Page 14 - EXPOSEMEDIA.ID - Edisi Selasa, 5 Mei 2020

21/2020 memuat Opsi KARANTINA
WILAYAH atau setidaknya mengeluarkan PP
terkait KARANTINA WILAYAH sesuai
dengan amanat UU No. 6/2018.
Maka, perbedaan penerapan dan ruang
lingkup kebijakan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah akan sesuai dengan
kebutuhan masing­masing daerah yang
telah menerapkan Karantina Wilayah dan
pasti terhadap penyebaran atau angka
pasien yang terkonfirmasi positif Virus Covid
19 setidaknya bisa ditekan secara
maksimal. Dalam UU No. 6/2018 Tentang
Kekarantinaan Kesehatan, tipoksi
Pemerintah Daerah secara keseluruhan
tidak secara maksimal diperankan karena
terkait dengan kebutuhan mendasar
masyarakat daerah yang terkena kebijakan
KARANTINA WILAYAH secara otomatis
ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan
dihitung secara detail.
Maka, dengan sendirinya tidak akan ada lagi
masyarakat yang keluar rumah sekedar
untuk membeli kebutuhan hidupnya sehari­
hari. Edukasi dan himbauan Pemerintah
akan secara otomatis berjalan dengan
sendirinya (Work From Home, Stay At mengucapkan:
Home) jika yang diterapkan Pemerintah
Pusat adalah Karantina Wilayah, karena jika “Selamat Menunaikan Ibadah Puasa”
menelisik pada kebijakan PSBB, mayoritas
masyarakat yang terkena dampak PSBB dan
tidak terdampak PSBB sama­sama masih
kebutuhan sehari­harinya karena kebijakan Marhaban Ya Ramadhan
harus berjuang untuk memenuhi
Pemerintah Pusat mengambil opsi PSBB
tidak jelas terkait dengan Pemenuhan
Negara untuk menyediakan serta
mensuplay kebutuhan dasar hidup
masyarakat.
Pebedaannya adalah jika PSBB diterapkan,
maka Pemerintah Pusat borkolaborasi
dengan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan kebutuhan pokok masyarakat
di daerah dan kemudian masyarakat harus
membelinya, berbeda kemudian jika yang
diterapkan adalah KARANTINA WILAYAH,
yaitu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
daerah menyediakan kebutuhan pokok
masyarakat di daerah dan kemudian
mensuplainya langsung ke masyarakat
khuususnya masyarakat miskin yang
terdampak KARANTINA WILAYAH tanpa
harus membelinya.
Terakhir, Kebijakan tiap­tiap daerah pada
dasarnya sama, merujuk pada UU No.
6/2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
baik daerah yang telah menerapkan PSBB
maupun belum atau tidak sama sekali,
tetapi hal yang demikian harus di seriusi
adalah bagaimana kemudian masyarakat
luas lebih Mawas diri terhadap ancaman
Covid­19 kali ini. (*\)
MICHAEL TOWOLIU
EXPOSEMEDIA
DIGITAL NEWSPAPER Anggota DPRD Kota Manado
14 | EXPOSEMEDIA.ID | Edisi Selasa, 5 Mei 2020