Oleh: Nuryaman Berry Hariyanto, Eksponen Aktivis 98
PERTARUNGAN Pilpres 2024 telah menunjukkan dua sisi kontradiksi secara bersamaan. Seperti kepingan wajah mata uang logam. Hitam dan putih, positif dan negatif, yin dan yang, serta bersih dan kotor (curang). Semua dipertontonkan secara gamblang, kasat mata, dan blak-blakan kepada publik, oleh sejumlah elit di negeri ini, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Air susu dibalas dengan air tuba, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Ya, seperti tak memiliki rasa malu, amanah dan kepercayaan yang telah diberikan rakyat dengan tulus dibalas dengan manipulasi konstitusi dengan meloloskan anaknya, Gibran Rakabuming Raka sebagai Bacawapres di persidangan MK yang penuh drama.
Itulah titik awal dari semua kegaduhan, pelanggaran dan kecurangan Pilpres 2024. Dimana, sepertinya akan terus berlanjut hingga pencoblosan dan penghitungan suara akhir. Waspadalah bagi segenap rakyat Indonesia dan para pejuang demokrasi yang selalu berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran (Satyam Eva Jayate). Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan!
Para pejuang demokrasi harus tetap menjaga Indonesia dari tangan-tangan mereka yang haus kekuasaan dengan cara-cara Machiavelli (Menghalalkan segala cara). Karena jangan pernah jadikan rakyat sebagai objek penderita seperti di zaman Orde Baru (Orba), tapi jadikan rakyat sebagai subjek, yang terlibat secara aktif dan partisipatoris dalam pembangunan nilai-nilai dan karakter bangsa.
Seperti diketahui, dalam beberapa hari belakangan, khususnya menjelang Pilpres 2024, rakyat yang seharusnya punya kuasa, dipertontonkan dengan sejumlah peristiwa, aksi dan adegan-adegan memilukan sekaligus memalukan. Salah satunya terkait pelanggaran demokrasi akibat syahwat Politik Dinasti.
Akibatnya, terjadi sejumlah praktik kecurangan Pemilu yang sengaja dilakukan oleh kelompok tertentu yang tidak memiliki tanggung jawab ideologis. Yang paling nyata terjadi adalah mereka bersikap tidak netral, melakukan intimidasi kepada rakyat dan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan Pemilu.
Dan peristiwa-peristiwa intimidatif terus berulang. Jokowi bersama perangkatnya terus menunjukkan arogansi kekuasaannya yang saat ini memang sudah tidak memiliki “wahyu kepemimpinan”. Tercatat, ada tiga kasus terakhir yang sungguh memilukan sekaligus memalukan.
Pertama, saat iring-iringan mobil kepresidenan melintas di jalanan di Salatiga, Jawa Tengah Jokowi mengacungkan dua jari simbol dukungan kepada Paslon nomor dua, Prabowo dan Gibran, anak lanangnya.
Woi… Sampeyan sedang menggunakan fasilitas negara sebagai Presiden Republik Indonesia. Semuanya, mobilnya, bensinnya, olinya, AC-nya, drivernya, dan lain lainnya adalah hasil uang rakyat melalui pajak. Jadi bersikaplah netral dan tidak memihak ketika Anda sedang bertugas sebagai Petugas Presiden. Ingat, jangan sampai gelap mata, bung.
Kedua, ketika Anda berkunjung ke Gunung Kidul, Jawa Tengah ada sebuah insiden yang menimpa rakyat Indonesia yang dulu mendukung Anda dengan tulus dan sepenuh hati sebagai Presiden, tapi malah babak belur. Setelah dia membentangkan spanduk bertuliskan ucapan selamat datang ke Jokowi sekaligus menyatakan mendukung calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo.
Tidak ada yang salah dari isi spanduk itu sebagai bentuk aspirasi di negara demokrasi. Tapi kenapa disikapi dengan arogansi kekuasaan berlebihan. Rakyat yang membentangkan spanduk “diamankan” dengan terlebih dulu di-upper cut oleh oknum aparat. Dan itu terjadi tepat di depan mobil Kepresidenan, Jokowi.
Beruntung, segera datang Ketua DPC PDIP Gunung Kidul, Endah Subekti Kuntariningsih yang langsung mengevakuasi Sang Rakyat Pembentang Spanduk yang sudah “ringsek”. Kalau tidak, entah bagaimana kelanjutan ceritanya.
Terakhir, masih di Gunung Kidul, Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden) meminta bendera-bendera PDI Perjuangan untuk segera dicopot dengan alasan Jokowi mau lewat. Sementara, bendera partai lain tetap dibiarkan.
Kejadian itu juga dikonfirmasi oleh Ketua DPC PDIP Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih yang merasa heran dengan sikap Paspampres, dalam hal ini Joko Widodo. Peristiwa ini sekaligus mengkonfirmasi kejadian penurunan bendera PDI Perjuangan sebelumnya, di Bali dan Banten.
Dan inilah sesungguhnya wajah asli kekuasaan Jokowi di akhir masa jabatannya. Berlandaskan Politik Dinasti dengan mengangkangi Konstitusi melalui MK, Tidak Netral, Memihak, Intimidatif, Abuse of Power serta Anti Demokrasi. Dan seluruh perilaku kepemimpinan Anda itu telah menghanguskan kepercayaan rakyat kepada Anda.
Jangan menunggu sampai Banteng Ketaton menyeruduk di 14 Februari 2024. Kalau sampai kejadian, siapapun akan kesulitan untuk menghalaunya. Jutaan aparatur negara yang kalian kerahkan pun tidak akan mampu membendung Daulat Rakyat yang sudah menguat, Bersatu dan Menang Total. (**)
Salam Banteng Ketaton
Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan.
