Page 10 - EXPOSEMEDIA.ID -- Edisi Senin, 8 Juni 2020

EXPOSEMEDIA
MERAWAT AKAL SEHAT
OPINI
Tantangan Kampanye Digital
ENYELENGGARA Pemilu harus memperhatikan anggaran pengadaan
segera menerbitkan regulasi kampanye digital yang adil bagi peserta
Ppilkada berkaitan dengan pilkada 2020.
mekanisme pelaksanaan dengan PKPU
serta bentuk pengawasan dan aturan Pemanfaatan kampanye digital dalam
tindak pidana pemilu serta sanksi meningkatkan elektabilitas dan
administrasi pembatalan calon dalam popularitas calon peserta perlu
Perbawaslu yang dulunya mengatur dibuatkan aturan dalam regulasi secara
kampanye konvensional berubah sesuai khusus berkenaan pendekatan popular
new normal yaitu kampanye digital atau cultere dalam mendulang popularitas
digital campaign. melalu media. Apalagi persoalan
dimensi image alias pencitraan, harus
Perubahan PKPU dan Perbawaslu disosialisasikan aturan pencitraan/ citra
terutama tahapan kampanye sebagai diri menggunakan media literacy.
aturan teknis berdasarkan Perppu
2 / 2 0 2 0 d a p a t m e n j a d i a c u a n Diharapkan pemilih dapat memfilter
pelaksanaan kampanye digital dengan konten konten kampanye digital yang
meniadakan pelaksanaan kampanye dilakukan para buzzernya. Karena tidak
konvensional berupa kampanye umum semua konten kampanye digital mereka
d a n p e r t e m u a n t e r b a t a s y a n g dalam dimensi pencitraan diri itu konten
melibatkan banyak orang sehingga positif. Merujuk Pilpres 2019 terdapat
justru dikuatirkan menjadi episentrum para buzzer yang "nakal' dengan leluasa
penyebaran Covid 19. memborbardir media dengan konten­
konten kampanye hitam dan dengan
Pelaksanaan dan pengawasan pada Oleh: cara­cara jahat seperti memfitnah,
tahapan kampanye dengan pola Johnny Alexander Suak berbohong, memanipulasi fakta, yang
kampanye digital dimasa pandemi semuanya tergolong hoax dan black
Covid­19 sangat relevan dengan di internet tentunya akan lebih senang Champaign.
tatanan new normal saat ini yang telah dengan metode kampanye digital
mengubah hampir semua mekanisme dengan berbagai macam flyer dan Lebih jauh, regulasi kampanye digital
pekerjaan menjadi pertemuan digital, konten konten yang menarik dan perlu diatur bagaimana kalau terjadi
seperti misalnya Webinar, Webkusi, uptudate. pelanggaran dan pengawas pemilu
Meeting Rooms, Work From Home, m e l a k u k a n p e n c e g a h a n d a n
Study From Home, Pray From Home Namun bagi pemilih yg memiliki penindakan atas pelanggaran tindak
bahkan Wisuda Mahasiswa secara keterbatasan bahkan mungkin bukan pemilu. Sehingga pola kampanye digital
online, dan sebagainya. pengguna media sosial seperti daerah ini tidak akan menjadi ajang kampanye
pedesaan yg terbatas jaringan internet yang memberikan peluang terjadinya
Tantangan lainnya tidak kalah menarik maka pola pendekatan kampanye kejahatan digital ataupun pelanggaran
dalam manajemen pelaksanaan digital akan terkendala walaupun tindak pidana pemilu tetapi menjadi
kampanye digital yang menjadi alternatif prosentasenya dibawah 30% dari wadah berkampanye yang sehat dan
pengganti kampanye konvensional. jumlah pemilih. terjamin keselamatan baik calon peserta
Sebagai contoh pendekatan kampanye maupun pemilih.
konvensional rapat umum dilapangan Penerapan kampanye digital menjadi
beralih pada kampanye digital melalui sangat besar prosentase yg dapat Akhirnya dengan adanya solusi
media mainstream seperti Webinar dimanfaatkan hampir 70% pemilih, terhadap beberapa tantangan tahapan
zoom, Google Meet, Live on Facebook, maka pola kampanye digital di media k a m p a n y e d i g i t a l y a n g d a p a t
ciutan Twitter, konten picture Instagram, sosial menjadi suatu kebutuhan dan dikomunikasikan dengan baik, tepat dan
dan video call What'sapp dan live p e n t i n g p a r a c a l o n u n t u k jelas aturannya kepada semua pihak
streaming YouTube. mempengaruhi pemilihnya walaupun yang terkait dalam pelaksanaan pilkada.
tidak bertatap muka secara langsung
pilkada 9 Desember 2020 secara
Pengawasan virtual menjadi pilihan tidak bisa. Maka dapat dipastikan penyelenggaran
untuk mengawasi para tim kampanye demokratis dengan mengedepankan
digital yg sering disebut buzzer dalam Sisanya perlu dipertimbangkan t e r j a m i n n y a k e s e h a t a n d a n
pola kampanye digitalnya harus diawasi alternatif kampanye digital yang tidak keselamatan para penyelenggara
sesuai aturan agar tidak melakukan semata tergantung pada akses internet. pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), Peserta
pelanggaran kampanye seperti akun Maka penggunaan televisi, video tron, (calon dan tim kampanye), TNI/ Polri,
palsu,, black Champaign, hoax dan atau media publikasi lainnya bisa pemilih bahkan masyarakat umum yang
ujaran kebencian, fitnah dengan dijadikan alternatif lainnya, menjadi ikut serta dalam pesta demokrasi di
menggandeng pihak terkait untuk pertimbangan dalam penerapan daerah masing masing pada masa
menerapkan UU ITE. regulasi kampanye digital dilihat dari pandemik Covid­19. (**)
segi materi, wadah, lokasi, tempat
Ta n t a n g a n b a g i p e m i l i h y a n g pemasangan alat peraga kampanye
diperhadapkan tatanan new normal lainnya seperti baliho, spanduk, brosur
sebagian besar sudah terbiasa di dan bahan kampanye dengan
10 | EXPOSEMEDIA.ID | Edisi Senin, 8 Juni 2020