Page 2 - EXPOSEMEDIA.ID - Edisi Senin, 21 September 2020

2 BERITA UTAMA EXPOSEMEDIA
SENIN, 21 SEPTEMBER 2020
Lagi, NU-MUI Minta
Tunda Pilkada,
KPU Jalan Terus
EXPOSEMEDIA, JAKARTA — Setelah Perludem, Jusuf Kalla,
Komnas HAM, DPD RI dan beberapa elemen bangsa yang
meminta penundaan Pilkada. Kini Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama (PBNU) yang menyatakan sikap serupa.
PB NU menilai pandemi Covid-19 di dan pemerintah seharusnya Muncul pula fakta bahwa sejumlah
Indonesia telah mencapai tingkat diorientasikan pada pengentasan penyelenggara pemilu, baik di
darurat dan meminta Pelak- krisis kesehatan. tingkat pusat maupun daerah, serta
sanaan Pilkada Serentak 2020 para calon kontestan Pilkada di
ditunda. Upaya pengetatan Pembatasan sejumlah daerah positif Covid-19.
Sosial Berskala besar (PSBB) perlu
“Meminta kepada Komisi Pemilihan didukung dengan tetap berupaya "Pelaksanaan pilkada, sungguh pun
Umum (KPU) Republik Indonesia, menjaga kelangsungan kehidupan dengan protokol kesehatan yang
pemerintah dan Dewan Perwakilan ekonomi masyarakat. Sementara diperketat, sulit terhindar dari
Rakyat (DPR) Republik Indonesia pilkada, sebagaimana lazimnya konsentrasi orang dalam jumlah
untuk menunda pelaksanaan perhelatan politik, selalu identik banyak dalam seluruh tahapan-
tahapan Pilkada serentak tahun dengan mobilisasi massa. nya," tutur Said.
2 0 2 0 h i n g g a t a h a p d a r u ra t
kesehatan terlewati," ujar Ketua Said mengatakan, meskipun ada MAJELIS ULAMA INDONESIA
Umum PBNU Said Aqil Siroj, lewat pengetatan regulasi terkait penge-
siaran persnya yang rahan massa, tetapi nyatanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga
beredar luas di terjadi konsentrasi massa mengutarakan hal yang sama. MUI
medsos WAG ketika pendaftaran m e m i n t a a g a r p e m e r i n t a h ,
paslon di berbagai pimpinan partai politik, Komisi
kantor KPU beberapa Pemilihan Umum (KPU), dan Badan
waktu lalu. Hal ini Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk
Menurut Said, rawan menjadi klaster m e n g k a j i u l a n g p e l a k s a n a -
dengan adanya penularan virus corona. an Pilkada 2020, ungkap Sekretaris
pandemi Covid-19, Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama
prioritas utama Indonesia (MUI) Anwar Abbas
kebijakan negara melalui keterangan tertulisnya,
Minggu (20/9).
MUI berharap, pemangku kepen-
tingan tak memaksakan penye-
langgaraan pemilihan kepala
daerah tersebut.