Page 9 - EXPOSEMEDIA.ID - Edisi Selasa, 5 Mei 2020

EXPOSEMEDIA
DIGITAL NEWSPAPER
HUKUM
Waspada Jebakan Batman
di Balik Perpu Covid­19
EXPOSEMEDIA, JAKARTA ­ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ Sementara itu Bhima (Peneliti INDEF)
undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan menilai pasal ini berpotensi menimbulkan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid­19 menuai kritik. korupsi uang negara dalam jumlah yang tak
sedikit karena merestui adanya penggunaan
antan ketua MPR RI, Amien dihitung sebagai kerugian negara anggaran penyelamatan yang tak akan
R a i s ; K e t u a D e w a n melainkan upaya penyelamatan dihitung sebagai kerugian. Ia khawatir,
MPertimbangan Majelis Ulama ekonomi. Pemerintah, khususnya beleid ini akan menjadi pengantar bagi
Indonesia, Din Syamsuddin; mantan pelaksana Perpu Covid­19, tidak bisa tragedi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
menteri kehutanan, Malam Sambat dituntut secara perdata atau pidana jilid II.
Kaban; guru besar ekonomi Fakultas dalam menjalankan tugasnya yang
Ekonomi dan Bisnis Universitas didasarkan pada itikad baik. "Apalagi nilai stimulus secara total mencapai
Indonesia, Sri Edi Swasono; mantan Rp 405 triliun.”
penasihat Komisi Pemberantasan Adapun Pasal 28 Perpu Nomor 1 Tahun
Korupsi, Abdullah Hehamahua; dan 2020 dianggap bertentangan dengan Menurut Bhima, jelas itu uang pajak rakyat
lainnya menggugat Perpu Covid­19 ini ke Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan putusan dan utang yang ujungnya menjadi beban
Mahkamah Konstitusi (MK). MK tentang syarat adanya kegentingan APBN.
yang memaksa untuk menerbitkan
Gugatan juga datang dari Masyarakat perpu. “Bagaimana mungkin jika terjadi
Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama penyalahgunaan tidak disebut kerugian
Yayasan Mega Bintang 1997, Lembaga Menurut pemohon, situasi pandemi negara?”
P e n g a w a s a n d a n P e n g a w a l a n Covid­19 ini bukanlah kegentingan
Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), memaksa yang harus ditangani dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan
KEMAKI dan LBH PEKA. Perpu terkait keuangan negara. pemerintah akan memastikan seluruh
prosedur dalam perpu ini dilakukan dengan
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman,
Amien cs mempersoalkan tiga pasal, mengatakan perpu ini berpotensi akuntabilitas yang baik. Ia menjamin akan
yakni Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, 2, membuat skandal BLBI dan Century mendokumentasikan secara rinci setiap
dan 3; Pasal 27, dan Pasal 28. Para terulang. Alasannya dalil BLBI dan kebijakan yang diambil. Sehingga, upaya ini
pemohon meminta ketiga pasal ini Century selalu disandarkan dengan bisa menjadi bentuk pertanggungjawaban
dibatalkan karena bertentangan dengan istilah kebijakan yang tidak bisa dituntut. ke publik.
konstitusi dan tak memiliki kekuatan
hukum mengikat. Adapun MAKI dan Boyamin menuturkan pemerintahan “Bahkan yang dilakukan ini bukan
lainnya hanya menyoroti Pasal 27. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan konflik kepentingan, niat
pada 2008 pernah menerbitkan Perpu korupsi, atau memperkaya diri sendiri dan
Pasal 2 Perpu Covid­19 memberi yang sejenis namun ditolak oleh DPR. orang lain,” kata dia.
kewenangan bagi pemerintah untuk
menentukan batas defisit anggaran di "Sehingga semestinya tidak pernah ada Adapun Menteri Koordinator Bidang Politik,
atas 3 persen terhadap Undang­undang lagi perpu yang memberikan kekebalan Hukum, dan Keamanan Mahfud MD
APBN sampai tahun 2022, tanpa penyelenggara pemerintahan terkait mempersilakan siapa saja mengajukan uji
m e n g a t u r b a t a s m a k s i m a l nya . keuangan negara," kata dia, 19 April materi Perpu Covid­19 ke MK.
Penentuan batas defisit ini tanpa perlu 2020.
persetujuan DPR RI. Amien dkk menilai "Tak ada yang melarang mengkritisi isinya di
hal itu bertentangan dengan Pasal 23 Dalil itikad baik, tidak bisa dituntut DPR atau mengujinya dengan judicial review
dan Pasal 23A Undang­Undang Dasar hukum, dan bukan merugikan keuangan ke MK jika ada potensi dikorupsikan," kata
1945. negara, kata Boyamin, harus diuji M a h f u d l e w a t a k u n Tw i t t e r n y a ,
@mohmahfudmd, Sabtu, 18 April 2020.
melalui proses hukum yang adil dan
Dengan tidak adanya batas maksimal terbuka. Ia mewanti­wanti tdak boleh
penentuan defisit, pemohon menilai ada istilah itikad baik berdasar penilaian Mahfud mengatakan Perpu itu bertujuan
pasal ini berpotensi disalahgunakan subjektif oleh pelaku penyelenggara menjaga rakyat dari keterpurukan sosial dan
pemerintah untuk memperbesar rasio pemerintahan sendiri. ekonomi karena Covid­19. Dengan adanya
pinjaman negara, khususnya utang luar kritik, kata dia, nantinya bisa dicapai hasil
negeri.Adapun Pasal 27 Perpu itu “Bisa saja ternyata klaim itikad baik yang baik mengenai substansi Perpu itu.
dianggap bertentangan dengan Pasal 23 ternyata kemudian terbukti itikad buruk "Dari semuanya nanti bisa lahir keputusan
dan Pasal 23A UUD 1945. Pada sehingga tetap harus bisa dituntut yang baik bagi bangsa," kata mantan ketua
pokoknya, Pasal 27 itu menyatakan biaya hukum untuk membuktikan itikad baik MK ini. (tempo/*)
yang pemerintah keluarkan tidak atau itikad buruk.”
9 | EXPOSEMEDIA.ID | Edisi Selasa, 5 Mei 2020