EXPOSEMEDIA, DEPOK – Di hadapan 387 orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), di Kinasih Resto Depok, Jumat (27/5/2022), Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, menuturkan kelebihan Preliminary Education di era kepemimpinannya.
“Preliminary Education saat ini jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Sekarang gratis. Preliminary CPMI skema G to G Korea Selatan, yang telah dilaksanakan berapa kloter ini tak ada bayar-membayar. Kegiatan ini saya hadiri langsung. Perintah Presiden Jokowi sedang saya laksanakan,” ujar Benny.
Presiden Jokowi, lanjut Benny memerintahkan BP2MI untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan memberi fasilitasi secara menyeluruh. Program kemudahan pemerintah itu akan diupayakan BP2MI untuk disosialisasikan kepada seluruh CPMI dan masyarakat. Bahwa negara hadir.
“Dari hulu hingga hilir sistem pelindungannya. Bersifat menyeluruh. Sejak CPMI, PMI, bahkan PMI purna juga mendapat perhatian pemerintah. BP2MI akan menjadi Pioneer untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait program populis yang dikucurkan pemerintah,” kata Benny, Waketum DPP Partai Hanura ini.
Untuk penempatan G to G, program reguler prosedural juga terus digenjot BP2MI. Melalui pendekatan dialog, sosialisasi, dan kerja-kerja relawan PMI, BP2MI memaksimalkan kerja turun kepada masyarakat. Begitu pula yang menyangkut dengan peta jalan kompleksitas masalah yang dilahirkan dari praktek Sindikat penempatan ilegal PMI.
“Masyarakat harus tahu. Apalagi CPMI, bahwa yang banyak mendapat perlakuan penganiayaan di Luar Negeri adalah PMI yang berangkat kerjanya inprosedural. Kalau yang berangkatnya resmi, mereka senang, nyaman dan terjamin saat berada di negara tempat mereka bekerja. Kami berharap kalian menjadi corong untuk menyampaikan ini kepada Keluarga, teman kalian, dan masyarakat umumnya. Bahwa jangan ikut perekrutan PMI yang ilegal. Karena itu sangat beresiko pada keselamatan mereka,” tutur Benny.
Benny berharap rakyat terlibat sebagai motor, ikut bersama dalam upaya menyukseskan program Tahun Penempatan PMI 2022. Selain itu, Benny menyebut bahwa Pelindungan PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki terus dilaksanakan.
“Indikator keberpihakan pada nasib CPMI dan PMI telah dilakukan Pak Presiden Jokowi. Selebihnya, DPR RI pun kita berharap punya political will. Karena yang mengatur dan menetapkan anggaran itu DPR,” tukas Benny dalam arahannya. (*/Amas)
