Page 7 - EXPOSEMEDIA.ID -- Edisi Jum'at, 19 Juni 2020

NASIONAL 7
JUM’AT, 19 JUNI 2020
KPK Minta
Kartu Prakerja
Dihentikan

EXPOSEMEDIA, JAKARTA ­ Program
kartu prakerja benar­benar merembet ke ranah
hukum. Kemarin KPK meminta program
tersebut dihentikan sementara. Pemerintah
harus mengevaluasi pelaksanaan gelombang I
Menag Minta Maaf Hal itu merujuk hasil kajian KPK yang
hingga III yang telanjur bergulir.
dilakukan selama tiga pekan. Wakil Ketua KPK
Alexander Marwata mengatakan, pihaknya
Soal Keputusan mengidentifikasi sejumlah persoalan dalam
empat aspek terkait pelaksanaan prakerja.
Empat aspek yang dimaksud adalah proses
pendaftaran, kemitraan dengan platform digital,
Pembatalan Haji materi pelatihan, dan pelaksanaan program.
Terkait proses pendaftaran, Alex menyebutkan,
sejatinya ada 1,7 juta pekerja yang terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK). Data itu
berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan
EXPOSEMEDIA, JAKARTA — Menteri Selain itu, saat itu Arab Saudi (Kemenaker) dan BPJAMSOSTEK. Dari
jumlah pekerja terdampak itu, hanya 143 ribu
Agama Fachrul Razi meminta maaf kepada DPR j u g a b e l u m m e m a s t i k a n yang mendaftar prakerja. Sebaliknya, 9,4 juta
penyelenggaraan haji di Mekkah
RI karena tidak melakukan rapat kerja terlebih dan Madinah. pendaftar hingga gelombang ketiga dinilai
bukan target yang disasar program prakerja.
dahulu dalam keputusan membatalkan
pengiriman jamaah haji tahun 2020, kendati itu Kemenag menilai berlarutnya Dengan demikian, penggunaan fitur face
recognition senilai Rp 30,8 miliar untuk
keputusan Saudi memperpendek
diputuskan secara seksama. waktu persiapan pengiriman haji kepentingan pengenalan peserta dalam proses
sehingga semakin mepet pendaftaran itu menjadi tidak efisien.
sehingga menjadi salah satu
"Saya atas nama pribadi M e l a l u i s u r a t i t u , d i a alasan pembatalan tersebut. ”Penggunaan NIK dan keanggotaan
menghaturkan permohonan mengatakan Kemenag sempat BPJAMSOSTEK sudah memadai,” paparnya.
maaf kepada yang mulia m e n a n y a k a n a p a k a h Menag juga mengatakan tidak
pimpinan dan seluruh anggota menggunakan Keppres atau a d a n i a t a n u n t u k t i d a k Terkait kemitraan platform digital, KPK
mengidentifikasi kerja sama dengan delapan
Komisi VIII DPR atas kejadian tidak dalam membatalkan menghormati DPR dengan tidak platform digital tidak melalui mekanisme
ini... Bukan salah kementerian pengiriman jamaah haji. ada rapat khusus membahas pengadaan barang dan jasa (PBJ). Penetapan
atau staf, tapi ini kesalahan pembatalan haji.Kendati begitu, platform digital sebagai mitra resmi pemerintah
saya," kata Menag menjawab " A p a k a h i n i K e p r e s d i a dia menyebut sudah ada yang dilakukan Komite Cipta Kerja pada 9
pertanyaan anggota Komisi VIII m e n j a w a b t i d a k , d a s a r komunikasi dengan unsur DPR Maret 2020 itu juga tidak sesuai pasal 35 da
DPR dalam siaran langsung hukumnya ini," kata dia. yang arahnya mengafirmasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun
Raker pemerintah dan DPR yang upaya Kemenag membatalkan 2020. Sebab, penetapan dilakukan sebelum
dipantau dari Jakarta. Fachrul mengatakan Kemenag pengiriman haji tahun ini. manajemen pelaksana terbentuk.
t i d a k p e r n a h b e r n i a t
Fachrul mengatakan ada mengabaikan peran DPR dalam "Kami tidak tergesa­gesa," kata Sementara itu, Direktur Komunikasi,
konsultasi hukum sebelum memutuskan pembatalan haji. dia menjelaskan pengumuman Kemitraan, dan Pengembangan Ekosistem
d i r i n y a m e n g u m u m k a n Hanya saja memang perlu pembatalan dilakukan dengan PMO Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky
pembatalan haji. keputusan cepat dalam kepastian seksama. (antr/*) menjelaskan, komite program kartu prakerja
pengiriman jamaah haji. menerima hasil kajian KPK sejak sepekan lalu.
"Kami minta kirim surat resmi ke Saat ini komite sedang melakukan evaluasi
K e m e n k u m h a m , m o h o n Adapun awal Juni, Kemenag terhadap masukan KPK.
petunjuk kewenangan siapa, mengumumkan pembatalan ”Salah satunya adalah dengan meninjau
aturan perundang­undangan, mengirim jamaah haji Indonesia kembali payung hukum yang ada. Seperti di
bahkan dibalas surat resmi dengan alasan keselamatan dari pendaftaran dan kepesertaan,” ujarnya saat
tertanggal 27 Mei," katanya. COVID­19. dihubungi tadi malam.
Mengenai konten program kartu prakerja, Panji
menyatakan perlu menelaah kembali apakah
benar­benar serupa dengan di YouTube atau
hanya kesamaan judul. (jpos/*)