EXPOSEMEDIA, JAKARTA – Sukses dilaksanakannya Launching pembebasan biaya bagi Pekerja Migran Indonesia melalui Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Tanpa Agunan, Kamis (12/8/2021) di Jakarta menjadi momentum bersejarah. Tak akan dilupakan para bandit atau rentenir yang biasa menyandera para Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Dalam sambutannya, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani menyampaikan selamat tinggal praktek serampangan dan brutal di dunia ketenagakerjaan, terlebih yang berurusan dengan calon PMI. Menurutnya, pembenahan serta terobosan BP2MI saat ini sangat drastis. Sehingga menutup cela para bajingan rentenir dalam mengeksploitasi PMI.
“Ini kesempatan dan kegiatan bersejarah. Saya yakin ada oknum atau kelompok tertentu yang tidak menghendaki program kolaborasi antara BP2MI, BNI melalui Kementerian BUMN ini terlaksana. BP2MI makin memperketat regulasi, sehingga para rentenir yang selama ini menyandera calon PMI sampai menjadi PMI mulai lepas. Artinya, dengan intervensi pemerintah rentenir tidak punya peluang lagi membodohi PMI,” ujar Benny, mantan Ketua Komite 1 DPD RI ini, Kamis (12/8/2021).
Benny juga menegaskan komitmennya dalam memutus mata rantai serta benang kusut kolonisasi para rentenir atau pemilik modal terhadap PMI. Dikatakannya program membebaskan PMI dari biaya membawa udara segar dan nafas perubahan bagi PMI dalam meningkatkan kesejahteraannya.
“Jalur memiskinkan PMI selama ini terpelihara melalui ulah oknum rentenir, diantaranya. Karena atas penguasaan mereka, PMI menjadi terlilit hutang. Menjual aset dan lain sebagainya. Sulit mendiri dan berada dibawah bayang-bayang segelintir pemilik modal yang tanpa nurani itu. Launching program ini substansinya akan membebaskan PMI dari sandera rentenir. Saya berterima kasih kepada Menko Bapak Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN, Pak Erick Tohir atas kerja sama ini. Mari kita jaya PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki,” kata Brani, begitu Benny akrab disapa.
Dulu ada skema KUR, tambah Brani, tapi regulasi tidak memberi kesempatan atau ruang ke PMI untuk meminjam langsung ke bank. Melainkan melalui pihak ketiga. Brani menyangkan siklus yang dirancang malah tidak menguntungkan PMI. Lebih lanjut Brani menuturkan selamat tinggal untuk rentenir.
“Ekosisten dan mata rantai sistem yang dipakai sealama ini telah kita pangkas. Saya siap menerima segala konsekuensinya, bahwa keputusan ini akan mendatangkan ancaman terhadap saya karena kepentingan satu dua orang atau bahkan operasionalisasi perusahaan terganggu, itu sudah pasti. Namun saya yakin semua ini atas nama kepentingan rakyat (PMI), maka sedikitpun saya tidak takut. Sekali lagi, selamat tinggal rentenir. Suara pesta pora anda akan hilang,” ujar Brani.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Tohir dalam sambutannya dengan transparan menyampaikan kepedulian dan keberpihakannya pada PMI. Erick menyebut Kementerian yang dipimpinnya siap menjadi ekosistem yang mendukung BP2MI dalam mewujudkan program-program kesejahteraan.
“Saya selalu memberi support terhadap program yang dilakukan BP2MI. Apalagi selama ini Bang Benny Rhamdani begitu konsisten bekerja memperjuangkan dan melindungi para pekerja migran Indonesia. Kementerian BUMN akan menjadi ekosistem dalam kerja melindungi PMI. Memang benar seperti yang disampaikan Kepala BP2MI, dimana negara harus hadir mengawal dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Terlebih PMI,” kata Erick tegas. (*/Amas)
