Oleh : Calvin Castro, kader Golkar Sulut
KETOKOHAN Elly Englebert Lasut (E2L) memiliki magnet tersendiri bagi Senior dan Sesepuh Partai Golongan Karya (PG) Sulawesi Utara (Sulut), yang layak diusulkan atau direkomendasikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sebagai calon Ketua DPD I Golkar Sulut, Christiany Eugenia Paruntu (CEP).
Pasalnya, pasca kekalahan telak PG dalam Pilkada serentak di sejumlah Kabupaten/Kota se-Sulut. Bahkan CEP sendiri selaku Ketua DPD I PG Sulut, kalah dalam perebutan kursi orang nomor satu (Gubernur) Sulut. Menjadi bahan evaluasi bagi sesepuh dan senior PG Sulut. Karena dinilai tidak mampu memanagement PG di Bumi nyiur melambai.
Hal itu pun, tergambar dari pertemuan yang dilakukan sejumlah sesepuh dan senior Partai Golkar Sulut belum lama ini.
Karenanya tak heran bila beredar kabar ada nama Bupati Kabupaten Talaud E2L, digadang sebagai calon Ketua Golkar Sulut nanti.
Menyangkut persoalan itu. Apakah ada cukup energi dari rakyat Sulut untuk mendorong E2L untuk ikut dalam kontestasi Ketua DPD 1 PG Sulut nanti?. Saya tidak tahu jawaban untuk pertanyaan itu.
Tapi, saya tahu apa jawaban secara pribadi sebagai bagian dari rakyat dan Kader Partai Golkar Sulut. Ya, saya punya cukup energi untuk mendorong E2L maju sebagai calon Ketua DPD 1 PG Sulut nanti.
Tentu saja sembari membayangkan ada begitu banyak yang lain, akan melakukan itu.
Dalam sebuah diskusi dengan sejumlah jurnalis. Beberapa kali saya ditanya kenapa begitu bersimpati dengan sosok Elly Lasut.
Dua jawaban yang saya sampaikan. Yang pertama, bersifat subyektif dan satu lagi obyektif. Subyektifnya adalah kerinduan saya yang sekira urgen akan seorang pemimpin bagi Sulut. Kedua pemimpin saya maksudkan seorang politisi yang sesungguhnya.
Bukan politisi yang bersembunyi di bawah spanduk populistis sebagai rakyat biasa, yang peduli dengan masalah di daerahnya atau profesional tetek bengek yang ingin membangun Sulut. Kenapa?
Karena berhadapan dengan persoalan besar Indonesia ke depan nanti, Sulut dituntut untuk :
Pertama, mampu berdiri sendiri secara ekonomi. Itu bukan dengan cara menutup diri dan mengupayakan sebentuk pembangunan yang diarahkan negara. Tapi diplomasi ekonomi-politik daerah yang sadar akan dampak positif maupun negatif dari kapitalisme global.
Kedua, Sulut dituntut berperan aktif dalam melakukan konsolidasi kebangsaan untuk menghadapi serangan politik identitas dalam berbagai macam bentuknya. Politik identitas, setidaknya di negeri ini, erat berkelindan dengan narasi post-truth yang membikin resah itu.
Sedemikian, sehingga kita tidak bisa lagi menunjuk satu pihak sebagai semata pemainnya. Ancaman penguatan identitas Islam dalam politik hari ini bisa memicu penguatan identitas lain sejenis. Dan itu akan tersalur lewat pipa-pipa logika pasca kebenaran; serbuan hoax dan hilangnya kepercayaan akan yang baik dan benar.
Persilangan antara kedua guncangan itu – guncangan ekonomi global dan guncangan politik identitas – di tingkat nasional akan berujung pada munculnya populisme otoritarian.
Adapun di tingkat daerah, seperti di Sulut, kita akan menyaksikan persebaran rasa cemas akan keamanan ekonomi dan kepastian nilai yang bisa mengendap menjadi keresahan sosial. Dalam skala kita di Sulut, itu bisa berujung pada ledakan kemarahan oleh sebab yang mungkin tak kita sangka.
Sebagai politisi dengan kapasitas petarung di arena konflik, saya yakin, Elly Lasut pasti bisa mengantisipasi dampak dari kedua guncangan tersebut. Dibicarakan dari sudut identitarian, Elly adalah turunan Minahasa yang dua kali memenangkan pilkada di Nusa Utara.
Itu terlalu jelas sebagai kode bagi kemampuannya keluar dari bingkai identitas sempit dan memasuki bingkai identitas nasionalisme-Hunitarian yang lebih luas. Dan saya tidak percaya dia bisa melakukan itu di luar karir politiknya yang panjang, untuk memberinya taktik dan strategi politik yang matang.
Dibicarakan sebagai pemimpin, Elly tidak pernah melangkah dalam ruang hampa masalah. Baik sebagai bupati maupun ketua partai politik, dia tidak pernah mencari aman dalam bertindak. Bersiasat iya, berkhianat tidak.
Ironisnya, dia harus membayar keberaniannya menghadapi masalah dengan mendekam sebagai tahanan dalam kasus yang nyaris menelikung karir politiknya. Dan Elly, seperti Jimbaro, sadar bahwa politik harus dibalas dengan politik.
Lebih dari itu, dengan keberanian menghadapi masalah, kita bisa cukup yakin bahwa persoalan mencari ruang bagi pembangunan ekonomi Sulut di tengah kebijakan ekonomi nasional yang terjepit dalam perang dagang saat ini, adalah cap politik seorang Elly Lasut.
Di sini kita bicara soal diplomasi ekonomi-politik daerah pada dua arah. Ke dalam, mengarah pada kebijakan ekonomi nasional dan, ke luar, mengarah pada guncangan ekonomi global.
Menjadi sahabat Jokowi untuk urusan ke dalam bukan sebuah jaminan dalam mengamankan ekonomi daerah. Menjadi mitra Jokowi, itulah jawabannya.
Adapun urusan keluar membutuhkan keberanian untuk mengambil langkah yang tak jarang tidak populis dan independen terhadap kepentingan politik jangka pendek.
Siapa yang bisa memegang tanggungjawab untuk duduk di kursi DPD 1 PG Sulut dalam masa yang kelak paling bergolak seperti itu? Yang bisa bersiasat dengan kebijakan ekonomi nasional sembari berdiplomasi dengan kekuatan global, untuk mengamankan DPD 1 PG Sulut dari dampak perang dagang. Terlebih khusus gagal total PG Sulut dibawah Srikandi Christiany Eugenia Paruntu di Pilkada Sulut 2020.
Saya yakin DPD 1 PG Sulut memiliki banyak politisi hebat. Tapi jika harus menyebut nama, untuk saat ini. Saya hanya berani menyebut nama Elly Engelbert Lasut. Karena memang hanya nama itu yang secara subyektif bisa saya pertanggungjawabkan, pahami dengan benar jawaban subyektif saya.
Itu sudah cukup untuk memberikan kisi-kisi obyektif akan ketokohan seorang Elly Engelbert Lasut.
