Page 4 - EXPOSEMEDIA.ID - Edisi Selasa, 4 Agustusi 2020

4 MENUJU PILKADA 2020 EXPOSEMEDIA
SELASA, 4 AGUSTUS 2020

KPU Tak Bisa Ubah
Ambang Batas Pencalonan
di Pilkada 2020
EXPOSEMEDIA, JAKARTA — Komisioner KPU RI I Dewa calon kepala daerah dalam
Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan tidak bisa Pilkada diturunkan untuk
mengubah persyaratan ambang batas pencalonan pada menghadirkan banyak calon
Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 karena hal itu yang dapat dipilih masyarakat.
telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang Pilkada. "Kita malah yang inisiator dari
awal-awal. Artinya dengan
I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi persen dari jumlah kursi DPRD. diturunkannya ambang batas
menjelaskan hal tersebut Selain itu pencalonan juga bisa persyaratan pencalonan kepala
terkait adanya usulan agar dilakukan dengan 25 persen daerah akan makin membuka
ambang batas pencalonan dari akumulasi perolehan suara peluang kepada para kandidat
untuk Pilkada agar diturunkan. sah dalam pemilihan umum calon bupati, wali kota dan
"Kalau dalam konteks Pilkada anggota DPRD di daerah yang gubernur," kata Guspardi.
2020 ketentuannya diatur bersangkutan.
dalam pasal 40, UU No 10 Tahun Guspardi tidak menyebutkan
2016. S e l a m a u n d a n g - u n d a n g secara pasti penurunan angka
tersebut tidak direvisi sampai ambang batas pencalonan
Jika undang-undangnya tidak sebelum hari pemilihan pada 9 Pilkada. Namun persyaratan
dilakukan perubahan maka Desember 2020 mendatang, yang disebutkan dalam UU
KPU tidak bisa mengubah menurut Dewa, maka syarat Pilkada sebesar 20 persen
syarat ambang batas Pilkada ambang batas yang dipakai d i n i l a i ny a t e r l a l u b e ra t
2020, sebab jangan sampai tetap seperti yang diatur dalam sehingga memunculkan potensi
n a n t i K P U d i n y a t a k a n UU No 10 Tahun 2016. seorang kandidat memborong
melanggar undang-undang," dukungan.
kata dia, Senin, 3 Agustus 2020. "Jadi tentu KPU berpegangan
pada undang-undang, mungkin Ia menilai praktik borong
Dalam undang-undang tentang dilakukan perubahan jika dukungan itu tetap dilakukan
pemilihan gubernur bupati dan undang-undangnya diubah," maka ada potensi munculnya
wali kota itu mengatur bahwa ucapnya. s e o r a n g k a n d i d a t a k a n
partai politik atau gabungan melawan kotak kosong dan itu
parpol dapat mendaftarkan Sebelumnya, Anggota Komisi II tidak baik bagi pendidikan
pasangan calon jika telah DPR RI Fraksi PAN Guspardi politik di Indonesia. (temp)
m e m e n u h i p e r s y a r a t a n G a u s m e n g u s u l k a n a g a r
perolehan paling sedikit 20 ambang batas pencalonan