Page 6 - EXPOSEMEDIA.ID -- Edisi Rabu, 17 Juni 2020
P. 6
EXPOSE
6 NASIONAL rabu, 17 JuNI 2020
MEDIA
Focus Covid 19, san, untuk meminta DPr menunda pembaha-
“Pemerintah kemudian mengambil keputu-
sannya. Karena memang pemerintah ingin fokus
Wapres Minta kepada penanganan COVID-19 dan dampaknya,
termasuk masalah sosial dan ekonomi dalam
rangka upaya melakukan pemulihan ekonomi
nasional,” ujar Ma’ruf dalam konferensi persnya,
Selasa (16/6).
Minta DPR temuan dengan Menteri Koordinator Politik Hu-
Sebelumnya, Ma’ruf telah melakukan per-
kum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud
MD, Sekjen Pb Nu Faizal Zaini, Sekretaris umum
PP Muhammadiyah abdul Mu’ti, perwakilan
Tunda Bahas Pimpinan MuI Marsudi Suhud dan buya basri
barnanda. Pertemuan dilakukan di rumah Dinas
Wapres pada pukul 19.00 hingga 20.50 WIb.
Ma’ruf mengatakan, permintaan penundaan
ini dilakukan setelah memperhatikan berbagai
RUU HIP tanggapan terhadap ruu tersebut. Menurutnya,
keputusan pemerintah ini juga didukung oleh
MuI, Nu dan Muhammadiyah.
“Pemerintah meminta kepada DPr untuk
menunda, setelah pemerintah membahas, mem-
perhatikan berbagai tanggapan terhadap rancan-
gan undang-undang HIP,” kata Ma’ruf.
EXPOSEMEDIA, JAKARTA - Wakil “alhamdulillah keputusan pemerintah dapat
Presiden Ma’ruf amin meminta pemba- respons dari MuI, Nu, dan Muhammadiyah. oleh
karena itu kami sampaikan terimakasih, dan
hasan ruu Haluan Ideologi Pancasila semoga respons ini juga direspons sama oleh juga
(HIP) yang merupakan ruu usulan DPr ormas yang lain,” sambungnya.
Pada kesempatan yang sama Menkopolhukam
ditunda. Ma’ruf amin menyebut saat Mahfud MD mengatakan, ruu HIP merupakan
ini pemerintah fokus pada penanganan inisiatif DPr dan pemerintah belum berencana
COVID-19 dan pemulihan ekonomi. membahas. Dia meminta agar DPr mendengar-
kan aspirasi masyarakat terkait ruu HIP.
“Pemerintah menyatakan bahwa ruu HIP itu
adalah usul inisiatif DPr. Oleh sebab itu pemerin-
tah belum ada rencana membahasnya, dan men-
yatakan menunda pembahasannya. agar dalam
proses pembahasannya atas perlu atau tidaknya,
pemerintah minta DPr untuk mendengar aspira-
si masyarakat, banyak berdialog dengan berbagai
komponen masyarakat terutama ormas-ormas
keagamaan,” kata Mahfud.
“Ini produk proses legislasi yang berjalan,
maka pemerintah minta menunda, pemerintah
nggak bisa mencabut karena urusan lembaga
legislatif,” pungkasnya.(dtc/*)
KH Ma’ruf Amin (foto:istimewa)
