EXPOSEMEDIA, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sulawesi Utara Pro Demokrasi melansir jika tindakan Pemerintah rezim Presiden Joko Widodo saat ini sangat jauh dari harapan rakat, tidak amanah, suka melakukan penyalahgunaan jabatan, kekuasaan dan inkonstitusional.
Sebagai pejabat negara, Presiden Jokowi tidak menunjukan netralitas dalam Pemilu, dimana tindakan tersebut secara nyata merusak marwah demokrasi di tanah air serta bentuk tindakan tercela sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A UUD 45.
“Demi untuk mengembalikan marwah demokrasi Indonesia sebagai negara hukum, maka Presiden Jokowi harus turun tahta,” ujar Diky Yapri, sebagai juru bicara Masyarakat Sulut pro Demokrasi yang dibuktikan dengan surat permohonan ijin aksi demo ke pihak Kepolisian.
Lanjut Yupri mengatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Sulut pro demokrasi, pihaknya akan melakukan aksi damai, sebagai pembuktian jika perjuangan pro demokrasi tidak hanya sebatas omongan.
‘’Tidak hanya itu, kami juga meminta KPU dan Bawaslu agar tidak curang. Bekerja profesional dan berani mewujudkan Pemilu Bersih melalui perhitungan suara yang jujur,” kata Yupri.
Untuk diketahui, rencana unjung rasa (Unras) akan dilaksanakan, Kamis 15 atau Jumat 16 Februari 2024 gerakan Masyarakat Sulut Pro Demokrasi akan menggelar aksi unjuk rasa ke KPU, Bawaslu, DPRD Sulut dan kantor Mesia Tribun Manado. (*/Redaksi)
