EXPOSEMEDIA, JAKARTA – Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa, (7/6/2022) dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyampaikan ragam implementasi program yang dilakukan. Berbagai terobosan, pencegahan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) dilakukan.
“Atas perintah Pak Presiden Jokowi, maka Pelindungan menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia dilakukan. Sikap BP2MI berpihak pada kepentingan pekerja migran juga tercermin dalam ragam kebijakan. Terobosan seperti merealisasikan program skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kredit Tanpa Agunan (KTA) kami lakukan. Ini era kerja kolaborasi. BP2MI akan menjadi pelopor untuk edukasi publik, menunjukkan pembelaan pada Pekerja Migran Indonesia. Stop eksploitasi terhadap Pahlawan Devisa,” ujar Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, saat RDP, Selasa, (7/6/2022).
Tidak hanya itu, laporan Kepala BP2MI menjelaskan pula soal jumlah PMI dan kontribusi Devis PMI. Selain itu, sentilan yang berkaitan dengan masalah yang umum dihadapi PMI. Hal penting lainnya yakni tentang perubahan paradigma PMI sesuai regulasi perundang-undangan.
“Berdasarkan riset world bank jumlah PMI sebanyak 9 juta. Sementara itu dari 2007 sampai sekarang terdapat 4.458.93 berdasarkan Data SISKOP2MI data by name, by address. Dan jumlah PMI 5 tahun terakhir 774.682. Saya juga memaparkan terkait pengaruh pandemi Covid-19 terhadap penempatan PMI. Kebijakan dan tindakan BP2MI. Hingga permasalahan PMI di negara penempatan. Hal yang amat penting yaitu perubahan fundamental pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai Undang-undang Nomor 18 tahun 2017. Mengubah paradigma Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke PMI. Saya berupaya melahirkan PMI mandiri dan berdaya, tidak dimobilisasi calo. Aturan itu menegaskan bahwa adanya transformasi paradigma dari TKI sebagai pekerja low level menjadi PMI yang lebih bernuansa humanis dan bermartabat,” ujar Benny.
Sementara itu, RDP yang dipimpin Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni, berjalan sukses. DPD RI memberi apresiasi dan mendukung apa yang dilakukan Kepala BP2MI. Respon positif juga disertai masukan dan saran yang konstruktif. Diantaranya, seperti disampaikan dr. Jihan Nurlela, Anggota Komite III DPD RI.
“Terima kasih atas paparan Pak Benny Rhamdani, Kepala BP2MI. Gerak cepat dan terobosan yang luar biasa dilakukan. Data seperti ini yang kami minta. Apresiasi patut diberikan, kerja pelindungan PMI secara komprehensif menjadi tanggungjawab kita semua. Kami meminta agar terus digenjot sosialisasi, terlebih di UPT atau Provinsi. Komite III DPD RI pasti ambil bagian, mendorong agar BP2MI dikuatkan. Topangan anggaran dan memperkuat aspek realisasi program patut kita lakukan bersama,” tutur Jihan, Senator Dapil Lampung periode 2019–2024 ini. (*/Amas)
