Page 2 - EXPOSEMEDIA.ID - Edisi Rabu, 26 Agustus 2020

2 BERITA UTAMA EXPOSEMEDIA
RABU, 26 AGUSTUS 2020
KPU-Bawaslu
Diminta Buat Aturan
Kampanye Daring
EXPOSEMEDIA, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI fraksi
PAN Guspardi Gaus mempertanyakan peraturan terkait kampanye daring untuk
pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
Menurutnya, Komisi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Komisioner KPU RI Viryan Azis
Umum (KPU) dan Badan Pengawas Bupati dan Wakil Bupati, dan atau mengatakan, kondisi pandemi
Pemilihan Umum (Bawaslu) harus Wali Kota dan Wakil Wali Kota. membuat KPU memutuskan untuk
membuat aturan terkait hal mengefektifkan kampanye melalui
tersebut. Kedua, perubahan atas Peraturan m e d i a d a r i n g .
KPU Nomor 5 tahun Tahun 2017 B a h k a n , K P U m e n g i z i n k a n
"Kita harus punya persepsi yang tentang Dana Kampanye Peserta kampanye melalui media daring
sama tentang pengertian media Pemilihan Gubernur dan Wakil bisa dilakukan sepanjang masa
sosial, media sosial yang dimaksud Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, k a m p a n y e a t a u s e l a m a 7 1
untuk tidak boleh melaksanakan dan atau Wali Kota dan Wakil Wali h a r i . Wa k t u 7 1 h a r i u n t u k
kampanye setelah dilarang masa Kota. kampanye media daring itu dimulai
t e n g g a n g n y a i t u . A p a -
kah KPU dan Bawaslu sudah punya Ketiga, Perubahan ke empat atas
aturan yang jelas untuk melakukan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017
pengawasan," kata Guspardi dalam tentang Pencalonan Pemilihan
Rapat Konsultasi Komisi II DPR Gubernur dan Wakil Gubernur,
dengan KPU dan Bawaslu, Senin Bupati dan Wakil Bupati, dan atau
(24/8). Wa l i K o t a d a n Wa k i l Wa l i
Kota.Sebelumnya, KPU memberi
Anggota DPR asal Sumbar ini kelonggaran kampanye Pilkada
menegaskan, jika tidak segera 2020 secara daring di tengah
adanya aturan dan pengawasan pandemi Covid-19.
terkait hal tersebut, kampanye
bakal terus
terjadi hingga pen-
coblosan pada
9 Desember men-
datang.
Dia tak ingin hal
tersebut justru
merugikan calon
kepala daerah.
"Yang ingin saya
sampaikan, jangan
pula ini menjadi 26 September dan berakhir
alasan bagi Bawas- 5 Desember 2020. Sedangkan,
lu untuk memper- kampanye media cetak dan
masalahkan, yang elektronik berlangsung selama 31
akhir-nya si kandidat calon kepala hari mulai dari 5 November dan
daerah menjadi korban," ucapnya berakhir 5 Desember 2020.Ia
seperti dilansir tribunnews.com. berharap, panjangnya masa
kampanye lewat media daring
Pada Rapat konsultasi Komisi II dapat dimanfaatkan peserta
tersebut diketahui membahas tiga pilkada. (trbn/*)
rancangan Peraturan KPU (PKPU).
P e r t a m a , p e r u b a h a n a t a s
Peraturan KPU Nomor 4 Tahun
2017 tentang Kampanye Pemilihan