   2   3   4   5   6   7   8