Page 5 - EXPOSEMEDIA.ID - Edisi Selasa, 4 Agustusi 2020

5 MENUJU PILKADA 2020 EXPOSEMEDIA
SELASA, 4 AGUSTUS 2020
Selain soal Kampanye,
KPU Bakal Ubah 2 Aturan Ini
di Pilkada 2020
EXPOSEMEDIA, JAKARTA - Tidak hanya Peraturan kampanye, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga berencana akan
mengubah dua peraturan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak
2020. Rencana perubahan aturan ini berkaitan dengan perkembangan pandemi Covid-19 yang masih melanda di
Tanah Air.
"Ada tiga rancangan perubahan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Kota dan Wakil Wali Kota. ini menyampaikan bahwa
PKPU yang diajukan ke DPR untuk Tentang Perubahan Ketiga Atas rancangan perubahan PKPU ini
dikonsultasikan," kata Komisioner Peraturan Komisi Pemilihan Mengingat, saat ini DPR masih dilandasi oleh banyaknya
KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Umum Nomor 3 Tahun 2017 d a l a m m a s a r e s e s , d i a masukan dari sejumlah pihak
Sandi saat dihubungi wartawan, Tentang Pencalonan Pemilihan menyampaikan bahwa KPU pun terkait pelaksanaan Pilkada
Senin (3/8/2020). Gubernur Dan Wakil Gubernur, hanya menunggu jadwal rapat s e r e n t a k 2 0 2 0 d e n g a n
B u p a t i D a n Wa k i l B u p a t i , dengar pendapat (RDP) yang mencermati kondisi terkini
Raka menyebutkan, ketiga PKPU Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil sudah dijadwalkan oleh Komisi II perkembangan Covid-19.
tersebut di antaranya; PKPU Wali Kota. DPR."Semoga bisa dilaksanakan
nomor 5 Tahun 2017 tentang dana dalam waktu dekat. Nanti kalau "Dalam beberapa hal tentu
kampanye Pemilihan Gubernur Serta, PKPU Nomor 4 Tahun 2017 p e m b a h a s a n a k a n k a m i disesuaikan dengan kondisi
dan Wakil Gubernur, Bupati dan tentang Kampanye Pemilihan infokan," ujarnya. pandemi. Ya salah satunya
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Gubernur dan Wakil Gubernur, tentang pengaturan kampanye
dan Wakil Wali Kota. Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Mantan Ketua KPU Provinsi Bali m e l a l u i m e d i a s o s i a l , "
pungkasnya. (0Z)
KPU Diminta Lindungi
Data Pemilih di Pilkada 2020
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni meminta Komisi
Pemilihan Umum (KPU) untuk melindungi data pemilih di Pilkada serentak 2020.
Hal itu diungkapkannya menyusul katanya, alangkah lebih baik jika
adanya sorotan Badan Pengawas tetap disembunyikan sebagian.
Pemilu (Bawaslu) terhadap
pencantuman Nomor Induk "Toh untuk mengecek validitas
Ke p e n d u d u k a n ( N I K ) p a d a pemilih, kebenaran pemilih yang
formulir C-6 atau undangan hadir, bisa pakai e-KTP," ujarnya.
mencoblos yang terbuka dan
dapat terlihat oleh orang lain. Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI
Muhammad Afifuddin mengkritik
Titi mengusulkan agar KPU pencantuman NIK secara terbuka
melakukan sensor terhadap digit pada formulir C-6. Dia khawatir,
nomor pada NIK pemilih. Hal ini NIK yang terbuka seperti itu akan
penting dalam rangka melindungi membahayakan data pemilih. (0z)
keamanan data pemilih tersebut.
Sebab, jika NIK yang tercantum
dalam formulir C-6 itu masih
dalam keadaan terbuka, maka
berpotensi disalahgunakan oleh
orang lain."Akan bisa lebih
melindungi pemilih jika memang
dibintangi (NIK Pemilih)," kata Titi
saat dihubungi wartawan, Senin
(3/8/2020).
Ia memahami alasan mengapa
KPU tak merahasiakan sebagian
digit nomor NIK lantaran formulir
t e r s e b u t m e m a n g h a n y a
diperuntukkan bagi pemilih dan
j u g a s a l a h s a t u c a ra a g a r
m e m u d a h k a n K e l o m p o k
Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS) dalam melakukan validasi
kehadiran pemilih. Akan tetapi,