Page 6 - EXPOSEMEDIA.ID - Edisi Kamis, 21 Januari 2021

6 NASIONAL EXPOSEMEDIA
KAMIS, 21 JANUARI 2021

MK Putus Perkara
Perselisihan Pilkada
Paling Lama 24 Maret
EXPOSEMEDIA, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) meregistrasi 132 permohonan perkara
perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) dan akan memulai sidang pendahuluan
pada 26 Januari 2021.
K mempunyai waktu 40 "Dengan demikian 132 permoho- Kepala Bagian Humas dan Kerja
hari untuk menyelesaikan nan tersebut secara resmi telah Sama Dalam Negeri MK, Fajar Lak-
Mdan memutus seluruh per- menjadi perkara sehingga wajib sono, melalui pesan singkat pada
kara tersebut sejak diregistrasi. untuk diproses pada tahapan Selasa (19/1) lalu menerangkan,
"Artinya paling lama pada 24 selanjutnya," jelasnya. permohonan perselisihan hasil
Maret 2021 seluruh perkara perse- Untuk itu, sesuai dengan tahapan pemilihan kepala daerah yang
lisihan hasil pilkada sudah harus yang berlaku, sidang pendahuluan terdaftar secara sistem dua kali
diputus," kata Ketua MK Anwar akan digelar mulai Selasa 26 Januari adalah sengketa pemilihan Kabu-
Usman dalam Sidang Pleno Khusus 2021 mendatang. paten Pegunungan Bintan, Kepu-
Laporan Tahunan 2020 yang dilak- Dia menjelaskan, berdasarkan lauan Aru, dan Mamberamo Raya.
sanakan secara virtual, Kamis ketentuan pula, mahkamah harus Dengan begitu, MK meregistrasi
(21/1). menyelesaikan dan memutus sebanyak 132 perkara sengketa hasil
Anwar mengatakan, ada tiga seluruh perkara tersebut paling Pilkada 2020. Perkara terdiri dari
kategori dari 136 permohonan yang lama 40 hari kerja sejak diregistrasi. sengketa pemilihan gubernur
diajukan ke MK. Kategori itu, yakni Anwar menerangkan, MK telah sebanyak tujuh perkara, bupati 112
permohonan perkara perselisihan menangani perkara perselisihan perkara dan wali kota 13 perkara.
hasil pemilihan gubernur dan hasil pilkada sejak lebih dari satu Sementara itu, sidang pada
wakilnya, bupati dan wakilnya, dasawarsa yang lalu. MK ia sebut tanggal 26-29 Januari 2021 beragen-
serta wali kota dan wakilnya. sudah punya pengalaman, namun dakan pemeriksaan pendahuluan
Untuk perkara perselisihan hasil yang akan dijalani kali ini berbeda untuk mengecek kelengkapan dan
pemilihan gubernur dan wakilnya dari biasanya. kejelasan materi permohonan serta
ada tujuh permohonan. Kemudian "Ini menjadi kali pertama bagi pengesahan alat bukti.
perkara peselisihan hasil pemilihan mahakamah penanganan perselisi- Pada sidang pendahuluan itu,
bupati dan wakilnya terdapat 115 han hasil pilakda dilakukan di masa pihak terkait pun akan ditetapkan
permohonan. pandemi. Sudah barang tentu akan oleh majelis hakim. Selanjutnya,
Lalu sisanya, merupakan perka- timbul tantangan-tantangan pada tanggal 1-11 Februari 2021 MK
ra perselisihan wali kota dan tersendiri," jelas Anwar. mengagendakan untuk melakukan
wakilnya. MK kemudian hanya Sebelumnya, sebanyak empat sidang pemeriksaan dan rapat
meregistrasi 132 permohonan pada permohonan perselisihan hasil permusyawaratan hakim (RPH).
18 Januari 2021 lalu karena ada satu pemilihan kepala daerah tidak Sidang pengucapan putusan sela
permohonan yang ditarik kembali diregistrasi karena dicabut dan ter- akan dilakukan pada tanggal 15-16
sebelum dilakukan perbaikan dan daftar dua kali. Permohonan yang Februari 2021 dan sidang putusan
memenuhi kelengkapan permo- dicabut kembali oleh pemohonnya pada 19-24 Februari 2021 disertai
honan. Kemudian ada tiga permo- berasal Kota Magelang karena ada penyerahan salinan putusan kepada
honan lainnya yang merupakan dua akta pengajuan permohonan pemohon, KPU, pihak terkait, dan
permohonan ganda. pemohon (Ap3). Bawaslu. (rep/red)