EXPOSEMEDIA, Jakarta – Beredar luas, pemberitaan di media beberapa hari terakhir. Kini terkait dengan dugaan salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) berinisial HM, Adari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat dan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Menurut Ketua Perkumpulan Masyarakat Adat Papua di Provinsi Maluku Utara (PERMATA-MU), Albert Hama, SH, perilaku Anggota DPR-RI yang satu ini memalukan. Juga mencederai nama baik Papua. Diduga menonton film porno di DPR RI ini sangat memalukan, menyakiti warga Papua sebagai basis konstituennya.
“Sikap HM sangat bertentangan dengan Adat Papua. Bahkan sangat melecehkan masyarakat adat Papua, apalagi HM adalah DPR RI Dapil Papua Barat dari Partai PDI Perjuangan. Kami meminta Ibu Mega selaku Ketum DPI Perjuangan memberi sanksi sangat tegas kepada HM,” ujar Albert.
PERMATA-MU juga menyesalkan perilaku yang bersangkutan karena HM benar-benar tidak memahami makna dari mahkota yang diletakan di atas kepala yang juga melekat kepada dirinya karena dirinya adalah simbol orang Papua Barat di senayan.
“Seharusnya memaknai sebuah mahkota yang ditempatkan secara khusus yang juga dipakai oleh orang-orang khusus seperti HM ini diletakkan di atas kepala. Simbol dimana merupakan tempat tertinggi dari anggota tubuh manusia, hal tersebut memberikan sebuah makna bahwa masyarakat Adat Papua meletakkan kehormatan tertinggi kepada alam yang telah memberikan mereka kehidupan,” tutur Albert.
Albert menyebut terkait keberadaan mahkota kepada orang-orang khusus tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Adat Papua secara menyeluruh. Mahkota tersebut seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri orang Papua kepada dunia. Selain itu, mahkota ini sebagai perwujudan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat Papua terhadap alam serta leluhur.
“Dengan makna yang sangat berarti ini telah dilecehkan oleh HM maka hal ini tidak bisa kita tolelir. Sebagai Ketua PERMATA-MU, kami meminta kepada Dewan Adat Papua (DAP) yang ada di Papua Barat agar angkat bicara dan bersikap serta segerah mungkin untuk merekomendasikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri agar secepatnya memecat HM dari keanggotaan partai dan segerah memproses PAW yang besangkutan dari anggota DPR-RI Dapil Papua Barat,” ujar Albert tegas.
PERMATA-MU berencana mengeluarkan surat khusus kepada Ketum PDI Perjuangan dengan perihal yang sama dan menyeruhkan kepada seluruh elemen yang ada di Papua Barat. Untuk angkat bicara terkait dengan perbuatan HM di tengah-tengah anggota Dewan yang lain sibuk memperjuangkan hak-hak rakyat di Dapil mereka secara nyata.
“Selain memalukan, ini melampawi batas. Kami akan meminta HM untuk melakukan denda adat di Tanah Papua,” ujar Albert yang pengurus PA GMNI ini. (Amas)
