Page 13 - EXPOSEMEDIA.ID - Edisi Selasa, 5 Mei 2020

EXPOSEMEDIA
PRANOTO AND PARTNERS DIGITAL NEWSPAPER
PSBB Bukan Solusi Utama
Oleh: Sonny E. Udjaili, SH (Praktisi Hukum)
MENARIK perhatian sesaat setelah jelas ketika diterapkan karena sering
Presiden menerapkan PP No. 21/2020 adanya benturan Peraturan antar
Tentang PSBB sebagai solusi Negara Kementerian.
memutus mata rantai penyebaran Covid
19 di Indonesia. 2. PERDA adalah Solusi
Pada dasarnya, penerapan PSBB di Kota Jika Pemerintah Pusat menerapkan PSBB
maupun Provinsi lainnya, ternyata tidak sebagai Solusi, maka Pemda yang telah
sedemikian efektif sebagaimana yang mengeluarkan PERDA tanpa pengajuan
diharapkan. PSBB secara otomatis telah menerapkan
PSBB, karena acuannya masih dalam
DKI Jakarta, Jawa Barat contohnya koridor UU No. 6/2018, sehingga Daerah
masih mendominasi jumlah angka tersebut tidak ada bedanya dengan
pasien positif Virus Covid 19, padahal daerah yang telah menerapkan PSBB
D K I J a k a r t a t e r h i t u n g t e l a h sesuai dengan PP 21/2020 (kalau
memperbaharui kebijakan PSBB dengan dalam kebijakan disetujui atau tidaknya Pemerintah mengeluarkan atau merevisi
m e m p e r p a n j a n g j a n g k a wa k t u pengajuan PSBB daerah yang kemudian PP 21/2020 tambahan KARANTINA
penerapan kebijakan tersebut. dalam peraturan tersebut, kementerian WILAYAH maka Pergub bukan solusi).
lainnya wajib menyesuaikan peraturan
Apa yang menjadikan perbedaan daerah terhadap Keputusan Menteri yang Jika melihat lebih dalam lagi mengenai
yang telah menerapkan PSBB atau tidak diberikan amanat tersebut. aturan yang terdapat dalam PP 21/2020
dan seberapa besar dampaknya d a n U U N o . 6 / 2 0 1 8 Te n t a n g
terhadap kebutuhan dasar masyarakat Lantas, apa arti dari PSBB itu sendiri Kekarantinaan Kesehatan, maka kita
daerah jika PSBB di terapkan di daerah yang ketika proses pengajuannya harus akan melihat kebingungan terhadap
tersebut ? melalui tahap prosedur yang ketat, daerah yang telah menerapkan PSBB
setelah disetujui, Pemerintah Pusat sesuai dengan PP 21/2020 dan daerah
1. PP 21/2020 PSBB Ambigu kemudian menganulir kebijakan yang yang telah mengeluarkan Perda sesuai
pada dasarnya berada dalam koridor dengan Kepres No. 11/2020.
Ketidakjelasannya PP 21/2020 tentang keputusan itu sendiri yaitu tentang
PSBB adalah kunci di mana jaring disetujuinya PSBB di Daerah DKI Sementara PSBB secara garis besar
pengaman yang oleh Pemerintah Pusat Jakarta? mengisi Pasal mengenai pembatasan
bisa menekan atau memutus mata rantai pergerakan masyarakat di wilayah, dan
penyebaran Covid 19 malah hanya Intervensi Pemerintah Pusat sangat pembatasan lainnya serta harus diajukan
melahirkan kebijakan yang tidak jelas. kental terhadap kebijakan yang diambil ke Menteri kesehatan dan menunggu
oleh Pemerintah Daerah yang telah persetujuan, namun di sis lainnya Perda
Tidak adanya pengaturan yang jelas menerapkan PSBB. Padahal, jika Tentang Covid 19 yang tanpa harus
dalam PP 21/2020 tersebut dan terkesan merujuk pada PMK No. 9/2020 Tentang adanya persetujuan Kemenkes secara
melimpahkan kewenangan administratif Pedoman Penerapan PSBB BAB III Pasal garis besar pula telah mengisi anjuran
pada Kemenerian Kesehatan, sering 13 ayat (1) huruf e dan ayat (10) atau aturan terkait dengan Pembatasan
menimbulkan benturan kebijakan mengindikasikan bahwa Pemerintah sesuai dengan UU No. 6/2018.
dengan Kementerian lainnya. daerah terhadap penerapan PSBB harus
dilakukannya Pembatasan mengenai Lantas, apa yang menjadikan kedua
Salah satunya adalah mengenai m o d a Tr a n s p o r t a s i d e n g a n produk peraturan ini berbeda.? Pada
kebijakan PSBB DKI Jakarta yang mempertimbangkan mengenai jarak. dasarnya tidak ada, karena terhadap
melarang ojol sesuai dengan PMK No. Daerah yang telah menerapkan PSBB
9/2020 untuk mengangkut penumpang, Begitupun juga mengenai pemenuhan dan belum menerapkan PSBB sama­
namun dalam waktu bersamaan negara terhadap kebutuhan pokok sama harus melapor ke Ketua Gugus
Pemerintah Pusat lewat Kementerian masyarakat yang terdampak kebijakan Tugas Penanganan Covid 19 yaitu BNPB.
Perhubungan menganulir kebijakan PSBB yang jika merujuk pada UU No.
tersebut melalui Peraturan Menteri 6/2018 pemenuhan dasar kebutuhan 3 . P e m e r i n t a h s e g e r a
Perhubungan No. PM 18/2020. masyarakkat di tanggung oleh Negara p e r t i m b a n g k a n m e n g e n a i
dan bukan Pemerintah Daerah KARANTINA WILAYAH.
PP 21/2020 secara konstitusional Hal ini yang kemudian menurut saya Sebenarnya, akan berbeda jika
m e n g a m a n a t k a n Ke m e n t e r i a n PSBB terkesan hanya sekedar kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden
Kesehatan adalah sebagai pemimpin yang tanpa adanya pengaturan yang Jokowi menerapkan kebijakan dalam PP
13 | EXPOSEMEDIA.ID | Edisi Selasa, 5 Mei 2020