EXPOSEMEDIA, MANADO—Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara, Aditya Anugrah Moha, menyoroti hasil survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebagai salah satu menteri dengan kinerja terburuk.
Aditya menilai, hasil survei tersebut perlu dicermati secara kritis dan proporsional. Menurutnya, penilaian terhadap pejabat publik, khususnya menteri yang menangani sektor strategis, harus didasarkan pada indikator yang jelas, metodologi yang transparan, serta evaluasi terhadap kinerja dan capaian kebijakan secara menyeluruh.
Ia menegaskan, pihaknya menghormati kebebasan lembaga survei dalam menyampaikan hasil kajian maupun kritik terhadap pemerintah. Namun, hasil survei juga harus disertai penjelasan yang memadai agar dapat dipahami dan diuji secara objektif oleh masyarakat. “Kebebasan tersebut seharusnya berjalan beriringan dengan tanggung jawab akademik, transparansi metodologi, dan objektivitas,” ucap Aditya.
Menurutnya, penilaian yang tidak disertai penjelasan mengenai indikator dan parameter yang digunakan berpotensi membentuk persepsi publik yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Karena itu, ia mendorong agar setiap hasil evaluasi disampaikan dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Aditya menjelaskan, sektor energi dan sumber daya mineral memiliki kompleksitas tinggi karena berkaitan langsung dengan ketahanan energi nasional, pengelolaan sumber daya alam, investasi, hilirisasi industri, hingga pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Dengan cakupan persoalan tersebut, evaluasi terhadap kinerja Menteri ESDM, kata dia, tidak cukup hanya bertumpu pada persepsi publik atau kesimpulan mengenai peringkat seorang pejabat. Penilaian perlu mempertimbangkan kebijakan yang diambil, realisasi program, tantangan struktural, serta dampaknya terhadap kepentingan nasional.
“Pak Bahlil Lahadalia harus dinilai berdasarkan kebijakan dan kinerjanya secara terukur. Jika ada kebijakan yang dianggap keliru, silakan dikritik secara terbuka dan disertai data. Jika ada kekurangan, sampaikan dengan argumentasi yang dapat diuji,” ujarnya.
Ia menambahkan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik yang konstruktif perlu dibedakan dari penilaian yang berpotensi memberikan stigma tanpa disertai penjelasan mengenai dasar dan ukuran evaluasinya.
Atas dasar itu, Aditya mendorong CELIOS untuk menjelaskan secara transparan metodologi, indikator penilaian, serta parameter yang digunakan dalam menghasilkan kesimpulan survei tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami dasar penilaian sekaligus menilai sejauh mana hasil survei mencerminkan kinerja kementerian secara menyeluruh.
“Kami tidak menolak kritik, tetapi kami menolak apabila penilaian terhadap pejabat publik dilakukan tanpa ukuran yang transparan dan argumentasi yang proporsional. Survei harus menjadi instrumen untuk memperkaya demokrasi, bukan sekadar membangun persepsi,” katanya.
Sebagai bagian dari Partai Golkar, Aditya menegaskan bahwa dukungan terhadap kader yang mengemban amanah di pemerintahan bukan berarti menutup ruang kritik maupun mengabaikan kekurangan. Sebaliknya, dukungan tersebut harus berjalan seiring dengan komitmen terhadap profesionalisme, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat.
Menurutnya, Bahlil tetap perlu diberikan ruang untuk menjelaskan kebijakan sekaligus mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui data dan capaian yang dapat diuji oleh publik. Pada saat yang sama, kritik dari masyarakat maupun lembaga independen tetap diperlukan sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan kebijakan.
Aditya berharap perdebatan mengenai hasil survei tidak mengaburkan persoalan utama yang harus menjadi perhatian bersama, yakni penguatan sektor energi nasional agar semakin berdaulat, berdaya saing, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Pada akhirnya, yang harus menjadi ukuran adalah kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa. Kita membutuhkan evaluasi yang jujur, kritik yang berbasis data, serta ruang dialog yang sehat. Jangan sampai perdebatan mengenai peringkat justru mengalihkan perhatian dari substansi utama, yaitu bagaimana memastikan sektor energi nasional semakin berdaulat, berdaya saing, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.(ale/*)
