EXPOSEMEDIA, Jakarta – Menjawab ekspektasi dan keresahan publik tentang ragam masalah hukum yang tidak direspon secara serius, Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI), tak henti melakukan pembenahan. Selasa, (3/1/2023), hal itu disampaikan Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, SH.,MH.
Melalui acara Refleksi Kinerja Mahkamah Agung RI tahun 2022, Ketua MA menyampaikan sejumlah capaian keberhasilan kerja, dan juga program sepanjang 2022 yang belum maksimal direalisasikan. Dengan mengusung tema ‘’Integritas Tangguh Kepercayaan Publik Tumbuh’’, MA RI berkomitmen memantapkan pelayanan peradilan di seluruh Indonesia.
‘’Atas dukungan sistem digital, aplikasi yang terintegrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menjalankan seluruh program, mengontrol, dan mengendalikan pelayanan, serta lebih efektif menerima, hingga merespon pengaduan yang ada. Di tahun 2022, Mahkamah Agung menangani pengaduan berjumlah 3.988, telah diproses 3.212, dan masih dalam proses 776, ini kemajuan sepanjang sejarah dalam kerja Peradilan,’’ ujar Prof. Syarifuddin, Selasa, (3/1/2022).
Hakim senior yang lahir 17 Oktober 1954 yang dikenal dengan prinsip dan memegang slogan memelihara integritas adalah harga mati. Tanpa integritas kita akan mati, lanjut memberi paparan di hadapan awak media yang hadir secara daring. Menjelaskan bahwa evaluasi akan menjadi alat bagi MA-RI untuk meningkatkan lagi kinerjanya di tahun 2023.
‘’Evaluasi atas capaian dan kekuarangan seperti ini penting. Saya menyadari kondisi yang menimpah Mahkamah Agung Republik Indonesia saat ini tidak mudah. Maka saya optimis dengan menerapkan integritas tangguh, maka kepercayaan publik akan tumbuh. Berbagai keberhasilan kami raih, atas kerja seluruh jajaran yang kompak. Tentu juga dengan partisipasi dukungan publik yang kuat. Alhamdulillah, Mahkamah Agung saat ini menjadi Lembaga yang dipercaya masyarakat,’’ tutur Ketua Mahkamah Agung ke-14 ini.
Tak hanya itu, Prof. Syarifuddin menjelaskan keberhasilan MA-RI dalam meraih beberapa award, prestasi dari Lembaga terkait atas kinerjanya yang baik. Termasuk meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan dari Kementerian Keuangan, dari Komisi Informasi Publik (KIP), dan juga Badan Kepegawaian Negara (BKN).
‘’Mahkamah Agung mendapatkan penghargaan WTP 10 (sepuluh) kali berturut-turut. Kemudian, juara I kategori peningkatan tata kelola berkelanjutan untuk kelompok Kementerian Lembaga dari Kementerian Keuangan RI di Bidang Pengelolaan Aset dan Lelang. Anugerah keterbukaan Informasi dari KIP sebagai Lembaga yang informatif dengan nilai 97.13. Selanjutnya juga memperoleh BKN Award tahun 2022 untuk non-Kementerian tipe besar dari BKN atas capaian dalam penilaian kompetensi,’’ kata Prof. Syarifuddin memberi rincian.
Soal produktivitas memutus dan memutasi perkara juga disampaikan. Diantaranya, 47.57 persen jumpah perkara mengalami kenaikan. 99.47 persen produktivitas memutus dari jumlah beban perkara. Dan 39.88 persen produktivitas minutasi meningkat. Tercatat jumlah minutasi perkara pada tahun 2022 merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung, yaitu 30.195.
Meskipun pada tahun ini jumlah perkara yang diputus mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun kualitas putusan yang dihasilkan dipastikan Mahkamah Agung selalu tetap terjaga dengan baik. Mahkamah Agung juga bertekad melakukan perubahan paradigma, meningkatkan partisipasi publik untuk seluruh warga peradilan di Indonesia, dalam mewujudkan Lembaga Peradilan yang bersih.
Yang hadir, Andi Samsan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial yang juga Jubir MA, Sunarto Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial, Nadir Ketua Kamar, Jahrur Arbain Ketua Kamar, Amran Suadi, Gusti Agung Sumanata Ketua Kamar Perdata, Yulius Ketua Kamar Peradilan Tata Usaha Negara. Ridwan, Ketua Kamari, Sekretaris MA Hasby, Luly, Sugianto, Bambang, Kepala Biro Hukum dan Humas MA-RI, Dr. Sobandi, SH.,MH, juga hadir para pimpinan Mahkamah Agung RI lainnya. (Amas)
