Page 12 - EXPOSEMEDIA.ID - Edisi Jum'at, 28 Agustus 2020

12 TECHNO EXPOSEMEDIA
JUM’AT, 28 AGUSTUS 2020
BPPT : eVoting Belum
Bisa Diterapkan di
Pilkada Serentak

EXPOSEMEDIA, JAKARTA - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
menyatakan sistem pemilihan secara eVoting belum dapat diterapkan dalam Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.
Sebab, menurut Kepala BPPT demikian, kendala dari sisi dan memudahkan pemilih serta
Hammam Riza perubahan dari teknologi eVoting tidak ada," efektif sesuai yang dinyatakan
pemilu manual ke eVoting ujarnya. dalam UU Nomor 10 Tahun 2016
diperlukan persiapan yang cukup tentang Pilkada," ujarnya.
panjang. Meski demikian, Hammam
m e n g a t a k a n k e s i a p a n KeamananHammam mengklaim
"Pilkada serentak 2020 belum penyelenggara menjadi kunci pihaknya telah memikirkan
menerapkan eVoting," ujar u t a m a u n t u k m e n j a g a keamanan eVoting dalam pemilu
H a m m a m k e p a d a C N N keberlanjutan teknologi eVoting. Indonesia. Oleh karena itu, dia
Indonesia.com, Rabu (26/8). berkata BPPT merancang eVoting
H a m m a m m e n i l a i p e r l u yang sangat berbeda dengan
Hammam menuturkan Pilkada dilakukan perubahan proses eVoting di 26 negara yang sudah
s e r e n t a k 2 0 2 0 b a r u a k a n b i s n i s d a n e k o s i s t e m mengimplementasikan eVoting.
menerapkan eRekapitulasi. kelembagaan yang matang
Sistem itu kemungkinan Form termasuk penyiapan industri "BPPT merancang eVoting sesuai
Plano dikirim langsung dari TPS nasional yang mendukung azas pemilu Indonesia yang
oleh KPPS, sebagai pendukung p e m i l u e l e k t r o n i k d a n menjadi dasar keamanan pemilu
hasil perolehan suara yang dapat menyangkut pola pembiayaan yaitu LUBER JURDIL," ujar
dikirim langsung dari tiap TPS, pemilu elektronik. Hammam.
terekapitulasi langsung ke Pusat
Data KPU. Dari sisi Legalitas, Hammam Salah satu bentuk menciptakan
membeberkan sampai saat ini keamanan eVoting, lanjut
Sehingga, dia berkata hasil eVoting sudah dimungkinkan H a m m a m a d a l a h d e n g a n
pemilu manual di tiap TPS tidak dilaksanakan sesuai UU Nomor mewajibkan pemilih tetap datang
lagi dikirim secara manual dan 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ke TPS untuk memberikan hak
berjenjang. Namun, langsung yang sudah mengakomodir suaranya pada perangkat eVoting
dikirim dari TPS dan dapat p e m i l i h a n m e n g g u n a k a n di bilik.
diperoleh hasil rekap perolehan peralatan elektronik. Sedangkan
per jenjang. u n t u k o p e r a s i o n a l n y a Hammam menyebut perangkat
dituangkan dalam Peraturan eVoting juga tidak terkoneksi ke
L e b i h l a n j u t , H a m m a m KPU. jaringan apapun pada proses
menjelaskan kunci utama pemungutan suara. Hal itu
perubahan dari pemilu manual “Nah, Peraturan KPU-nya yang sebagai bentuk mengedepankan
ke eVoting adalah keberlanjutan. belum ada. Dan terhadap 5 aspek rahasia dan bebas.
S e s u a i a m a n a t p u t u s a n kesiapan tersebut sudah dikaji
Mahkamah Konstitusi nomor BPPT menyesuaikan dengan " D e n g a n d e m i k i a n t i d a k
147/PUU-VII/2010, dia menyebut aspek hukum, budaya, sosial, dimungkinkan aksi hacker.
ada minimal lima kesiapan politik di Indonesia," ujar Setelah TPS tutup, hasil di TPS
e P e m i l u , y a i t u l e g a l i t a s , Hammam. sudah dicetak dan ditanda-
penyelenggara, pembiayaan, tangani KPPS, dan rekap hasil di
masyarakat, dan teknologi. "Sudah jelas keunggulan eVoting TPS langsung terkirim ke pusat
d i m a n a h a s i l p e m i l u data sesuai TPS yang sesuai di
"Dari sisi teknologi, merupakan m e n g g u n a k a n p e r a l a t a n pusat data," ujarnya. (cnni/*)
bagian dari kajian BPPT yang elektronik adalah cepat, akurat
sudah dikaji sejak 2010. Dengan