Page 9 - EXPOSEMEDIA.ID - Edisi Rabu, 5 Agustus 2020
P. 9

9             NASIONAL      EXPOSEMEDIA
                               RABU,
5
AGUSTUS
2020
    Gaji
ke-13
PNS

    Cair
Pekan
Depan  Firli
Bahuri

    D i r e k t u r 
 J e n d e r a l

    Hadiyanto
 menjelaskan
 Bisa
Disidang
Etik
    Perbendaharaan
 Negara

    K e m e n k e u , 
 A n d i n

    gaji
 ke-13
 tidak
 akan

    diberikan
 secara
 penuh,

    seperti
 yang
 sudah
 terjadi

    p a d a 
 t a h u n - t a h u n

    sebelumnya.

    G a j i 
 k e - 1 3 
 h a n y a

    menghitung
gaji
pokok
dan

    tunjangan
yang
melekat
di

    dalamnya,
 tapi
 tidak

    t e r m a s u k 
 t u n j a n g a n

    kinerja
(tukin).

    "Iya.
 Tidak
 termasuk

    tukin,"
 ujar
 Andin
 kepada

    CNBC
 Indonesia,
 Rabu

    (22/7).
    Lantas
berapa
besaran
gaji

    PNS
 untuk
 golongan
 I

    hingga
 IV
 dan
 berapa

    hitungan
 gaji
 dari
 yang

    terendah
 hingga
 tertinggi

    disesuaikan
 dengan
 masa
  EXPOSEMEDIA,
 JAKARTA
 -
 Dewan
 Pengawas
 Komisi
 Pemberantasan
 Korupsi

    kerja,
mulai
dari
satu
tahun
  (KPK)
berjanji
bakal
segera
mengelesaikan
dugaan
pelanggaran
etik
Ketua
KPK

    hingga
 27
 tahun?
 Berikut
  Firli
Bahuri.
Jenderal
polisi
bintang
tiga
itu
pun
telah
dimintai
keterangan
terkait

    perinciannya:  dugaan
penggunaan
helikopter
mewah.
    Golongan
I
(lulusan
SD
dan
SMP)  “Dewas
 telah
 melakukan
 nanti
Desember
setelah
selesai
 Etik
 dan
 Pedoman
 Perilaku

    -
Golongan
Ia:
Rp
1.560.800
-
Rp
2.335.800  klarifikasi
 terhadap
 masalah
 semua
 tapi
 mudah-mudahan
  KPK,
 mengatur
 bahwa
 insan

    -
Golongan
Ib:
Rp
1.704.500
-
Rp
2.472.900  i n i 
 d e n g a n 
 m e m i n t a
 tidak
 ada,
 karena
 memang
 KPK
tidak
boleh
menunjukkan

    -
Golongan
Ic:
Rp
1.776.600
-
Rp
2.577.500  keterangan
 dari
 berbagai
 tidak
 ada
 pelanggaran
 etik,”
 gaya
hidup
hedonisme.
    -
Golongan
Id:
Rp
1.851.800
-
Rp
2.686.500
             pihak
termasuk
dari
Firli
dan
 ucap
Tumpak.
    Golongan
II
(lulusan
SMA
dan
D3)  termasuk
 juga
 yang
 lain-  Boyamin
 pun
 melampirkan

    -Golongan
IIa:
Rp
2.022.200
-
Rp
3.373.600  lainnya,
termasuk
yang
ada
di
 Awal
 mula
 tersorotnya
 gaya
 t i g a 
 b u a h 
 f o t o 
 y a
    -Golongan
IIb:
Rp
2.208.400
-
Rp
3.516.300  luar
 penyedia
 jasa
 heli
 dan
 hidup
mewah
Firli
Bahuri,
saat
 menunjukkan
 kegiatan
 Firli,

    -Golongan
IIc:
Rp
2.301.800
-
Rp
3.665.000  saat
 ini
 sudah
 dikumpulkan,”
 k o o r d i n a t o r 
 M A K I
 t e r m a s u k 
 s a a t 
 F
    -Golongan
IId:
Rp
2.399.200
-
Rp
3.820.000
             k a t a 
 K e t u a 
 D e w a s 
 K P K
 (Masyarakat
 Anti
 Korupsi
 menumpangi
 helikopter

    Golongan
III
(lulusan
S1
hingga
S3)  T u m p a k 
 H a t o r o n g a n
 Indonesia)
 Boyamin
 Saiman
 berkode
PK-JTO
tersebut.

    -Golongan
 IIIa:
 Rp
 2.579.400
 -
 Rp
  Panggabean
di
Gedung
C1
KPK,
 mengadukan
 kepada
 Dewas

    4.236.400
    -Golongan
 IIIb:
 Rp
 2.688.500-
 Rp
  Kuningan,
 Jakarta
 Selatan,
 KPK
 atas
 kejadian
 Firli
 yang
 “Helikopter
 yang
 digunakan

    4.415.600  Selasa
 (4/8),
 seperti
 dilansir
 menggunakan
helikopter
milik
 adalah
 jenis
 helimousin,

    -Golongan
 IIIc:
 Rp
 2.802.300
 -
 Rp
  jawapos.com.  perusahaan
 swasta
 dalam
 karena
 pernah
 digunakan

    4.602.400        perjalanan
untuk
kepentingan
 Tung
 Desem
 Waringin
 yang

    -
 Golongan
 IIId:
 Rp
 2.920.800
 -
 Rp

    4.797.000Golongan
IV  Tumpak
belum
mau
berandai-  pribadinya
dari
Palembang
ke
 disebut
 sebagai
 Helimousine

    -
 Golongan
 IVa:
 Rp
 3.044.300
 -
 Rp
  andai
 terkait
 dugaan
 etik
 Baturaja.
  President
Air,”
tukas
Boyamin.
    5.000.000  terhadap
 Firli.
 Namun,
 jika

    -
 Golongan
 IVb:
 Rp
 3.173.100
 -
 Rp
  D e w a s 
 m e n e m u k a n 
 a d a
 “MAKI
 telah
 menyampaikan
 N a m u n , 
 F i r l i 
 e n g
    5.211.500-
 Golongan
 IVc:
 Rp
 3.307.300
 -
  dugaan
 pelanggaran
 etik,
 melalui
 email
 kepada
 Dewan
 m e n g o m e n t a r i 
 a d u a
    Rp
5.431.900
    -
 Golongan
 IVd:
 Rp
 3.447.200
 -
 Rp
  maka
 akan
 melalukan
 sidang
 Pengawas
 KPK
 berisi
 aduan
 m a s y a r a k a t 
 m e n g e n a i
    5.661.700-
 Golongan
 IVe:
 Rp
 3.593.100
 -
  etik
 terhadap
 mantan
 Deputi
 dugaan
pelanggaran
kode
etik
 pengunaan
 helikopter
 swasta

    Rp
5.901.200  Penindakan
KPK.
  oleh
 Firli
 Ketua
 KPK
 atas
 ke
 Dewas
 KPK.
 Dia
 berdalih,

    Adapun
 tunjangan
 PNS
 yang
  p e n g g u n a a n 
 h e l i ko p t e r
 hanya
 fokus
 kerja
 pada

    melekat,
 yakni
 tunjangan
 anak
  “Dewas
 akan
 melakukan
 mewah
untuk
perjalanan
dari
 penindakan
 dan
 pencegahan

    dan
tunjangan
suami
atau
istri.
  pemeriksaan
 pendahuluan
 Palembang
 ke
 Baturaja
 pada
 korupsi
“Saya
hanya
kerja
dan

    PNS
yang
sudah
memiliki
suami
  tentang
 itu
 dan
 apabla
 nanti
 hari
 Sabtu,
 tanggal
 20
 Juni
 kerja,”
kata
Firli
dikonfirmasi,

    a t a u 
 i s t r i 
 m e n d a p a t k a n
  Dewas
 dalam
 pemeriksaan
 2020,”
 kata
 Boyamin
 dalam
 Jumat
(26/6).
             pendahuluan
ada
pelanggaran
 keterangannya,
Rabu
(24/6).
    tunjangan
 sebesar
 5%
 dari
 gaji
  etik
 maka
 akan
 kita
 (Dewas)
  Jenderal
polisi
bintang
tiga
ini

    pokok.   sidang,”
ucap
Tumpak.  M e n u r u t 
 B o y a m i n ,
 enggan
 memikirkan
 soal

    Lalu,
 tunjangan
 anak
 yang
  penggunaan
 helikopter
 itu
 k r i t i k a n 
 d a n 
 a d u a n

    ditetapkan
sebesar
2%
dari
gaji
  T u m p a k 
 m e m b u k a
 diduga
 merupakan
 bentuk
 masyarakat.
 Dia
 menyebut,

    p o k o k 
 p e r 
 a n a k 
 d e n g a n
  k e m u n g k i n a n , 
 a p a b i l a
 gaya
 hidup
 mewah.
 Karena
 waktunya
 akan
 habis
 jik
    ketentuan
 maksimal
 tiga
 anak.
  ditemukan
 pelanggaran
 etik.
 perjalanan
dari
Palembang
ke
 mengomentari
 hal
 tersebut.

    Sementara
 itu,
 tunjangan
  Sidang
 pelanggaran
kode
 etik
 Baturaja
 hanya
 butuh
 empat
 “Masa
waktu
kita
habis
karena

    jabatan
 besarannya
 tergantung
  itu
 bisa
 dilaksanakan
 pada
 jam
perjalanan
menggunakan
 merespons
 kritikan
 dan

    pada
jabatan
yang
diemban
PNS.
  Agustus
atau
Desember
2020.
  mobil.
 Dalam
 Peraturan
 aduan,”
tukas
Firli.
(jpos/*)
    (cnbc/*)  “A g u s t u s 
 m u n g k i n 
 k i t a
 Dewan
Pengawas
KPK
Nomor

             lakukan
sidang
etik,
mungkin
                     1
Tahun
2020
tentang
Kode

   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14