Page 6 - EXPOSEMEDIA.ID -- Edisi Jum'at, 19 Juni 2020

MENUJU PILKADA 2020 6
JUM’AT, 19 JUNI 2020

Hibah Daerah Biayai
Protokol Kesehatan
EXPOSEMEDIA, JAKARTA — Pengadaan peralatan protokol kesehatan untuk pilkada
akhirnya bisa dibiayai APBD melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Kepastian itu
didapat setelah pemerintah menerbitkan peraturan menteri dalam negeri (permendagri) baru
sekaligus merevisi Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 yang menjadi pedoman penyusunan
NPHD pilkada.
irjen Bina Keuangan Hal itu penting untuk mencegah p e r l i n d u n g a n b a g i Anggaran KPU Rp 1 triliun
Daerah Kementerian p e r m a s a l a h a n h u k u m d i penyelenggara dan pemilih. a k a n d i g u n a k a n u n t u k
DD a l a m N e g e r i kemudian hari. Ketentuan m e m e n u h i k e b u t u h a n
(Kemendagri) Mochammad penggunaan NPHD untuk ”Kebutuhan APD dapat sepanjang dua bulan ke depan.
A r d i a n N o e r v i a n t o protokol kesehatan dalam diberikan dalam bentuk hibah
membenarkan hal tersebut. Permendagri 41/2020 diatur barang oleh pemerintah daerah ”Untuk kebutuhan Juni­Juli itu
dalam dua pasal. atau kementerian/lembaga,” cukup,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, ketentuan baru bunyi pasal 17 ayat 4.
terkait hibah pilkada diatur Yang pertama pasal 14 yang Sementara untuk kebutuhan
d a l a m P e r m e n d a g r i mengatur mekanisme perubahan Terpisah, Arief Budiman pada Agustus, pihaknya
41/2020.Sebelumnya, dalam perincian penggunaan dana mengatakan, pihaknya masih berharap alokasi tahap kedua
P e r m e n d a g r i 5 4 / 2 0 1 9 , NPHD. Di situ disebutkan, KPU menunggu proses pencairan bisa dicairkan. Baik yang dari
kebutuhan protokol kesehatan dan Bawaslu wajib memberi suntikan APBN. Sempat A P B N m a u p u n y a n g
pilkada tidak termasuk dalam tahu kepala daerah jika ada dijanjikan Senin (15/6), hingga bersumber dari tambahan
item barang yang dibiayai APBD p e r u b a h a n p e r i n c i a n k e m a r i n K P U b e l u m APBD.
melalui NPHD. p e n g g u n a a n d a n a y a n g mendapatkan kepastian Terkait
disebabkan penyesuaian akibat pembagian pencairan tahap Dalam permohonan KPU,
Sebab, alat pelindung diri (APD) pandemi Covid­19. awal sebesar Rp 1,024 triliun. pencairan tahap kedua yang
termasuk hal baru yang tidak d i j a d w a l k a n A g u s t u s
d i p e r k i r a k a n m u n c u l Kedua, pasal 17 yang mengatur Arief menyebut sudah ada mendatang sebesar Rp 3,286
s e b e l u m n y a . Te r b i t n y a jenis­jenis penyesuaian standar kesepakatan. Dalam rapat yang triliun.
permendagri itu merupakan kebutuhan barang/jasa dan digelar Senin lalu, disepakati
respons atas permintaan KPU. honorarium untuk protokol KPU mendapat alokasi Rp 1 Sementara pada tahap ketiga
kesehatan. Di antaranya APD, triliun. atau Oktober, pencairannya Rp
Dalam rapat dengar pendapat santunan bagi penyelenggara, 457 miliar. (jpos/*)
(RDP) pekan lalu, Ketua KPU penambahan jumlah tempat ”Yang Rp 0,24 triliun untuk
Arief Budiman meminta revisi pemungutan suara, serta Bawaslu dan DKPP,” ujarnya
Permendagri 54/2019 jika penyesuaian honorarium dalam diskusi virtual.
sebagian kebutuhan protokol penyelenggara dan lainnya yang
kesehatan dibiayai APBD. terkait dengan keselamatan serta