Page 3 - EXPOSEMEDIA.ID -- Edisi Senin, 20 April 2020

EXPOSEMEDIA 3
DIGITAL NEWSPAPER
Edisi Senin, 20 April 2020
Masih menurut Radian, Perpu melibatkan ratusan dan/atau mengeluarkan Perpu dimana
merupakan sebuah aturan ribuan orang. untuk memberikan kepastian
yang harus dikeluarkan oleh hukum atas penundaan
Pemerintah dimana menjadi Maka opsi ini sangat berisiko Pilkada Serentak.
subjektifitas dari Presiden pada kualitas pelaksanaan
dalam mengatasi suatu pilkada serentak yang tidak Dimana Perpu tersebut dapat
kondisi dan/atau situasi m a k s i m a l d i k a r e n a k a n segera disetujui oleh DPR RI
memaksa dan/atau genting. tahapan yang sangat padat menjadi UU yang kemudian
dimana setiap daerah memiliki baik KPU dapat mengeluarkan
Sesuai Pasal 22 ayat 1) UUD karakter yang berbeda. PKPU dan Bawaslu dapat juga
NRI Tahun 1945 dimana mengeluarkan Perbawaslu,
Materi muatan Perpu tersebut Masih menurut staf pengajar karena Perpulah yang menjadi
sama dengan UU, yang Universitas Trisakti ini, Kedua, dasar bukan aturan­aturan
kemudian Perpu tersebut terkait perangkat Hukum l a i n nya d i m a n a s e c a ra
h a r u s d i a j u k a n p a d a dimana hingga saat ini Perpu kedudukan berada di bawah
persidangan DPR berikutnya atas penundaan pilkada UU.
untuk disetujui atau ditolak serentak belum kunjung
oleh DPR menjadi UU. keluar dari Presiden. Atas semua pertimbanagn itu,
Radian Syam berpendapat,
"Namun saya menilai, melihat Ketiga; persiapan SDM juga b a h w a o p s i p e r t a m a
konfigurasi Politik di DPR saat sangat penting. Keempat, merupakan waktu yang
ini maka Perpu dapat disetujui terkait anggaran, juga s a n g a t s i n g k a t , d a n
menjadi UU oleh DPR. Jikapun membutuhkan waktu dalam d i k h a w a t i r k a n a k a n
kemudian tetap dilaksanakan pencairan sehingga akan berpotensi pada terjadinya
opsi 1, maka saya menilai ada b e r p o t e n s i p a d a t i d a k k e t e r l a m b a t a n d a l a m
beberapa hal yang akan maksimal dalam melakukan p e m b u a t a n d a n / a t a u
menimbulkan persoalan," pemanfaatan anggaran. sosialisasi pada salah satu
t e r a n g R a d i a n , d a l a m perangkat hukum.
releasenya yang diterima di "Atas empat alasan itu, saya
meja redaksi, siang tadi. menilai sangat terburu­buru S e h i n g g a d a p a t j u g a
dan/atau terlalu cepat untuk b e r p o t e n s i p a d a
Persoalan itu pertama; Bahwa dilaksanakan pada tanggal 3 ketidakpastian hukum untuk
a k a n b e r p o t e n s i p a d a Desember 2020. Opsi ke­3 berbagai keputusan serta
Perpanjangan Masa Tanggap yakni pada tgl 29 September dalam penggunaan anggaran
Darurat Kesehatan. Hal ini 2021 merupakan waktu yang sehingga sangat berisiko di
dengan kondisi darurat ideal dan/atau tepat, dimana dalam menjalankan pilkada
kesehatan yang masih belum Pemerintah, DPR RI bersama serentak tersebut.
menentu. KPU dengan Bawaslu dan
DKPP dapat melakukan “ J a n g a n l a h m e l a k u k a n
Jika pelaksanaan tahapan banyak penyesuaian dan/atau sesuatu terburu­buru yang
p e m u n g u t a n s u a r a h a r m o n i s a s i t e r k a i t berpotensi pada rusaknya
dilaksanakan pada tanggal 9 Regulasinya," tegas Radian pemilu yang merupakan
Desember 2020, secara tidak Syam. wujud dari kedaulatan rakyat,"
langsung maka tahapan akan pungkas Dr. Radian Syam, SH,
aktif kembali sekitar bulan Mei Karena itu, terpenting saat ini MH, staf pengajar HTN pada
2020, dimana kita melihat kata Radian Syam, Presiden Fakultas Hukum Universitas
tahapan itu ada yang harus dengan segera Trisakti. (rin/*)
Data: sumber BKAD PROVINSI SULUT Syarif Darea