Page 6 - EXPOSEMEDIA.ID -- Jum'at, 10 Juli 2020

EXPOSE
6 nasional JUMAT, 10 JUli 2020
MEDIA

Putusan MA Tak Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma’ruf

EXPOSEMEDIA,JAKAR- tusan MA baru diproses pada memenuhi syarat sebaran ke- Yusril menambahkan, pu- MA mengabulkan permohon-
TA - Pakar hukum tata neg- 28 Oktober 2019, seminggu menangan di provinsi-provin- tusan MK dilakukan dalam an uji materi Pasal 3 Ayat (7)
ara Yusril ihza Mahendra setelah Jokowi-Ma’ruf dilantik si sebagaimana diatur Pasal konteks pengujian terhadap PKPU Nomor 5 Tahun 2019
mengatakan, putusan Mah- oleh MPR. Dengan demikian, 6A. norma Pasal 158 UU No 42 tentang Penetapan Pasangan
kamah Agung (MA) No. 44 P/ putusan MA itu bersifat pros- Yusril menuturkan, putu- Tahun 2008 tentang Pilpres, Calon Terpilih, Penetapan Per-
HUM/2019 tak membatalkan pektif atau berlaku ke depan san MK dalam perkara pen- yang isinya sama dengan nor- olehan Kursi, dan Penetapan
kemenangan pasangan calon sejak tanggal diputuskan, seh- gujian undang-undang mem- ma Pasal 416 UU No 7 Tahun Calon Terpilih dalam Pemili-
Joko Widodo- Ma’ruf Amin ingga tidak berlaku retroaktif punyai kekuatan yang setara 2017 tentang Pemilu. ia men- han Umum. Gugatan ini dia-
pada Pilpres 2019. “Menang atau surut ke belakang. dengan norma undang-un- gatakan, lantaran materi pen- jukan oleh pendiri Yayasan
tidaknya Jokowi dalam Pil- Yusril mengatakan, atur- dang itu sendiri, meskipun gaturan yang diuji bunyinya Pendidikan Soekarno, Rach-
pres 2019 telah diputus oleh an Pilpres yang hanya diiku- putusan MK bukan merupa- sama, maka Putusan MK terh- mawati Soekarnoputri, dan
MK karena hal itu menjadi ke- ti oleh dua pasangan calon kan suatu bentuk peratur- adap pengujian Pasal 158 UU beberapa pengugat lainnya.
wenangannya. MA sama seka- memang tidak diatur dalam an perundang-undangan. No 42 Tahun 2008 itu mutatis Dalam putusan Nomor 44 P/
li tidak berwenang mengadili dalam Pasal 416 UU 7/2017 “Sedangkan MA memutus mutandis dan berlaku terha- PHUM/2019 tersebut dan di-
sengketa Pilpres. tentang Pemilu. Ketentuan perkara pengujian PKPU itu dap norma Pasal 416 UU No unggah pada 3 Juli 2020 lalu,
Putusan MK (Mahka- Pasal 7 ayat 3 PKPU No 5 Ta- dengan merujuk kepada Pas- 7 Tahun 2017 tentang Pemi- MA menyatakan Pasal 3 ayat
PDK .RQVWLWXVL LWX ȴQDO GDQ hun 2019 itu mengaturnya al 416 UU Pemilu yang tidak lu. “Karena itu, kalau paslon 7 PKPU 5/2019 bertentangan
mengikat,” kata Yusril melalui dengan mengacu kepada Pu- mengatur hal itu, sehingga Pilpres itu hanya dua pas- denan Undang-Undang (UU)
keterangan tertulis, Rabu tusan MK No 50/PUU-Xii/2017 menyatakan Pasal 3 ayat 7 angan, aturan yang benar di- Nomor 7 Tahun 2017 tentang
(8/7). “Dalam menetapkan yang menafsirkan ketentuan PKPU itu bertentangan den- lihat dari sudut hukum tata Pemilu, terutama Pasal 416
kemenangan Jokowi dan Kiai Pasal 6A UUD 45 dalam hal gan UU Pemilu,” kata Yusril. negara adalah Pilpres dilaku- ayat 1. “Mengabulkan per-
Ma’ruf, KPU merujuk pada Pu- Paslon Capres dan Cawapres “Masalahnya MA memang kan hanya 1 kali putaran dan mohonan hak uji materiil
tusan MK yang tegas menolak hanya dua pasangan. Karena tidak dapat menguji apakah paslon yang memperoleh yang diajukan para pem-
permohonan sengketa yang itu, menurut Yusril, dalam PKPU itu bertentangan den- suara terbanyak itulah yang ohon untuk sebagian dan
diajukan Prabowo Subianto keadaan seperti itu yang ber- gan Putusan MK atau tidak. Di menjadi pemenangnya,” ucap menyatakan Pasal 3 ayat 7
dan Sandiaga Uno,” lanjut dia. laku adalah suara terbanyak sini letak problematika huk- Yusril. PKPU 5/2019 bertentangan
Selain itu, lanjut Yusril, pu- tanpa perlu diulang lagi untuk umnya,” tutur dia. Sebelumnya diberitakan, dengan UU 7/2017.(komp/*)

Erick !ohir yang berlaku, ga melang- triliun dan PT KAi (Perse-
gar hukum. Dan dengan
ro) Rp 300 miliar.
Selanjutnya ada Perum
pendampingan tersebut
Sambangi KPK kita harapkan penggunaan Bulog sebesar Rp 560 mil-
iar, PT Kimia Farma Tbk
anggaran bisa dikawal
dengan baik,” kata Arya,
(KAEF) Rp 1 triliun. Se-
jumlah perusahaan BUMN
Rabu (8/7).
Demi Rp143 T atif yang dilakukan BUMN Karya seperti PT Hutama
Dia mengatakan, inisi-
Karya (Persero), PT Waski-
ini disambut baik oleh
ta Karya Tbk (WSKT), PT
KPK. “KPK juga menyam-
but gembira dan sangat Wijaya Karya Tbk (WiKA)
dan PT Jasa Marga Tbk
bagus pertemuan itu, (JSMR).
sangat baik sambutan dari Selain pencairan utang,
EXPOSEMEDIA, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik KPK dimana kita berinisi- ada dalam bentuk penyer-
Negara (BUMN) tiba-tiba menyambangi Komisi Pemberantasan atif minta pendampingan taan modal negara atau
Korupsi (KPK) untuk ‘pengawalan’ pengelolaan dana program dari KPK,” katanya. PMN. Sebesar Rp 15,5
Seperti diketahui
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). sebanyak 17 perusahaan triliun PMN akan diterima
oleh PT Hutama Karya
BUMN mendapatkan (Persero) Rp 7,5 triliun, PT
Staf Khusus Menteri kepada BUMN ini dapat tuk bisa memberikan karpet merah dari pe- PNM (Persero) Rp 1,5 tri-
BUMN Arya Sinulingga dikelola dan disalurkan pendampingan supaya merintah mengenai dana liun, PT BPUi (Persero) Rp
mengatakan pendampin- dengan baik dan sesuai dana-dana yang diberikan bantuan dalam rangka 6 triliun dan iTDC sebesar
gan dari KPK ini ditujukan dengan ketentuan yang negara kepada BUMN bisa Pemulihan Ekonomi Nasi- Rp 500 miliar.
agar dana-dana yang di- berlaku. disalurkan bisa digunakan onal (PEN) senilai total Rp lalu bentuk dukungan
kucurkan oleh pemerintah “Minta dari KPK un- sesuai dengan ketentuan 143,63 triliun. lainnya yakni dana talan-
Dana tersebut diber- gan sebesar Rp 19,65 tri-
ikan dalam bentuk pen- liun yang akan diberikan
cairan utang pemerintah kepada PT Garuda indone-
senilai Rp 108,48 triliun. sia Tbk (GiAA) Rp 8,5 trili-
Pembayaran ini akan un, PT KAi Rp 3,5 triliun,
diberikan kepada PT Perum Perumnas Rp 650
Pertamina (Persero) Rp 40 miliar, PT Krakatau Steel
triliun, PT PlN (Persero) Tbk (KRAS) dan PT Perke-
Rp 48,46 triliun, PT Pupuk bunan Nusantara (Persero)
indonesia (Persero) Rp 6 Rp 4 triliun. (cnbc/*)

Minta dari KPK untuk bisa memberi-
kan pendampingan supaya dana-
dana yang diberikan negara kepada
BUMN bisa disalurkan bisa digu-
nakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, ga melanggar hukum. Dan
dengan pendampingan tersebut kita
harapkan penggunaan anggaran
Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin berjalan keluar dari pintu belakang Gedung Komisi bisa dikawal dengan baik.
Pemberantasan Korupsi di Jakarta