Page 5 - EXPOSEMEDIA.ID -- Edisi Kamis, 14 Mei 2020

EXPOSEMEDIA
nasional MERAWAT AKAL SEHAT
atau unnecessary treatment yang
menyebabkan klaim tidak terkontrol.
K e d u a , K P K m e n g u s u l k a n
p e m b a t a s a n m a n f a a t u n t u k
katastropik atau penyakit yang
muncul akibat gaya hidup. Pasalnya,
klaim lima penyakit katastropik, yakni
jantung, diabetes, kanker, stroke dan
gagal ginjal, mencapai Rp28 triliun.
Ketiga, mengkoordinasikan BPJS
Kesehatan dengan asuransi swasta
atau coordination of benefit. Pahala
berpendapat hal ini bertujuan untuk
mengalihkan sebagian klaim­klaim
BPJS dan mengurangi inefisiensi di
tingkat kelembagaan.
“Sebenarnya 20­30 persen klaim yang
di BPJS bisa dibagi dengan swasta.
Mana yang di­cover swasta, mana
BPJS. Kita duga sekitar Rp600­Rp900
BPJS Naik Lagi, Jokowi M bisa ditanggung oleh swasta," kata
Pahala.
Abaikan Rekomendasi KPK Keempat, tambah dia, KPK meminta
Kemenkes untuk mengimplementasi
kan co­payment 10 persen sesuai
EXPOSEMEDIA, JAKARTA - Komisi Peraturan Menkes Nomor 51 Tahun
Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pemerintahan 2018.
Joko Widodo belum menjalankan rekomendasi untuk "Jadi, peserta mandiri­bukan pegawai
mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Diketahui kebijakan perusahaan atau lembaga­itu
iuran BPJS naik lagi yang diteken lewat perpres Jokowi dianggap yang mampu kelas I dan II,
telah menyulut polemik di saat masyarakat menderita iuran mampu, harusnya waktu dia
klaim dia tanggung 10 persen,"
akibat wabah corona. tuturnya.
"Klaimnya yang mampu itu ada sekitar
eputi Pencegahan KPK Pahala persen yang diberlakukan Jokowi mulai Rp2,2 T di tahun 2018. Kita
Nainggolan menuturkan dalam awal 2020. Pahala mengungkapkan bayangkan kalau co­payment ini
Dkajian yang dikirimkan pada 30 kebijakan menaikkan iuran justru akan dijalankan, maka sebenarnya Rp2,2 T
Maret tersebut terdapat penjelasan soal menambah tunggakan terutama dari didapat oleh BPJS dalam bentuk
tata kelola BPJS Kesehatan yang peserta mandiri. kekurangan klaim," ujarnya lagi.
mengalami defisit triliunan rupiah serta
berpotensi merugikan keuangan negara. “Kolektibilitas dari segmen mandiri rata­ Kelima, evaluasi terhadap Rumah
rata hanya 50 persen. BPJS defisit Sakit (RS) yang penetapan kelasnya
"Sama sekali belum (menjalankan terbesar dari segmen mandiri pekerja tidak sesuai dengan fasilitas ataupun
rekomendasi). Respons dari Istana saja informal, bukan penerima upah," p e l aya n a n ke s e h a t a n . Pa h a l a
belum tahu kita. Biasanya kan didisposisi ujarnya. menambahkan Kemenkes sudah
ke mana gitu. Nanti kita ikuti," kata menindaklanjuti hal tersebut dan
Pahala kepada CNNIndonesia.com, Infografis 8 Penyakit Terbesar yang telah mengevaluasi sekitar 7 ribu RS di
Kamis (14/5). 'Gerogoti' BPJS KesehatanDalam kajian Indonesia. Hasilnya, 898 RS
itu, KPK menyarankan sejumlah hal dinyatakan tidak sesuai dengan
Presiden Joko Widodo diketahui kepada pemerintah. Misalnya, pertama, kelasnya.
menerbitkan Perpres 64 Tahun 2020 mendorong Kementerian Kesehatan
yang memutuskan menaikkan iuran BPJS (Kemenkes) menyelesaikan Pedoman "Terakhir kita dapati fraud masih saja
Kesehatan untuk peserta Pekerja Bukan Nasional Praktik Kedokteran (PNMK) terjadi. Fasilitas kesehatan tidak
Penerima Upah (PBPU) dan Bukan guna mengatasi defisit BPJS Kesehatan efisien dalam penanganan sehingga
Pekerja (BP) atau peserta mandiri secara yang mencapai Rp12,2 Triliun pada melebihi Pagu," ungkap dia."Untuk
bertahap mulai Juli 2020. tahun 2018. mengatasinya disuruh orang keluar,
masuk lagi didaftarkan sebagai kasus
Padahal, MA baru membatalkan Pahala menjelaskan PNMK bertujuan baru. Padahal orang sama penyakit
kenaikan iuran BPJS Kesehatan 100 untuk menekan perlakuan tidak perlu sama. Kita temukan di beberapa,"
tutur Pahala. (cnn/*)
5 | EXPOSEMEDIA.ID | Edisi Kamis, 14 Mei 2020