Page 4 - EXPOSEMEDIA.ID - Edisi Senin, 21 September 2020

4 MENUJU PILKADA 2020 EXPOSEMEDIA
SENIN, 21 SEPTEMBER 2020
Pemerintah Siapkan
Dua Opsi Perppu Pilkada
di Tengah Pandemi
EXPOSEMEDIA, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito
Karnavian mengisyaratkan pemerintah sedang
menyiapkan dua opsi peraturan pemerintah pengganti
undang-undang (perppu) untuk perbaikan kepatuhan
terhadap protokol kesehatan atau perbaikan pada
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Komisioner KPU Kota Manado Divisi Peren-canaan Data dan Informasi, Gafur Subaer.
KPU Manado Menanti Dua opsi perppu ini menjadi perppu itu bisa mengatur
isyarat pilkada tidak akan tentang penegakan kepatuhan
Tanggapan Masyarakat Terkait ditunda. pencegahan dan penanganan
kepatuhan Covid-19," katanya.
DPS Yang Telah Diumumkan "Hal yang baru, kedua perppu
tersebut juga akan memuat Tito melanjutkan, "Apa saja yang
aturan terkait dengan pene- harus dilakukan, misal 3M+3T
gakan hukum atas pelanggaran dan seterusnya, kemudian
DPS Kota Manado: 327.739 orang pemilih yang terjadi selama pilkada penanganannya seperti apa,
berlangsung," kata Mendagri termasuk apa saja yang dilarang,
dalam seminar nasional yang b e r i k u t s a n k s i - s a n k s i
EXPOSEMEDIA, MANADO — Komisi Pemilihan Umum berlangsung secara daring, Ahad hukumnya.”
(KPU) Kota Manado mengumumkan sebanyak 327.739 (20/9).
orang masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kalau perppu itu dikeluarkan,
yang akan digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah Opsi perppu itu ada dua macam, kata dia, tentu akan mendapat
(Pilkada) serentak, 9 Desember 2020 mendatang. yakni perppu yang mengatur pertentangan dari masyarakat
keseluruhan mengenai masalah sipil, terutama yang perhatian
Covid-19, mulai pencegahan, terhadap masalah hak me-
327.739 orang pemilih ini "Nantinya akan ada formulir penanganan, hingga penegakan lakukan kegiatan berkumpul
tersebar di 11 Kecamatan, 87 tanggapan yang disediakan hukum. Opsi kedua, perppu dan menyampaikan pendapat di
Kelurahan dan 979 TPS se-Kota dalam bentuk Model A.1.A- spesifik hanya masalah protokol m u k a umum. P e me r i n t a h
Manado. KWK. masukan dan tanggapan Covid-19 untuk pilkada dan menyiapkan opsi kedua, yaitu
ini bisa dimasukan ke semua pemilihan kepala desa. perppu yang spesifik mengatur
KPU sendiri meminta agar tingkatan penyelenggara mulai khusus kepatuhan protokol
masyarakat mengecek ulang DPS dari PPS, PPK dan KPU Kota Mendagri mengatakan, peme- Covid-19 pada pilkada berikut
dan memberikan laporan, jika Manado," tutur Gafur. rintah akan mengatur sejauh sanksinya.
masih ada data yang bermasalah mana keterlibatan sentra
termasuk jika ada yang tidak Gafur juga mengingatkan agar p e n e g a k h u k u m t e r p a d u "Kami sudah menyiapkan juga
terdaftar. pihak yang memberi masukan (gakkumdu), meliputi Bawaslu, sanksi itu, di antaranya sanksi
dan tanggapan harus melam- Polri, dan Kejaksaan Agung administrasi dan pidana," kata
"PPS, PPK dan tentunya KPU pirkan dokumen pendukung dalam menjalankan penegakan Tito.
K o t a M a n a d o m e n e r i m a terhadap pemilih yang akan h u k u m t e r k a i t d e n g a n
masukan dan tanggapan dari ditanggapi berupa foto atau p e l a n g g a ra n - p e l a n g g a ra n Sanksi administrasi, secara
semua pihak, terkait dengan data copyan e-KTP, Kartu Keluarga protkes yang terjadi. Oleh karena perinci terbagi atas peringatan
DPS yang telah diumumkan ini. atau Surat Keterangan. itu, diharapkan penanganannya pertama, kedua, dan ketiga, hing-
Semua pihak, baik masyarakat, akan lebih objektif. ga terakhir adalah diskualifikasi
partai politik, pengawas pemilu Adapun tanggapan yang bisa pasangan calon. Ia mengutara-
dan lembaga lainnya, bisa diberikan oleh masyarakat Selama ini, kata Mendagri, kalau kan bahwa peringatan sampai
memberikan masukan dan diantaranya: penegakan hukum berasal dari dengan diskualifikasi itu harus
tanggapan," kata Komisioner - Pemilih yang telah memenuhi Satuan Polisi Pamong Praja melalui mekanisme sentra
KPU Kota Manado Divisi Peren- syarat tetapi belum terdaftar (Satpol PP) saja, terasa kurang gakkumdu.
canaan Data dan Informasi, dalam DPS maksimal efektivitasnya. Oleh
Gafur Subaer. - Pemilih sudah meninggal dunia sebab itu, keterlibatan institusi "Jadi, melalui pemeriksaan
- Pemilih tidak berdomisili di penegak hukum yang memiliki gakkumdu melibatkan Bawaslu,
Dikatakan Gafur, KPU Manado desa/kelurahan atau sebutan lain jejaring hingga ke daerah-daerah Polri, dan Kejaksaan. Dengan
m e n e r i m a m a s u k a n d a n tersebut perlu dilibatkan dalam men- demikian, penanganannya akan
tanggapan tersebut selama 10 - Pemilih terdaftar lebih dari 1 dukung kepatuhan terhadap lebih objektif, tidak sampai
hari, sejak Sabtu (19/9) hingga (satu) kali atau ganda protokol Covid-19. peraturan itu disalahgunakan
Senin (28/9) mendatang. - Pemilih terdaftar di DPS tetapi oleh oknum tertentu men-
sudah tidak lagi memenuhi "Ini perlu dasar hukum juga. diskualifikasi lawan politiknya,"
syarat sebagai Pemilih. (kum) Seandainya opsi perppu dibuat, kata Tito. (repb)