Page 6 - EXPOSEMEDIA.ID - Edisi Rabu, 12 Agustus 2020

6 NASIONAL EXPOSEMEDIA
RABU, 12 AGUSTUS 2020
Kekerasan Seksual
di Indonesia Itu Jadi
Fenomena Gunung Es
EXPOSEMEDIA, JAKARTA - Pelaksana
Harian Deputi Perlindungan Hak
Perempuan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
(KPPPA) Ratna Susianawati mengatakan
k a s u s k e k e r a s a n s e k s u a l y a n g
mengemuka di media adalah fenomena
gunung es.
"Kekerasan seksual adalah fenomena
gunung es. Banyak yang terjadi tetapi
tidak berani melapor. Banyak kasus yang
mungkin lebih besar tetapi tertutup,"
katanya di Jakarta, Selasa (11/8).
Begitu juga, kata dia, seperti halnya kasus
kekerasan seksual "fetish" jarik yang
sempat viral di media sosial selama
beberapa waktu.
Kasus tersebut mencuat setelah ada salah
satu korban yang berani mengungkap
melalui media sosial dan diduga terdapat
beberapa korban lain yang memilih
untuk tidak bersuara.
Kemendagri Pastikan Ratna mengatakan kasus "fetish" jarik
tersebut merupakan penyimpangan
seksual. Kasus-kasus kekerasan seksual
yang di luar nalar umum juga harus
Pangkas Jabatan Eselon IV d i a n t i s i p a s i u n t u k m e l i n d u n g i
masyarakat, tidak hanya perempuan
karena faktanya laki-laki pun bisa
menjadi sasaran kekerasan seksual.
" K a s u s i n i s e m a k i n m e n d o r o n g
R a n c a n g a n U n d a n g - U n d a n g
EXPOSEMEDIA, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Penghapusan Kekerasan Seksual
memastikan, akan memangkas jabatan eselon IV pada Dinas Penanaman Modal disahkan untuk menjadi payung hukum
dalam penanganan kekerasan seksual
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) seluruh pemerintah daerah di dari hulu hingga hilir meliputi
Indonesia. pencegahan, penanganan, pemulihan
Demikian diungkapkan Lantaran masih tahap Reformasi Birokrasi (Kemen korban, dan penegakan hukum yang bisa
menimbulkan efek jera," katanya.
Direktur Jenderal Otonomi pertama, penyederhanaan PANRB) bahwa penye-
Daerah Kemendagri Akmal birokrasi serupa sangat derhanaan birokrasi tak Dari sisi pencegahan, Ratna menilai
Malik dalam rapat koor- terbuka untuk dilakukan a k a n m e n y e b a b k a n ketahanan keluarga memiliki peran
d i n a s i p e ny e d e r h a n a - pada jabatan-jabatan lain penghasilan ASN di daerah penting dalam mencegah seseorang
untuk menjadi pelaku kekerasan
an birokrasi secara daring, y a n g d i n i l a i p e r l u yang terdampak berkurang. seksual.Dalam kasus "fetish" jarik yang
Selasa (11/8/2020). dipangkas. viral, kata dia, pelaku mengaku sebagai
Adapun jumlah jabatan mahasiswa perguruan tinggi di Jawa
“Penyederhanaan (birok- Menurut Akmal, penye- p e n g a w a s y a n g a k a n T i m u r y a n g s e d a n g m e l a k u k a
rasi)diarahkan kepada derhanaan birokrasi tidak dialihkan menjadi jabatan penelitian. Bila pengakuan itu benar,
berarti pelaku adalah seseorang yang
pejabat pengawas eselon IV bisa dilakukan satu tahap fungsional di tahap pertama berpendidikan tinggi.
di DPMPTSP," ujar Akmal.” s a j a k a r e n a b i s a m e - ini sebanyak 21.954 jabatan
nimbulkan turbulensi besar atau 8,15 persen. "Keluarganya mungkin juga tidak tahu
pelaku seperti itu. Mungkin di rumah
Mengapa eselon IV? Karena dalam tata kelola birokrasi bersikap baik-baik saja, tetapi di luar
sesuai arahan Presiden, di pemerintah daerah. Sementara total jabatan rumah berperilaku menyimpang,"
jabatan struktural hanya Penyederhanaan mestinya p e n g a w a s d i s e l u r u h katanya.
dua level saja, di tingkat d i l a k s a n a k a n s e c a r a provinsi, kabupaten/ kota
kabupaten/ kota jabatan bertahap yang disesuaikan totalnya ada sebanyak Ia mengatakan kasus "fetish" jarik itu juga
tertinggi adalah jabatan dengan kondisi terkini. 269.174 jabatan. (komp/*) semakin membuka mata publik bahwa
predator seksual tidak hanya menyasar
eselon II A untuk Sekda. Jadi anak-anak di internet. Orang dewasa pun
nanti hanya ada eselon II "Identifikasi dan trans- bisa menjadi sasaran kekerasan seksual
dan III saja," lanjut dia. formasi jabatan fungsional berbasis digital.
di provinsi, kabupaten/ kota Menurut dia hal itu menunjukkan literasi
Kebijakan tersebut adalah dilakukan dengan pemetaan digital perlu dipahami, tidak hanya
bentuk dari penyederhana- serta penyelerasan kebutuh- diajarkan pada anak-anak tetapi juga
an birokrasi tahap pertama. an anggaran terkait peng- orang dewasa agar tidak mudah
memenuhi permintaan orang yang baru
Ke depan, kemungkinan hasilan para jabatan yang atau hanya dikenal di dunia maya.
a k a n a d a k e m b a l i terdampak," papar Akmal.
pemangkasan jabatan yang "Penggunaan teknologi membuat
fungsi serta wewenangnya Meski demikian, sudah ada kejahatan juga menjadi tanpa batas, bisa
berkaitan dengan perizinan jaminan dari Kementerian terjadi antarnegara. Apalagi di masa
dan pertimbangan teknis Pendayagunaan Aparatur pandemi COVID-19, semua orang
semakin banyak menggunakan internet,"
perizinan. Sipil Negara dan kata Ratna. (rep)