Page 2 - EXPOSEMEDIA.ID - Edisi Jum'at, 14 Agustus 2020

2 BERITA UTAMA EXPOSEMEDIA
JUM’AT, 14 AGUSTUS 2020
Arif: Indonesia Butuh mengatakan Indonesia perlu
mencontoh beberapa negara
yang sudah menerapkan sistem
lembaga peradilan Pemilu.
Lembaga Peradilan Pemilu " S ay a k i ra i t u h a r u s d i -
bicarakan didiskusikan secara
serius, apa kita akan mengacu
pada model-model kelem-
EXPOSEMEDIA, JAKARTA – Pembentukan Lembaga Peradilan Pemilu bagaan peradilan Pemilu
dihembuskan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo. sebagaimana di Amerika Latin
atau kita mengambil contoh
sebagian negara," tandas Arif,
A r i f m e n u n g k a p k a n , Arif mencontoh model pembentukan Lembaga sebagaimana dilansir dari
Lembaga Peradilan Pemilu peradilan Pemilu di Amerika Peradilan Pemilu," ucapnya. detik.com. Tapi saya katakan,
di Indonesia, perlu dibentuk Latin. Hal itu dikatakan Arif problem etik yang terjadi pada
m e n g i n g a t b a ny a k ny a di webinar Taruna Merah Kendati demikian, Arief penyelenggara memang diadili
masalah kepemiluan yang Putih yang disiarkan live, m e n i l a i p e r l u a d a D K P P, d i m a n a u n s u r d i
sering terjadi dalam setiap Minggu (9/8). pembahasan lebih lanjut d a l a m n y a a d a l a h p i h a k
moment Pemilu. tentang rencana ini. Dia penyelenggara, dan lainnya
Arif awalnya menjelaskan
Arif mencontoh model mengenai fungsi dan tugas tokoh masyarakat untuk
menguji apakah penye-
peradilan Pemilu di Amerika D e w a n K e h o r m a t a n lenggara itu bisa
Latin. Hal itu dikatakan Arif Penyelenggara Pemilihan dibuktikan secara hukum,
di webinar Taruna Merah Umum (DKPP), me-nurutnya dan memang tidak
Putih yang disiarkan live, DKPP itu suatu lembaga diberikan ruang
Minggu (9/8). ajudifikasi Pemilu yang pada pelanggaran
sifatnya hanya mengadili bukan etik, inilah
Arif awalnya menjelaskan etik terkait Pemilu. saya kira penting
mengenai fungsi dan tugas kita bicara lebih
D e w a n K e h o r m a t a n "Saya ingin mengatakan lanjut tentang
Penyelenggara Pemilihan DKPP memang dibatasi keberadaan DKPP,"
Umum (DKPP), me-nurutnya menjadi semacam lembaga jelas dia. (dtik/*)
DKPP itu suatu lembaga ajudifikasi, hanya untuk
ajudifikasi Pemilu yang peradilan etik saja, lebih dari
sifatnya hanya mengadili p e r a d i l a n e t i k t i d a k
etik terkait Pemilu. dimungkinkan. Karena
dalam undang-undang
"Saya ingin mengatakan sudah mengatur kalau ada
DKPP memang dibatasi masalah dalam hal pe-
menjadi semacam lembaga langgaran sifatnya admi-
ajudifikasi, hanya untuk nistratif, disampaikan oleh
peradilan etik saja, lebih dari pihak mana, bagaimana
p e r a d i l a n e t i k t i d a k hukumnya, dan seterusnya.
dimungkinkan. Karena Tidak menyangkut
dalam undang-undang pelanggaran pidana dan
sudah mengatur kalau ada sebagainya," ujar Arief.
m a s a l a h d a l a m h a l
p e l a n g g a r a n s i f a t n y a Menurut Arief, karena
administratif, disam-paikan DKPP sifatnya hanya
oleh pihak mana, bagaimana mengatur etik saja,
hukum-nya, dan seterusnya. maka diperlukan pem-
T i d a k m e n y a n g k u t bentukan lembaga
pelanggaran pidana dan peradilan Pemilu.
sebagainya," ujar Arief. Lembaga ini nantinya
akan mengatur
Menurut Arief, karena DKPP hukum politik Indonesia.
sifatnya hanya mengatur
etik saja, maka diperlukan "Saya kira ke depan
pembentukan lembaga soal Dewan Kehormatan
peradilan Pemilu. Lembaga Penyelenggara Pemilu
ini nantinya akan mengatur yang kemudian hari-hari
hukum politik Indonesia. ini isunya didorong,
karena memang UU
A r i f m e n u n g k a p k a n , sudah menyediakan
Lembaga Peradilan Pemilu UU 10 Tahun 2016,
di Indonesia, perlu dibentuk agar kedepan jika
m e n g i n g a t b a ny a k ny a memungkinkan, dan ini
masalah kepemiluan yang tentu bagian politik
sering terjadi dalam setiap hukum kita ke depan
moment Pemilu. adalah mengenai