EXPOSEMEDIA, JAKARTA – Dalam rangka menunjang pelayanan. Pemerintah melakukan segalanya. Termasuk meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik (PanRB) Republik Indonesia (RI) tengah mengusahakannya.
“Penandatanganan Nota Kesepahaman ini penting dilakukan. Agar kita punya spirit yang sama tentang pelayanan publik. Bahwa apa yang dilakukan, diperintahkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin adalah untuk melayani rakyat. Pemerintah wajib mendekatkan pelayanan pada rakyat,” ujar Mahfud, pengganti sementara Menpan-RB, Tjahjo Kumolo, saat menyampaikam laporan kegiatan, Selasa, (28/6/2022).
Melalui penandatangan Nota Kesepahaman untuk lahirnya MPP yang Wakil Presiden (Wapres) RI, KH. Ma’ruf Amin ini mendapat atensi publik. Wapres menyebutkan kehadiran Mal Pelayanan Publik mencerminkan adanya inovasi. Dan itulah sikap keterbukaan pemerintah pada rakyatnya.
“Pemerintah akan bekerja maksimal untuk memberi pelayanan yang prima bagi rakyat. Tujuannnya ialah agar Mal Pelayanan Publik memberi kemudahan Keterjangkauan, kemanan dan kenyamanan kepada rakyat dalam mendapatkan pelayanan. Sebagai sarana yang memudahkan rakyat. Program ini mendekatkan rakyat pada pelayanan. Model pelayanan seperti ini memberi kemudahan yang sama pada rakyat,” ujar Wapres Ma’ruf dalam sambutannya di kantor Kemenpan-RB.
Ketik diwawancarai wartawan, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani setelah menandatangani Nota Kesepahaman, memberi sambutan antusias. Menurut Benny, upaya mendobrak kegelapan birokrasi telah dilakukan BP2MI. Sehingga sangat relevan kehadiran MPP akan sangat membantu rakyat dalam mengakses pelayanan.
“Alhamdulillah proses penandatanganan Nota Kesepahaman untuk hadirnya Mal Pelayanan Publik telah dilaksanakan. Yang disaksikan Pak Wakil Presiden, KH. Ma’ruf Amin, ini bertanda pemerintah serius mendekatkan pelayanan pada rakyat. Transparansi terus menerus dilakukan. BP2MI sangat mendukung ini. Agar semua elemen rakyat gampang mengakses pelayanan pemerintahan. Sebuah sistem yang dekat dengan rakyat, kita harus selalu running dalam melayani rakyat,” tutur Benny, yang juga Waketum DPP Partai Hanura ini.
Untuk diketahui yang hadir dalam kegiatan ini adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian Dalam Negeri, Jaksa Agung RI, Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri Agama RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional.
Selain Kepala BP2MI, Benny Rhamdani hadir pula pihak Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Perpustakaan Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, PT. PLN (Persero), dan PT. Taspen. (*/Amas)
