Page 5 - EXPOSEMEDIA.ID - Edisi Rabu, 5 Agustus 2020

5 MENUJU PILKADA 2020 EXPOSEMEDIA
RABU, 5 AGUSTUS 2020
Helpdesk KPU Manado
Mulai Dibuka
EXPOSEMEDIA, MANADO - Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Manado mulai melakukan sosialisasi pendaftaran
calon kepala daerah, dengan membuka helpdesk sebagai
sarana komunikasi, koordinasi serta konsultasi terkait
tahapan pendaftaran calon.
Komisioner KPU Manado, Lanjut Sahrul, jika ada
S a h r u l S e t i a w a n partai atau calon kepala
m e n g a t a k a n t a h a p a n d a e r a h y a n g a k a n
pemilihan kepada daerah berkonsultasi terkait
segera memasuki tahapan pendaftaran calon, bisa
pendaftaran 4 hingga 6 langsung menghubungi
September 2020 sudah helpdesk KPU Kota Manado
mulai membuka helpdesk. tentunya.
“Sejak Senin (3/8) kemarin “Kami juga akan terus
k a m i s u d a h m u l a i melakukan sosialisasi dan
membuka helpdesk terkait rakor pencalonan ke partai
pencalonan, karena sudah politik (parpol). For-
akan memasuki persiapan k o p i m d a d a n s e m u a
p e n d a f t a r a n c a l o n , ” i n s t a n s i t e r k a i t p e n - Komisioner KPU Manado, Sahrul Setiawan
terangnya. calonan,” jelasnya. (ale/*)
Perludem: ASN Semestinya
Mengundurkan Diri Setahun
Sebelum Pencalonan
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menilai ASN yang maju
di pilkada tidak cukup mengundurkan diri saat dicalonkan. Sebab sebelum itu sangat mungkin mereka
menggunakan statusnya untuk kepentingan pribadi.
A S N m e m a n g h a r u s m e n g - "Pilkada di masa pandemi ini biayanya
undurkan diri secara tertulis sejak c u k u p m a h a l , m e s t i n y a t i d a k
ditetapkan sebagai calon dalam dipertaruhkan dengan perilaku tidak
pemilihan umum berdasarkan Pasal jujur dan adil dari para calon. Jangan
7 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 sampai ditampilkan ironi perilaku ASN
Tahun 2016 tentang Pemilihan yang aktif bermanuver politik tapi sama
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sekali tidak ada sanksi," Titi menegaskan.
juga Pasal 4 ayat (1) u Peraturan KPU
Nomor 1 tahun 2020. Titi lantas mengatakan revisi PKPU yang
mengharuskan ASN mundur saja tidak
"Seorang ASN yang masih aktif, cukup. Ia menilai UU Pemilu juga harus
apalagi menjabat posisi struktural diubah. Ia mengusulkan ASN, polisi, dan
penting namun sudah melakukan TNI, harus mundur dari jabatannya
komunikasi politik dengan partai- minimal satu tahun sebelum pencalonan.
p a r t a i u n t u k k e p e n t i n g a n Ini kudu dilakukan untuk memastikan
pencalonannya di pilkada, jelas pilkada berjalan setara, juga untuk
merupakan pelanggaran berat
terhadap prinsip netralitas berdasar " m e n g h i n d a r i p a t g u l i p a t d a n
UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ketidaknetralan ASN saat proses
ASN," kata Titi, Selasa (28/7/2020) komunikasi politik untuk mencari
pagi. dukungan pencalonan ke partai-partai.
Pasti proses itu berlangsung cukup lama
Titi lantas mendesak Bawaslu RI, sebelum pendaftaran calon dibuka."
Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN), dan Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri)
untuk memberi
sanksi kepada
semua ASN yang berlaku
demikian. Sebab, jika dibiarkan,
“Ini juga untuk menghindari proses
“maka kualitas demokrasi kita pencalonan yang injury time atau serba
menjadi terancam dan kredibilitas mendadak dan bisa jadi kental aroma
Pilkada 2020 jadi pertaruhannya." politik transaksional," tambahnya.