JAKARTA, EXPOSEMEDIA – Program G to G kembali dijalankan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Selasa, (1/3/2022), calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali diberangkatkan. Bertempat di ruangan rapat Adelina Sau, kantor BP2MI, 11 (sebelas) PMI diberangkatkan.
Dalam proses pelepasan yang dipimpin Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, PMI yang akan diberangkatkan diingatkan agar bekerja profesional. Benny juga meluruskan sering terjadinya salah paham. Kepala BP2MI mengatakan pemerintah negara terus memberikan kemudahan dan memfasilitasi PMI yang berangkat.
“Saya terus mendorong agar kemudahan penempatan dilakukan BP2MI. Terlebih Korea Selatan. Kalau pemerintah menghalang-halangi rakyat bekerja berarti itu namanya pembangkangan konstitusi. Menyalahi aturan. Tidak begitulah. Tertudanya CPMI berangkat ke negara pemaparan hanyalah karena negara penempatan masih menutup. Dengan alasan Covid-19. Nah, proses literasi seperti ini di publik perlu diperhatikan CPMI, jangan mau jadi korban provokasi,” kata Benny, dalam proses pelepasan CPMI Korea Selatan, gelombang ke-11, Selasa (1/3/2022).
Memberi pemaparan terkait peran pelayanan publik dari pemerintah, Benny juga menitikberatkan tentang pentingnya partisipasi publik terhadap program pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini. Kerja kolaborasi yang dibangun pemerintah juga mesti mendapat sambutan hangat dari CPMI.
“BP2MI hanyalah Lembaga Penempatan PMI. Bukan bertugas menutup dan melarang atau menghalangi CPMI bekerja ke Luar Negeri. Lihat saja, saat Korea dibuka Jepang kemarin tutup, tapi tidak ada demo apa-apa. Sejak Desember 2021 penempatan PMI Korea sudah capai 800-an orang PMI yang diberangkatkan. Ini merupakan kerja serius negara mengurus rakyatnya. Sering CPMI salah kaprah,” ujar Benny.
Sekedar informasi, kerja sama untuk Indonesia dan Jepang baru dibuka kembali, Selasa, 1 Maret 2022. Artinya, lanjut Benny bahwa salah kapra terjadi di internal CPMI sering terjadi karena ada oknum tertentu yang menghasut. Hal itu yang sangat disayangkan Benny. Sehingga Benny mengajak, CPMI tidak lagi termakan isu hoax dan provokatif yang membuat CPMI menyalahkan lagi BP2MI
Tidak hanya itu, Benny juga sedang memperjuangkan anggaran Rp. 123 Miliar bersama Menko Perekonomian, yang tujuannya untuk meringankan, membebaskan CPMI Korea Selatan dari segala pembebanan biaya. Benny menyayangkan keberadaan PMI sebagai warga VVIP, dan Pahlawan Devisa dipersulit atau diberi beban oleh negara.
Tugas wewenang, domain kerja BP2MI, Kemnaker, dan negara penempatan sering kali abstrak atau kabur ditafsir CPMI, urai Benny. Melalui kesempatan ini, Kepala BP2MI memberi pencerahan, mengedukasi PMI yang akan berangkat, Selasa, (1/3/2022) malam agar mengetahui problem yang sebenarnya. Sehingga tidak ikut menyalahkan pemerintah. Tidak memberi postingan dan komentar yang buruk di media sosial. (*/Amas)
