Page 6 - EXPOSEMEDIA.ID -- Edisi Rabu, 1 Juli 2020

EXPOSE
6 NASIONAL rabu, 1 JulI 2020
MEDIA

Anggaran Kesehatan Rp 87 T, UHDOLVDVL LQVHQWLI ȴVNDO panjang sehingga mem-
untuk sektoral dan pe-
butuhkan waktu untuk
merintah daerah sebesar
ah,” ucapnya. alasan lain
4,01 persen, uMKM 22,74 proses transfer ke daer-
persen, dan insentif usa- keterlambatan penyaluran
ha 10,14 persen. Sedang- adalah lambatnya persetu-
kan untuk pembiayaan juan daftar isian pelaksa-
Baru Cairkan koperasi belum terealisasi naan anggaran (DIPa) oleh
Rp 4 T tif pembiayaan korporasi kan, Kadir menyatakan
sepeser pun. ”untuk insen-
Kemenkeu.
agar makin memudah-
masih penyelesaian skema
bahwa Kemenkes telah
dukungan dan regulasi,
serta infrastruktur pen-
dukung untuk operasion- merevisi peraturan men-
teri kesehatan (permenk-
EXPOSEMEDIA, JAKARTA – Kejengkelan Presiden Joko Widodo alisasi,” terang mantan es). Permenkes sebelumn-
direktur pelaksana bank
ya, yakni nomor 278 tahun
terhadap kinerja para menteri tidak lepas dari serapan anggaran Dunia tersebut. 2020, menyatakan bahwa
yang masih rendah. Padahal, penanganan pandemi Covid-19 me- Sementara itu, Kepala YHULȴNDVL GDWD GDUL IDVLOL-
merlukan tindakan ekstracepat. Termasuk dalam hal penyerapan badan Pengembangan dan tas layanan kesehatan dan
anggaran. Jajaran pembantu presiden pun mengakui adanya se- Pemberdayaan Sumber dinas kesehatan daerah
menjadi wewenang Ke-
Daya Manusia (PPSDM)
jumlah kendala di lapangan. Kemenkes abdul Kadir menkes. Namun, setelah
angkat bicara soal insentif direvisi, kewenangan itu
nakes. Dia menuturkan, dilimpahkan ke dinas kes-
secara keseluruhan pe- ehatan di tiap kabupaten
Menteri Keuangan Sri sentif harus didata dulu. Menurut dia, masih ban- merintah menganggarkan dan provinsi.
Mulyani menyebut real- Kemudian, data tersebut yak yang belum diproses insentif bagi nakes sebesar ”Kemenkes juga akan
isasi insentif untuk sektor GLYHULȴNDVL .HPHQNHV YHULȴNDVL GL UXPDK VDNLW rp 5,6 triliun. Dana itu PHPYHULȴNDVL XVXODQ GDUL
kesehatan baru 4,68 pers- Setelah Kemenkes Meski demikian, perem- tidak seluruhnya dikelola KKP (kantor kesehatan
en dari alokasi rp 87,55 menyatakan data itu puan yang akrab disapa Kemenkes. Sebesar rp 3,7 pelabuhan, red), labora-
triliun. atau baru sekitar rp klir, daftar nama mereka ani itu tidak memerinci triliun dikelola Kemenkeu. torium, dan bTKl (balai
4,09 triliun. Insentif untuk akan diserahkan kepada serapan insentif bidang Sisanya yang rp 1,9 triliun teknik kesehatan lingkun-
tenaga kesehatan termasuk Kemenkeu. berdasar data kesehatan. dikelola Kemenkes. gan, red),” katanya.
di dalamnya. Dia menya- itulah Kemenkeu akan ”Masih terjadi gap Kadir menambahkan, Sedangkan untuk nakes
takan, penyaluran insentif mencairkan anggaran antara realisasi keuangan insentif nakes yang dike- di rumah sakit, Kemenkes
untuk tenaga kesehatan melalui revisi keputusan GDQ ȴVLN 6HKLQJJD SHUOX lola Kemenkeu digelontor- KDQ\D DNDQ PHPYHULȴNDVL
(nakes) terkendala admin- menteri keuangan. Sebe- percepatan proses admin- kan melalui dana transfer usulan pembayaran insen-
LVWUDVL GDQ YHULȴNDVL \DQJ lum ada data, Kemenkeu istrasi penagihan,” papar daerah dalam bentuk tif nakes dari rS vertikal,
kaku. tidak punya dasar untuk ani dalam rapat dengar dana tambahan bantuan rS TNI dan Polri, rS daru-
Pada prinsipnya, alur mencairkan karena siapa pendapat bersama Komi- operasional kesehatan rat, serta rS swasta.
pencairan anggaran di saja penerimanya belum si XI DPr kemarin (29/6). (bOK). Sedangkan dana Kemarin presiden
Kemenkeu tidak rumit. diketahui. Kemudian, realisasi yang dikelola Kemenkes kembali menekankan
Yang paling penting, ada Pemerintah juga insentif untuk perlindun- tak hanya untuk insentif, agar para pembantunya
data yang diserahkan menemui kendala da- gan sosial tercatat 34,06 tetapi juga untuk santunan tidak bekerja secara linier
Kemenkes. Pertama, lam mengucurkan biaya persen dari total dana rp kematian nakes. Jumlahn- semata. ’’Saya minta ada
seluruh nakes yang ikut klaim perawatan pasien. 203,9 triliun. atau sekitar ya rp 60 miliar. terobosan yang bisa dilihat
menangani Covid-19 dan rp 69,44 triliun. ber- Dana rp 1,9 triliun oleh masyarakat,’’ ujarnya
akan mendapatkan in- dasar catatan Kemenkeu, yang dikelola Kemenk- dalam ratas rutin evaluasi
kinerja program bantuan es sampai saat ini telah penanganan Covid-19.
sosial cukup optimal. dibayarkan rp 226 miliar. Terobosan itu diharapkan
Pemerintah juga su- Pembayaran itu ditujukan betul-betul berdampak
dah membayar kompen- bagi 25.311 orang nakes pada percepatan penanga-
sasi atas diskon listrik atau 30 persen dari target. nan pandemi. Tidak datar-
kepada PlN. Hanya, ”Ini dari target 78.472 datar saja.
realisasi insentif dari pro- orang tenaga kesehatan,” Misalnya, dengan
gram kartu prakerja dan ungkapnya. menambah personel
bantuan langsung tunai Sedangkan dana tenaga medis dari pusat
(blT) dana desa masih santunan kematian telah untuk provinsi-provinsi
relatif rendah. Penyebab- dibayarkan sebesar rp di luar DKI Jakarta yang
nya, masih ada data yang 14,1 miliar kepada 47 menunjukkan tren perse-
tumpang-tindih. penerima. baran yang masih tinggi.
Selain itu, lanjut ani, Menurut dia, keter- Kemudian, bantuan pera-
lambatan pencairan dana latan yang lebih banyak.
disebabkan terlambatnya Semuanya dikontrol di
usulan pembayaran tun- level provinsi. Kalau
jangan nakes dari fasilitas bekerjanya masih datar,
layanan kesehatan dan tidak akan ada pergerakan
dinas kesehatan daerah. \DQJ VLJQLȴNDQ
Sebelum dikirim ke Kemen- Dia juga meminta agar
kes, usulan tersebut harus pencairan imbursement
GLYHULȴNDVL VHFDUD LQWHUQDO untuk pelayanan kesehatan
”alurnya terlalu yang berkaitan dengan
Covid-19 dipercepat. ’’Jan-
gan sampai ada keluhan,’’
tegasnya. Misalnya, tenaga
medis yang meninggal,
santunan harus keluar
begitu yang bersangkutan
tiada. Prosedur di Kemen-
kes harus betul-betul bisa
dipotong. Kalau peraturan
menteri berbelit, diseder-
hanakan.
Intinya, semua hal
yang memerlukan pem-
bayaran harus dipercepat
pencairannya. baik klaim
rumah sakit, insentif tenaga
medis, maupun petugas
lab. ’’Kita nunggu apa lagi,
anggarannya sudah ada,’’
lanjut Jokowi.(jpos/*)