Page 7 - EXPOSEMEDIA.ID - Edisi Senin, 28 September 2020
P. 7

7              OPINI       EXPOSEMEDIA
                              SENIN,
28
SEPTEMBER
2020
        PKPU
13
Tidak
Bertaring
               Oleh:
Abdul
K
Tulusang
   PEKAN
lalu
20
September
2020
  Terkait
 lahirnya
 PKPU
 itu,
 Pada
Tanggal
23
September
2020
 Peringatan
Kepada
Paslon
yang

   Saya
 diundang
 oleh
 Kelompok
  penulis
 
 menilai,
 seyogyanya

 KPU
 telah
 mengeluarkan
 PKPU
 melanggar
 Protokoler
 Kese-
   Studi
 Demokrasi
 Indonesia
  pengaturan
lebih
 Ferm
 di
 level
 13
 2020
 sebagai
 
 perubahan
 hatan.
 Belum
 lagi
 yang
 mela-
   (KSDI)
 dalam
 acara
 diskusi
  UU
 dalam
 hal
 ini
 pemerintah
 PKPU
 10
 Tahun
 2020
 tentang
 kukan
 Eksekusi
 di
 lapangan

   Strategi
 Menurunkan
 Covid-19,
  bisa
mengeluarkan
PERPU.
  Kampanye
Pemilihan
Gubernur
 ialah
Pihak
Kepolisian.

   Menaikan
 Ekonomi.
 Salah
 Satu
  dan
 Wakil
 Gubernur,
 Bupati
 &

   Pematerinya
 adalah
 Menteri
  Sebab
perlu
ada
larangan
men-  Wakil
 Bupati
 Serta
 Walikota
 &
 Semestinya
 aturan
 Protokoler

   Dalam
 Negeri
 yakni
 Jenderal
  cegah
 kerumunan
 dan
 tidak
 Wakil
 Walikota,
 Sebagai
 acuan
 Kesehatan
 dalam
 pilkada
 itu

   P o l i s i 
 ( P u r n ) 
 P r o f . 
 D r s .
  kalah
 pentingnya
 ialah
 sanksi
 Hukum
 dalam
 pelaksanaan
 diatur
 dalam
 PERPU
 sehingga
   Muhammad
 Tito
 Karnavian,
  yang
bisa
memberikan
efek
jera
 Kampanye
 di
 Pilkada
 Serentak
 peraturan
 Pilkada
 bagi
 Paslon

   MA,
P.hD.
  kepada
 pelanggar
 protokoler
 Tahun
2020
di
270
daerah.  Yang
 melanggar
 ada
 efek

           kesehatan.
      jeranya.
(*)
   Dalam
dikusi
tersebut
Mendagri
  Kami
memandang
ada
problem

   menyinggung
 soal
 Pilkada
  Sepanjang
 di
 Undang-undang
 Fundamental
 dalam
 aturan

   Serentak
 Tahun
 2020
 di
 270
  tidak
 diatur
 terkait
 mekanisme
 tersebut,
apa
&
mengapa?
yakni

   Daerah.
Salah
satu
paparan
yang
  sanksi
 maka
 KPU
 tidak
 bisa
 Peraturan
 KPU
 No
 13
 Tahun

   menarik
 yakni
 tentang
 aturan
  memberikan
 sanksi
 efek
 jera.
 2020
 tidak
 memberikan
 Efek

   kampanye
 dimasa
 Pandemi,
  Misalnya
 pemotongan
 masa
 Jera
kepada
Paslon
yang
melang-
   beliau
 mengatakan
 bahwa
  kampanye,
 atau
 diskualifikas i
 gar
Protokoler
Kesehatan.

   aturan
 tersebut
 diperketat
  bagi
 pasangan
 calon
 yang

   hingga
bagi
Paslon
yang
melang-  m e l a n g g a r 
 P r o t o k o l e r
 Hal
 ini
 menandakan
 lemahnya

   gar
akan
diberikan
sanksi
yang
  Kesehatan.
  Hukum
yang
mengatur
pelang-
   berefek
jera
kepada
Paslon
baik
  garan
 dilakukan
 oleh
 Paslon

   Gubernur,
 Bupati
 dan
 juga
  Hal
 itu
 tidak
 diterapkan
 sebab
 dalam
 Pesta
 Dokrasi
 Pilkada

   Walikota.
Menurut
Prof
Tito
ada
  dalam
 UU
 atau
 PKPU
 13/2020
 Serentak
di
270
Daerah.

   dua
 model
 yang
 bisa
 diatur
  tidak
 diatur.
 Dalam
 UU
 sanksi

   apakah
melalui
PERPU
ataukah
  diskualifikasi
 hanya
 diberikan
 Bawaslu
hanya
diberikan
kewe-
   Melalui
PKPU.  kepada
 Politik
 Uang
 saja
 tidak
 nangan
 Memberikan
 Sanksi

           untuk
yang
lainnya.
  Administrasi
dan
Surat

        Faktor
Kawin
Mawin
Bikin

     Politik
Identitas
Tak
Laku
Dijual
            EXPOSEMEDIA,
MANADO
—
Pengamat
politik
sekaligus
akademisi
Unsrat,
punya

            alasan
sendiri
tentang
politik
identitas.
Dia
meyakini,
politik
identitas
tak
akan
laku

                 bila
dijadikan
jualan
di
Pilkada
Manado
atau
Sulut.
            Menurut
 Liando,
 faktor
 kawin
  Bisa
karena
pertimbangan
satu
 terpaksa
 memilih
 karena

            mawin
 ataupun
 faktor
 lain
 profesi.
 Dokter
 atau
 jurnalis
 keadaan.
            menjadi
salah
satu
sebabnya.  akan
pilih
sesamanya.
                            Dan
paling
akhir
adalahpemilih

            Hal
 itu
 terungkap
 dalam
 Focus
 Selanjutnya
 pemilih
 sosiologis.
 tragis.
 Mereka
 ini
 memilih

            Group
 Discussion
 (FGD)
 yang
 Untuk
 kategori
 ini,
 seseorang
 karena
 terpaksa
 atau
 dipaksa

            digagas
POKDEM
dan
Jurnalis’M,
  memilih
 lantaran
 kesamaan
 oleh
 kekuatan
 penguasa.

            J u m a t 
 ( 2 6 / 9 ) 
 a k h i r 
 p e k a n
 identitas.
 Kesamaan
 aliran
 di
 Karena
 mereka
 bergantung

            kemarin.  organisasi.
 Jadi
 condong
 ke
 nasibnya
kepada
penguasa.
                    hubungan
 emosional.
 Bisa

    Pengamat
politik
dan
  Secara
 detil,
 Liando
 merinci
 agama,
 suku,
 etnis
 atau
 sama
 “Lima
kategori
ini
bisa
lahir
dan

                    daerah
asal.
            ragam
 prilaku
 pemilih
 yang
 se-
                            mati
 kapan
 pun.
 Misalnya

    Akademisi
Unsrat,
  lalu
 muncul
 dalam
 setiap
  pemilih
politis
bisa
jadi
apatis.

    Dr.
Ferry
Daud
Liando  momentum
Pilkada.
  Ada
juga
pemilih
apatis.
Pemilih
 Pemilih
tragis
akan
hilang
jika

                    kategori
ini
adalah
mereka
yang
 tidak
 ada
 kepentingan
 in-
            Diantaranya
 pemilih
 politis,
 tidak
 peduli,
 lantaran
 tidak
 cumbent.
Dan
biasanya
pemilih

            sosiologis,
Apatis.
Pragmatis
dan
 memberi
dampak
apa-apa.  sosiologis
 ada
 di
 kota
 seperti

            Tragis.         Manado,”
tuturnya.


                    Biasanya
akan
memilih
dengan

            Pemilih
 politis
 menurutnya,
 pertimbangan.
 Mereka
 sangat
 Karena
 itu,
 Liando
 meyakini

            adalah
 prilaku
 pemilih
 yang
 kritis.
 Tidak
 mudah
 percaya,
 politik
 identitas
 tidak
 akan

            memilih
 calon
 tertentu
 karena
  akibat
trauma
masa
lalu.
Masih
 berdampak
 besar
 karena

            kesamaan
kepentingan.  menurut
 Liando,
 pemilih
 sosiocultur
pemilih
Sulut
tidak

                    selanjutnya
 adalah
 pemilih
 terlalu
heterogen,
kawin
mawin

            Pemilih
 merasa
 calon
 mampu
 pragmatis.
 Yaitu
 pemilih
 yang
 atau
sebab
lainnya.
(rin/*)
            mewujudkan
 program
 yang
 memilih
calon
tertentu
karena

            sesuai
kepentingannya.  imbalan
jangka
pendek
atau

   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12