Page 9 - EXPOSEMEDIA.ID - Edisi Senin, 14 September 2020

4 OPINI EXPOSEMEDIA
SENIN, 14 SEPTEMBER 2020
Gugatan Citizen Lawsuit
Pada Pilkada 2020
Oleh: Dr. Radian Syam, SH.MH
(Pengamat Kepemiluan, Pengajar FH Universitas Trisakti)
DI AWAL Pandemi dimana kita 2020, Tentang Perubahan Ketiga menyusun peraturan per- “ S e t i a p o r a n g , t a n p a
mempertanyakan bagaimana Atas Undang-Undang Nomor 1 undang-undangan yang telah diskriminasi, berhak untuk
dengan pelak-sanaan Pikada di Tahun 2015 Tentang Penetapan dimandatkan. memperoleh keadilan dengan
bulan Desember 2020, ada Peraturan Pemerintah Pengganti mengajukan permohonan,
beberapa opsi atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun Maka sebenarnya gugatan ini pengaduan dan gugatan dalam
pilkada tersebut yakni bulan 2 0 1 4 T e n t a n g P e m i l i h a n merupakan salah satu bentuk perkara perdata, pidana,
Desember 2020, maret 2021 dan Gubernur, Bupati, dan Walikota. kepedulian atau partisipasi usaha negara serta diadili
September 2021. m a s y a r a k a t ( c o m m u n i t y melalui proses peradilan yang
Pada pasal 201A ayat (3) dalam participation). bebas dan tidak memihak, sesuai
Dalam hal ini dalam beberapa hal pemungutan suara serentak dengan hukum acara yang
kesempatan saya secara pribadi sebagaimana dimaksud pada ”Jika kita juga melihat pada menjamin pemeriksaan yang
agar pemerintah fokus pada a y a t ( 2 ) t i d a k d a p a t Konsep Hak Asasi Manusia objektif oleh hakim yang jujur
percepatan penanganan untuk dilaksanakan, pemungutan (HAM) dimana juga telah jelas dan adil untuk memperoleh
mengatasi covid-19 karena suara serentak ditunda dan diatur pada Pembukaan UUD NRI putusan yang adil dan benar”;
Presiden pun telah mengatakan dijadwalkan kembali segera Tahun 1945 alinea ke-4; Pasal 1 Pasal 100 Undang-Undang No. 39
Keselamatan Rakyat adalah setelah bencana nonalam ayat (2): Kedaulatan berada Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
hukum tertinggi (Salus Populi sebagaimana dimaksud pada d i t a n g a n r a k y a t d a n S e t i a p o r a n g , k e l o
Suprema Lex). ayat (1) berakhir, melalui dilaksanakan menurut UUD; organisasi politik, organisasi
m e k a n i s m e s e b a g a i m a n a Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia masyarakat, lembaga swadaya
A t a s h a l i t u m a k a s a y a dimaksud dalam pasal 122A. adalah negara hukum; Pasal 28D masyarakat, atau lembaga
menyampaikan 7 hal yang sangat Ayat (1) UUD 1945: Setiap orang kemasyarakatan lainnya, berhak
penting jika tetap melaksanakan Undang-undang Nomor 48 Tahun berhak atas pengakuan, jaminan, b e r p a r t i s i p a s i d a l a m
P i l k a d a S e r e n t a k b u l a n 2 0 0 9 t e n t a n g K e k u a s a a n perlindungan dan kepastian lindungan, penega
Desember 2020 di tengah kondisi Kehakiman juncto Undang- h u k u m y a n g a d i l s e r t a pemajuan hak asasi manusia.
pandemi Covid-19 yang masih undang Nomor 4 Tahun 2004 perlakukan yang sama di
belum kita ketahui kapan akan tentang Kekuasaan Kehakiman hadapan hukum; Pasal 28I Ayat Maka jelas aturan yang telah
berakhir. Pasal 28 ayat (1) mengatakan (4) UUD 1945: Perlindungan, diatur pada UUD NRI 1945 serta
bahwa “hakim wajib menggali, pemajuan, penegakkan dan UU merupakan pembatasan
Ketujuh catatan tersebut yakni: mengikuti dan memahami nilai- pemenuhan hak asasi manusia t e r h a d a p t i n d a k a n
1) Bahwa akan berpotensi pada nilai hukum dan rasa keadilan adalah tanggung jawab negara pemerintahan dan meletakan
perpan-jangan masa tanggap yang ada dalam masyarakat. terutama pemerintah; Pasal 4 kewajiban terhadap tindakan
darurat kesehatan, karena Kemudian kita lihat hari dimana Undang-Undan g No. 39 Tahun pemerintah terhadap individu-
kondisi yang hingga kini masih setiap harinya angka yang positif 1999 Tentang Hak Asasi Manusia: individu. Gugatan Citizen
belum menentu. Tahapan akan covid-19 terus meningkat, Lawsuit membawa hak dasar
aktif kembali di bulan Juni 2020, bahkan KPU telah merilis ada 59 “Hak untuk hidup, hak untuk setiap warga negara.
di mana tahapan itu ada yang paslon yang telah mendaftar ke tidak disiksa, hak kebebasan
melibatkan ratusan dan/atau KPU dari hasil pemeriksaan swab pribadi, pikiran dan hati nurani, Namun jika dalam hal ini tidak
ribuan orang. Maka opsi ini dinyatakan positif Covid-19, hak beragama, hak untuk tidak ada keputusan atas penundaan
sangat berisiko pada kualitas belum lagi ada Ketua KPU Riau diperbudak, hak untuk diakui tahapan pilkada dimana para
pelaksanaan pilkada serentak yang Positif Covid-19. sebagai pribadi dan persamaan pihak telah meminta agar
y a n g t i d a k m a k s i m a l d i - di hadapan hukum, dan hak ditunda termasuk dari Komnas
karenakan tahapan yang sangat Asas dasar utama yang penting untuk tidak dituntut atas dasar HAM, maka dapat diajukan
padat di mana setiap daerah adalah asas point d'interet point hukum yang berlaku surut upaya hukum dengan Perbuatan
memiliki karakter yang berbeda. d'action, yang berarti bahwa adalah hak-hak manusia yang M e l a w a n H u k u m d e n g a n
barangsiapa yang mempunyai tidak dapat dikurangi dalam gugatan Citizen Lawsuit atau
2) Harmonisasi aturan, pasca kepentingan dapat mengajukan keadaan apapun dan oleh juga dikenal dengan Actio
Perppu No. 2 Tahun 2020 terbit, tuntutan hak atau gugatan. siapapun” Popularis adalah Gugatan Warga
KPU dan Bawaslu masing-masing Negara kepada Penyelenggara
harus mengeluarkan peraturan. Citizen Lawsuit dimaksudkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Negara yang tidak menjalankan
3 ) P e n g h i t u n g a n h a s i l untuk melindungi warga negara No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak kewajiban hukumnya untuk
rekapitulasi suara (kurang lebih dari kemungkinan terjadinya Asasi Manusia: “Setiap orang menyelenggarakan Negara
30 hari). 4) Perselisihan Hasil kerugian sebagai akibat dari berhak menggunakan semua sesuai dengan hukum yang
Pemilihan Umum (PHPU) di tindakan atau pembiaran (omisi) upaya hukum nasional dan berlaku. Setiap orang pada
Mahkamah Konstitusi RI. 5) dari negara atau otoritas negara. forum internasional atas semua dasarnya dapat mengajukan
Ko n d i s i a l a m p a d a b u l a n pelanggaran hak asasi gugatan apabila haknya
Desember atau akhir tahun. 6) Gugatan warga negara me- manusia yang dijamin dilanggar.
Persiapan SDM yang juga sangat rupakan upaya melindungi oleh hukum Indonesia
penting. warga negara dari kemungkinan dan hukum Interna- Dalam hal ini
terjadinya kerugian akibat sional mengenai pelaksanaan
7) Bahwa terkait anggaran yang tindakan pembiaran dari negara hak asasi manusia Pilkada di tengah
juga membutuhkan waktu dalam atau otoritas negara. yang telah diterima Pandemi Covid-
p e n c a i ra n s e h i n g g a a k a n Negara Republik 19 yaitu hak
berpotensi pada tidak maksimal Gugatan warga negara juga Indonesia.” dasar warga
dalam melakukan pemanfaatan memberikan dasar kepada negara yaitu
anggaran. warga untuk menggugat negara Pasal 17 Undang- hak sehat.(*)
dan institusi peme-rintah yang Undang No. 39
Atas hal itu dengan situasi yang melakukan pelanggaran atau Tahun 1999 Tentang
tidak memungkin untuk tetap yang melakukan kegagalan Hak Asasi Manusia:
melanjutkan tahapan pilkada dalam pelaksanaan atau imple-
maka sangat bijak menunda mentasi Undang-undang.
d e n g a n r u a n g y a n g t e l a h
diberikan. Dimana pada UU No 6 Hal ini dapat berfungsi sebagai
Tahun 2020 tentang Penetapan kontrol sosial formal kepada
Peraturan Pemerintah Pengganti pemerintah dan pihak legislatif
Undang-Undang Nomor 2 Tahun untuk memperhatikan tugasnya